Kawasan Timur Indonesia Harus Jadi Prioritas
Sabtu, 15 Agustus 2015 - 09:55 WIB
Kawasan Timur Indonesia Harus Jadi Prioritas
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya diminta menjadikan kawasan timur Indonesia (KTI) sebagai fokus pengembangan di sektor kemaritiman.
Dengan sumber daya yang melimpah, pengembangan infrastruktur kemaritiman di wilayah tersebut diyakini akan menumbuhkan zona-zona ekonomi baru yang potensial. ”Sesuai komitmen Presiden untuk memajukan bidang kemaritiman, maka wilayah Indonesia timur, khususnya Maluku, Papua dan NTT, harus jadi perhatian menko maritim yang baru,” ujar pendiri dan Direktur Archipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Menurut Engelina, Maluku, NTT dan Papua yang langsung berbatasan dengan Australia perlu diperkuat infrastrukturnya untuk mendukung tumbuhnya zonazona ekonomi baru. Terlebih, perhatian dunia saat ini, khususnya di bidang ekonomi, mulai bergeser ke wilayah Pasifik Selatan yang kaya akan sumber daya, antara lain migas dan perikanan.
”Di Maluku, misalnya, ada 25 blok migas yang 15 di antaranya sudah digarap investor asing. Ini harusnya berimplikasi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan orang Maluku,” ujarnya. Namun, lanjut Engelina, Maluku hingga kini masih menjadi provinsi termiskin keempat di Indonesia.
Hal itu terjadi karena dasar pemberian anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut masih berbasis daratan dan jumlah penduduk. Padahal, 90% luas wilayah Maluku berupa laut dan perairan. Karena itu, Maluku dan NTT serta Papua harus diberi kewenangan khusus, yakni dalam hal pengelolaan laut.
Dia juga meminta agar potensi pariwisata di daerahdaerah tersebut untuk didorong dan dikembangkan secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan masyarakat daerah. Keberhasilan pengembangan kepariwisataan di daerah timur juga akan turut mengharumkan nama Indonesia di dunia. ”Pariwisata itu kan menjadi jendela Indonesia bagi dunia luar,” ujar Engelina.
M faizal
Dengan sumber daya yang melimpah, pengembangan infrastruktur kemaritiman di wilayah tersebut diyakini akan menumbuhkan zona-zona ekonomi baru yang potensial. ”Sesuai komitmen Presiden untuk memajukan bidang kemaritiman, maka wilayah Indonesia timur, khususnya Maluku, Papua dan NTT, harus jadi perhatian menko maritim yang baru,” ujar pendiri dan Direktur Archipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Menurut Engelina, Maluku, NTT dan Papua yang langsung berbatasan dengan Australia perlu diperkuat infrastrukturnya untuk mendukung tumbuhnya zonazona ekonomi baru. Terlebih, perhatian dunia saat ini, khususnya di bidang ekonomi, mulai bergeser ke wilayah Pasifik Selatan yang kaya akan sumber daya, antara lain migas dan perikanan.
”Di Maluku, misalnya, ada 25 blok migas yang 15 di antaranya sudah digarap investor asing. Ini harusnya berimplikasi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan orang Maluku,” ujarnya. Namun, lanjut Engelina, Maluku hingga kini masih menjadi provinsi termiskin keempat di Indonesia.
Hal itu terjadi karena dasar pemberian anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut masih berbasis daratan dan jumlah penduduk. Padahal, 90% luas wilayah Maluku berupa laut dan perairan. Karena itu, Maluku dan NTT serta Papua harus diberi kewenangan khusus, yakni dalam hal pengelolaan laut.
Dia juga meminta agar potensi pariwisata di daerahdaerah tersebut untuk didorong dan dikembangkan secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan masyarakat daerah. Keberhasilan pengembangan kepariwisataan di daerah timur juga akan turut mengharumkan nama Indonesia di dunia. ”Pariwisata itu kan menjadi jendela Indonesia bagi dunia luar,” ujar Engelina.
M faizal
(ftr)
