Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Tanah Air

JAKARTA - Langkah pemerintah menggenjot percepatan pembangunan nasional tidak mudah. Banyak tantangan yang menghambat pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, dalam pembangunan memiliki multiple effect belanja modal dan barang. Dulu namanya belanja pembangunan. Tapi itu pembangunan infrastruktur dalam arti luas, seperti pembangunan airport, pelabuhan, irigasi, jembatan, perumahan, jalan tol, listrik dan sebagainya.

"Kenapa infrastruktur tujuan utama? Itu agar kita dapat efisien, sehingga bisa menarik modal asing masuk ke dalam negeri. Bila infrastruktur baik, kita juga bisa meningkatkan industri manufaktur," terang JK, saat diwawancara Koran SINDO di kediaman dinasnya.

Contoh kecil, kata JK, selesainya pembangunan Tol Cipali (Cikopo-Palimanan) sepanjang 120 kilometer. Begitu tol itu selesai dibuat, sekarang mudik (Lebaran) lebih lancar. "Itu baru 120 kilometer sudah bisa menyelesaikan banyak hal," ucapnya.

Dia mengungkapkan, mengenai dana, boleh dibilang cukup. Banyak perusahaan ingin berinvestasi, khususnya untuk listrik. Kalau diibaratkan IPO (initial public offering/penawaran saham perdana) di pasar modal, itu oversubscribed (kelebihan permintaan) bisa 100% untuk pembangunan listrik. Jalan tol juga. Tapi memang banyak hal lain, seperti terkendala dalam pembebasan lahan. Semua sudah siap berjalan, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mau membebaskan lahannya.

"Seperti di pembangunan tol di Batang (Jawa Tengah) itu, sampai sekarang kita masih tekendala soal pembebasan lahan. Padahal, anggaran pembangunan di sana Rp25 triliun. Nah ini akan kita coba terus lakukan pendekatan agar proyek tersebut bisa berjalan," ujar JK.

Proses pembebasan lahan akan diupayakan pemerintah sampai ke tingkat pengadilan. "Ya, tentu itu sudah ada dalam undang-undang dan kita akan pergunakan. Hanya bila negosiasi mandek ya kita simpan dananya di bank saja dulu," jelas Wapres.

Menurut JK, semua pembangunan akan merata. Seperti di Sumatera sedang dibuat tol, di Sulawesi juga sedang dibangun, di Papua sama. Di Kalimantan akan dibangun rel kereta api dua jalur.

"Tapi, bagaimanapun partisipasi swasta dari luar tetap kita butuhkan agar semua berjalan lancar. Diusahakan dalam semua pembangunan ini ada keseimbangan. Tentunya akan pararel, mulai dari transportasi, pengairan, listrik, bandara," paparnya.

Kalau dilakukan perbandingan dengan negara lain, pembangunan infrastruktur seperti apa yang dituju pemerintah? "Kalau Tiongkok (China) tentu sudah jauh beda sekali pembangunannya. Jalan tol di sana sudah puluhan ribu kilometer. Jadi mungkin agak susah kalau kita mengejarnya seperti Tiongkok. Tapi kalau Thailand itu mendekatilah. Setidaknya kita tidak boleh kalah dari Thailand," kata JK.

Dia melanjutkan, pengaruh kondisi nilai tukar rupiah yang lemah terhadap USD, tergantung pada bahan bakunya. "Kalau bikin jalan tentu tidak banyak soal karena yang diimpor kan cuma aspal. Sebenarnya aspal kita juga punya banyak sekali. Tidak perlu impor, jadi pembangunan jalan bisa berjalan terus. Tetapi memang ada beberapa proyek infrastruktur yang bahan bakunya harus diimpor. Tentu yang mendatangkan (barang) dari luar, ini masalah," bebernya.

Terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan infrastruktur, JK mengatakan, di manapun pembangunan infrastruktur mengutamakan SDM lokal. Itu dilakukan agar semua bisa digerakkan, dan mengurangi pengangguran.

"Secara otomatis kita juga mengharapkan kontribusi dari pengusaha-pengusaha lokal. Kecuali untuk proyek-proyek transportasi yang menggunakan high technology, seperti pembangunan kereta api high speed. Tentu saja itu harus dilakukan joint venture," ungkapnya.

Baca: Menjawab Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia