Jaga Investor, Pemerintah Akan Deregulasi Besar-Besaran
Kamis, 20 Agustus 2015 - 06:25 WIB
Jaga Investor, Pemerintah Akan Deregulasi Besar-Besaran
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian bakal melakukan deregulasi besar-besaran demi memberikan kenyamanan kepada investor yang akan menanamkan modal di Indonesia.
Pasalnya, selama ini sejumlah regulasi yang ada di Indonesia kerap menghambat investasi di Tanah Air, dan pada akhirnya menurunkan daya saing Indonesia dari negara lain.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, deregulasi besar-besaran ini sedianya dilakukan atas instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini yang diminta Presiden, deregulasi besar-besaran. Harus sudah dipersiapkan dan segera dilaksanakan. Dan, ini memang banyak sekali menyangkut instansi kita harus susun prioritas kementerian mana," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Menurutnya, proses deregulasi ini sedianya akan mengacu pada beberapa negara tetangga yang lebih dulu melakukannya. Hal ini semata untuk mengetahui standar yang mereka terapkan di negaranya.
"Isu atau perizinan, prosedur apa yang duluan akan kita selesaikan, standarnya seperti apa yang akan lebih banyak mengacu ke negara tetangga kita, sehingga kita tidak ketinggalan dalam memberi izin," imbuh Darmin.
"Tentu harus dibuat prioritasnya. Saya belum bisa bilang yang mana. Karena harus tulis dulu list-nya, baru kita bilang prioritasnya ini. Itu sudah perintah," tandas mantan Gubernur BI ini.
Baca juga:
Ditegur Jokowi, Rizal Ramli Mendadak Irit Bicara
Jokowi Beri Mandat Rizal Ramli Pangkas Dwelling Time
JK Ogah Ladeni Tantangan Debat Rizal Ramli
Pasalnya, selama ini sejumlah regulasi yang ada di Indonesia kerap menghambat investasi di Tanah Air, dan pada akhirnya menurunkan daya saing Indonesia dari negara lain.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, deregulasi besar-besaran ini sedianya dilakukan atas instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini yang diminta Presiden, deregulasi besar-besaran. Harus sudah dipersiapkan dan segera dilaksanakan. Dan, ini memang banyak sekali menyangkut instansi kita harus susun prioritas kementerian mana," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Menurutnya, proses deregulasi ini sedianya akan mengacu pada beberapa negara tetangga yang lebih dulu melakukannya. Hal ini semata untuk mengetahui standar yang mereka terapkan di negaranya.
"Isu atau perizinan, prosedur apa yang duluan akan kita selesaikan, standarnya seperti apa yang akan lebih banyak mengacu ke negara tetangga kita, sehingga kita tidak ketinggalan dalam memberi izin," imbuh Darmin.
"Tentu harus dibuat prioritasnya. Saya belum bisa bilang yang mana. Karena harus tulis dulu list-nya, baru kita bilang prioritasnya ini. Itu sudah perintah," tandas mantan Gubernur BI ini.
Baca juga:
Ditegur Jokowi, Rizal Ramli Mendadak Irit Bicara
Jokowi Beri Mandat Rizal Ramli Pangkas Dwelling Time
JK Ogah Ladeni Tantangan Debat Rizal Ramli
(dmd)
Lihat Juga :
