Rupiah Jeblok, Jokowi Minta Pemerintah Tingkatkan Belanja
Senin, 24 Agustus 2015 - 12:03 WIB
Rupiah Jeblok, Jokowi Minta Pemerintah Tingkatkan Belanja
A
A
A
BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat untuk tidak ragu-ragu meningkatkan belanja negara. Ini mengingat saat ini kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) jeblok ke Rp14.000/USD.
Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam pertemuan dengan para Gubernur se-Indonesia, jajaran menteri Kabinet Kerja dan seluruh petinggi lembaga negara.
Dia mengungkapkan, Indonesia saat ini memang tengah mengalami perlambatan ekonomi, namun tentu tidak hanya dirasakan oleh Indonesia semata. Negara lain di dunia, khususnya negara berkembang (emerging market) juga mengalami kondisi yang sama, mengingat kondisi perekonomian global yang sedang tidak stabil.
"Baik karena krisis Yunani beberapa bulan lalu, baik karena kenaikan suku bunga di AS, baik karena depresiasi yuan dan sehari-dua hari ini berpengaruh terhadap ekonomi karena ramainya Korea Selatan dan Korea Utara," katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/2015).
Menurut dia, kondisi tersebut perlu diantisipasi bersama agar perlambatan ekonomi tidak semakin dalam. Seluruh pejabat negara pun perlu memiliki pemikiran bersama dan kepatuhan terhadap garis yang telah ditetapkan.
"Jangan sampai kita sudah berikan garis, ada yang di luar garis," imbuh dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, masyarakat yang adil dan makmur hanya bisa dicapai oleh pertumbuhan ekonomi yang baik. Sementara pertumbuhan ekonomi perlu ditopang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), APBD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta investasi swasta.
"Artinya kalau belanja, spending government baik di APBN, APBD, BUMN, swasta nasional dan asing bisa bergerak, itu yang akan berikan pertumbuhan pada ekonomi," tandasnya.
Baca:
Rupiah Dibuka Tembus Rp14.000/USD
Negara Tirai Bambu Goyang Pasar Uang dan Saham Dunia
Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam pertemuan dengan para Gubernur se-Indonesia, jajaran menteri Kabinet Kerja dan seluruh petinggi lembaga negara.
Dia mengungkapkan, Indonesia saat ini memang tengah mengalami perlambatan ekonomi, namun tentu tidak hanya dirasakan oleh Indonesia semata. Negara lain di dunia, khususnya negara berkembang (emerging market) juga mengalami kondisi yang sama, mengingat kondisi perekonomian global yang sedang tidak stabil.
"Baik karena krisis Yunani beberapa bulan lalu, baik karena kenaikan suku bunga di AS, baik karena depresiasi yuan dan sehari-dua hari ini berpengaruh terhadap ekonomi karena ramainya Korea Selatan dan Korea Utara," katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/2015).
Menurut dia, kondisi tersebut perlu diantisipasi bersama agar perlambatan ekonomi tidak semakin dalam. Seluruh pejabat negara pun perlu memiliki pemikiran bersama dan kepatuhan terhadap garis yang telah ditetapkan.
"Jangan sampai kita sudah berikan garis, ada yang di luar garis," imbuh dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, masyarakat yang adil dan makmur hanya bisa dicapai oleh pertumbuhan ekonomi yang baik. Sementara pertumbuhan ekonomi perlu ditopang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), APBD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta investasi swasta.
"Artinya kalau belanja, spending government baik di APBN, APBD, BUMN, swasta nasional dan asing bisa bergerak, itu yang akan berikan pertumbuhan pada ekonomi," tandasnya.
Baca:
Rupiah Dibuka Tembus Rp14.000/USD
Negara Tirai Bambu Goyang Pasar Uang dan Saham Dunia
(rna)
