Gubernur BI Lapor Kondisi Ekonomi RI Terkini ke Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo hari ini menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan untuk memberikan laporan kondisi terbaru ekonomi Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), dari sisi moneter dan fiskal.
Dia menjelaskan bahwa saat ini perekonomian di Indonesia kondisinya lebih banyak dipengaruhi kekhawatiran akan Amerika Serikat (AS) menaikkan tingkat suku bunga, China yang melakukan devaluasi terhadap yuan, penurunan tingkat suku bunga Negeri Tirai Bambu, serta perlambatan yang terjadi pada perekonomian global.
"Jadi, itu berdampak terhadap Indonesia juga. Jadi kami lebih banyak melaporkan perkembangan ekonomi secara umum dan moneter secara umum," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Agus menjelaskan kepada mantan Wali Kota Solo tersebut bahwa koordinasi yang terjalin antara pemerintah dan BI telah terjalin baik, sehingga kebijakan yang diambil pun telah dilakukan secara tepat waktu dan terukur.
"Contohnya, BI akan melakukan terus menerbitkan kebijakan moneter yang hati-hati dan konsisten untuk membawa inflasi menuju sasaran. Sasarannya adalah 4±1% dan juga mengarah pada transaksi berjalan yang defisitnya lebih rendah," terang dia.
Selain itu, BI juga telah menerbitkan kebijakan makroprudensial guna meyakini walaupun kondisi makro ekonomi dijaga agar tetap stabil, namun pertumbuhan kredit harus bisa berjalan agar pembiayaan bagi ekonomi Indonesia bisa efisien.
"Tetapi juga dijelaskan tentang implementasi bagaimana kebijakan untuk mengelola utang luar negeri dunia usaha supaya bisa dilakukan dengna hati-hati, sehingga tidak ada risiko nilai tukar, likuiditas yang bisa menjadi ancaman bagi perusahaan," jelas Agus.
Dia melanjutkan, BI telah menerbitkan kebijakan untuk kewajiban penggunaan transaksi rupiah di dalam negeri, menjaga stabilitas di pasar valuta asing (valas) agar volatilitasnya dalam batas yang sehat
"Yang berikutnya adalah kami menyampaikan apresiasi karena kerjasama antara lembaga negara dengan pemerintah dan BI berjalan dengan baik dan itu kami jelaskan hasil daripada FKSSK dan apa-apa saja yang akan dilakukan secara bersinergi," pungkasnya.
(Baca: Paket Kebijakan Pemerintah Redam USD Masih Misteri)
Dia menjelaskan bahwa saat ini perekonomian di Indonesia kondisinya lebih banyak dipengaruhi kekhawatiran akan Amerika Serikat (AS) menaikkan tingkat suku bunga, China yang melakukan devaluasi terhadap yuan, penurunan tingkat suku bunga Negeri Tirai Bambu, serta perlambatan yang terjadi pada perekonomian global.
"Jadi, itu berdampak terhadap Indonesia juga. Jadi kami lebih banyak melaporkan perkembangan ekonomi secara umum dan moneter secara umum," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Agus menjelaskan kepada mantan Wali Kota Solo tersebut bahwa koordinasi yang terjalin antara pemerintah dan BI telah terjalin baik, sehingga kebijakan yang diambil pun telah dilakukan secara tepat waktu dan terukur.
"Contohnya, BI akan melakukan terus menerbitkan kebijakan moneter yang hati-hati dan konsisten untuk membawa inflasi menuju sasaran. Sasarannya adalah 4±1% dan juga mengarah pada transaksi berjalan yang defisitnya lebih rendah," terang dia.
Selain itu, BI juga telah menerbitkan kebijakan makroprudensial guna meyakini walaupun kondisi makro ekonomi dijaga agar tetap stabil, namun pertumbuhan kredit harus bisa berjalan agar pembiayaan bagi ekonomi Indonesia bisa efisien.
"Tetapi juga dijelaskan tentang implementasi bagaimana kebijakan untuk mengelola utang luar negeri dunia usaha supaya bisa dilakukan dengna hati-hati, sehingga tidak ada risiko nilai tukar, likuiditas yang bisa menjadi ancaman bagi perusahaan," jelas Agus.
Dia melanjutkan, BI telah menerbitkan kebijakan untuk kewajiban penggunaan transaksi rupiah di dalam negeri, menjaga stabilitas di pasar valuta asing (valas) agar volatilitasnya dalam batas yang sehat
"Yang berikutnya adalah kami menyampaikan apresiasi karena kerjasama antara lembaga negara dengan pemerintah dan BI berjalan dengan baik dan itu kami jelaskan hasil daripada FKSSK dan apa-apa saja yang akan dilakukan secara bersinergi," pungkasnya.
(Baca: Paket Kebijakan Pemerintah Redam USD Masih Misteri)
(rna)