Selain USD, Faktor Ini Makin Tekan Industri Plastik
Jum'at, 28 Agustus 2015 - 11:22 WIB
Selain USD, Faktor Ini Makin Tekan Industri Plastik
A
A
A
JAKARTA - Industri plastik di dalam negeri sedang mengalami kesulitan karena menguatnya dolar Amerika Serikat (USD), bea masuk industri dan bahan baku yang masih impor.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132 tahun 2015, industri plastik terkena bea masuk impor sebesar 10%. Pengusaha plastik berangapan kebijakan tersebut membebani industrinya.
"Kita belum sampai ke taraf PHK (pemutusan hubungan kerja), tapi dua faktor itu yang menyebabkan industri kita sekarang tersendat. Untuk produk-produk kemasan, kebutuhan bayi, wanita, turun tapi sedikit," ujar Ketua Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (AIPHI) Tjokro Gunawan ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (28/8/2015).
Selain dua faktor itu, dia menambahkan, masalah utama di industri plastik adalah masalah bahan baku, yang masih impor karena belum tersedia di dalam negeri.
"Untuk plastik yang sifatnya kebutuhan, kita belum bisa mencukupi. Untuk dalam negeri baru bisa mencukupi sekitar 50%, sisanya harus impor, terutama untuk plastik-plastik jenis lain, seperti engineering impor, yang khusus-khusus itu kita belum produksi," tutur dia.
Jadi, daya saing produksi plastik Indonesia memang belum kompetitif, ditambah dengan PMK 132 tahun 2015, yang dinilai masih memberatkan.
"Kita bea masuk masih harus bayar, sementara negara lain sudah free. Ditmbah lagi, persaingan regional yang sangat ketat karena tidak bayar bea masuk, tapi kita bayar 10%," ujar Tjokro.
Hal itu pada akhirnya, dia menjelaskan, akan membuat produk plastik Indonesia tidak kompetitif di regional karena harganya yang lebih mahal akibat terkerek bea masuk.
Di tengah ketergantungan bahan baku pada impor, jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap USD makin menekan industri plastik. Menurut dia, jika harus membeli bahan baku di pasar lokal, harganya sudah internasional.
"Menurut kami, di tengah kondisi saat ini, kalau nanti produksi bahan baku lokal sudah mencukupi, kami tidak perlu impor. Kalau masih impor, di samping bea masuk mahal, rupiah juga lagi loyo bakal memberatkan industri hilir," pungkasnya.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132 tahun 2015, industri plastik terkena bea masuk impor sebesar 10%. Pengusaha plastik berangapan kebijakan tersebut membebani industrinya.
"Kita belum sampai ke taraf PHK (pemutusan hubungan kerja), tapi dua faktor itu yang menyebabkan industri kita sekarang tersendat. Untuk produk-produk kemasan, kebutuhan bayi, wanita, turun tapi sedikit," ujar Ketua Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (AIPHI) Tjokro Gunawan ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (28/8/2015).
Selain dua faktor itu, dia menambahkan, masalah utama di industri plastik adalah masalah bahan baku, yang masih impor karena belum tersedia di dalam negeri.
"Untuk plastik yang sifatnya kebutuhan, kita belum bisa mencukupi. Untuk dalam negeri baru bisa mencukupi sekitar 50%, sisanya harus impor, terutama untuk plastik-plastik jenis lain, seperti engineering impor, yang khusus-khusus itu kita belum produksi," tutur dia.
Jadi, daya saing produksi plastik Indonesia memang belum kompetitif, ditambah dengan PMK 132 tahun 2015, yang dinilai masih memberatkan.
"Kita bea masuk masih harus bayar, sementara negara lain sudah free. Ditmbah lagi, persaingan regional yang sangat ketat karena tidak bayar bea masuk, tapi kita bayar 10%," ujar Tjokro.
Hal itu pada akhirnya, dia menjelaskan, akan membuat produk plastik Indonesia tidak kompetitif di regional karena harganya yang lebih mahal akibat terkerek bea masuk.
Di tengah ketergantungan bahan baku pada impor, jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap USD makin menekan industri plastik. Menurut dia, jika harus membeli bahan baku di pasar lokal, harganya sudah internasional.
"Menurut kami, di tengah kondisi saat ini, kalau nanti produksi bahan baku lokal sudah mencukupi, kami tidak perlu impor. Kalau masih impor, di samping bea masuk mahal, rupiah juga lagi loyo bakal memberatkan industri hilir," pungkasnya.
(rna)
Lihat Juga :
