Kereta Cepat Belum Sesuai Kebutuhan
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Nusyirwan Soejono mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak tepat sasaran karena belum sesuai dengan kebutuhan. Dia mencontohkan, kereta Parahyangan dari Jakarta-Bandung yang ada saat ini, tingkat keterisiannya masih di kisaran 60-70%.
"Jadi, sebelum mencapai kategori kereta cepat dengan kecepatan 350 kilometer (km) per jam, harusnya kita menyelesaikan dulu kondisi sistem transportasi kita dengan kecepatan dibawah 350 kilometer per jam. Ada kereta api, dan jalan tol. Ini dulu yang harus dibenahi," jelasnya.
Sistem kereta api misalnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Dari sisi perlintasan sebidang, persinyalan dan penambahan armada kereta hendaknya diselaikan terlebih dahulu. (Baca: Realisasi Kereta Cepat RI seperti Kue Setengah Matang)
Hal itu, kata dia mengingat, bahwa jarak Jakarta-Bandung sudah memadai dari sisi penyedian moda transportasi. "Ada udara maupun darat seperti jalan tol dan kereta api. Begitu banyak problem pada sistem transportasi kita. Prioritas bukan dengan perwujudan kereta cepat saja. Dengan kata lain, proyekk ini tak sesuai dengan kebutuhan sistem transportasi kita," jelasnya.
Mengenai alasan pemerintah yang memberikan sinyal kepada investor bahwa pembangunan kereta cepat tak akan menggunakan APBN murni juga dibantah Nusyirwan.
"Siapa bilang tak pakai APBN. Bisa-bisa nantinya BUMN diberdayakan lagi membiayai. Aset darimana datangnya kalau bukan dari pemerintah. Pada akhirnya pasti butuh BUMN kemudian ujung-ujungnya penyertaan modal. Itu kan APBN," bebernya.
Dia menambahkan, masih banyak daerah yang membutuhkan transportasi memadai. Contohnya Surabaya, Semarang, Sumatera, Kalimantan serta Papua. "Daerah-daerah ini justru yang penting diperhatikan. Sekaligus pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas ekonomi di daerah tersebut," pungkasnya.
Baca juga:
Pengumuman Pemenang Proyek Kereta Cepet Molor
Kereta Cepat Jepang versus China
Jepang Akui Bersaing Keras dengan China
China Pede Proposal Kereta Cepat Akan Diterima Jokowi
"Jadi, sebelum mencapai kategori kereta cepat dengan kecepatan 350 kilometer (km) per jam, harusnya kita menyelesaikan dulu kondisi sistem transportasi kita dengan kecepatan dibawah 350 kilometer per jam. Ada kereta api, dan jalan tol. Ini dulu yang harus dibenahi," jelasnya.
Sistem kereta api misalnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Dari sisi perlintasan sebidang, persinyalan dan penambahan armada kereta hendaknya diselaikan terlebih dahulu. (Baca: Realisasi Kereta Cepat RI seperti Kue Setengah Matang)
Hal itu, kata dia mengingat, bahwa jarak Jakarta-Bandung sudah memadai dari sisi penyedian moda transportasi. "Ada udara maupun darat seperti jalan tol dan kereta api. Begitu banyak problem pada sistem transportasi kita. Prioritas bukan dengan perwujudan kereta cepat saja. Dengan kata lain, proyekk ini tak sesuai dengan kebutuhan sistem transportasi kita," jelasnya.
Mengenai alasan pemerintah yang memberikan sinyal kepada investor bahwa pembangunan kereta cepat tak akan menggunakan APBN murni juga dibantah Nusyirwan.
"Siapa bilang tak pakai APBN. Bisa-bisa nantinya BUMN diberdayakan lagi membiayai. Aset darimana datangnya kalau bukan dari pemerintah. Pada akhirnya pasti butuh BUMN kemudian ujung-ujungnya penyertaan modal. Itu kan APBN," bebernya.
Dia menambahkan, masih banyak daerah yang membutuhkan transportasi memadai. Contohnya Surabaya, Semarang, Sumatera, Kalimantan serta Papua. "Daerah-daerah ini justru yang penting diperhatikan. Sekaligus pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas ekonomi di daerah tersebut," pungkasnya.
Baca juga:
Pengumuman Pemenang Proyek Kereta Cepet Molor
Kereta Cepat Jepang versus China
Jepang Akui Bersaing Keras dengan China
China Pede Proposal Kereta Cepat Akan Diterima Jokowi
(dmd)