YLKI: Tak Urgen, Kereta Cepat Hanya Proyek Mercusuar
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dinilai hanya membuang-buang dana terkait rencana mewujudkan high speed train atau kereta cepat Jakarta-Bandung. Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung tak memiliki urgensi dan lebih merupakan politik mercusuar belaka.
"Tak ada urgensinya membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang lebih urgen ialah pembenahan kereta yang sudah ada dan dioptimalkan dari sisi pelayanan, trafik dan standarnya," ujarnya di Jakarta, Senin (31/8/2015).
Menurut Tulus, kereta cepat Jakarta-Bandung secara ekstrem juga tak berguna sebab, akses jalan dengan tingkat kemacetan yang ada saat ini sulit mencapai stasiun yang ada. Pemerintah, hanya perlu membenahi kemacetan menuju stasiun kereta atau terminal di Jakarta menuju Bandung.
"Akses ke stasiun kereta cepat saja saya yakin cukup susah dengan kondisi kemacetan Jakarta saat ini. Artinya, yang lebih urgen, mengatasi kemacetan Jakarta dulu," imbuhnya.
Dari sisi pembiayaan, lanjut dia, juga tak akan cocok. Sebab, dipastikan peran negara akan turun. Misalnya, jika tarif tak ekonomis, negara bisa saja memberikan subsidi. "Saya kira pemerintah tak melihat urgensinya dimana. Kecuali hanya karena pemerintah punya kereta cepat yang wah, demi menyenangkan investor," ujar Tulus.
Dia menambahkan bahwa, alasan pemerintah yang melihat pertimbangan ekonomis dinilai juga tak tepat. Sebab, yang namanya utang, tetap saja harus dikembalikan. "Kalau namanya utang, tetap saja utang dan suatu saat harus dikembalikan. Ini apalagi namanya, kalau bukan politik mercusuar," pungkasnya.
Baca juga:
Pengumuman Pemenang Proyek Kereta Cepet Molor
Realisasi Kereta Cepat RI seperti Kue Setengah Matang
Kereta Cepat Jepang versus China
Jepang Akui Bersaing Keras dengan China
China Pede Proposal Kereta Cepat Akan Diterima Jokowi
"Tak ada urgensinya membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang lebih urgen ialah pembenahan kereta yang sudah ada dan dioptimalkan dari sisi pelayanan, trafik dan standarnya," ujarnya di Jakarta, Senin (31/8/2015).
Menurut Tulus, kereta cepat Jakarta-Bandung secara ekstrem juga tak berguna sebab, akses jalan dengan tingkat kemacetan yang ada saat ini sulit mencapai stasiun yang ada. Pemerintah, hanya perlu membenahi kemacetan menuju stasiun kereta atau terminal di Jakarta menuju Bandung.
"Akses ke stasiun kereta cepat saja saya yakin cukup susah dengan kondisi kemacetan Jakarta saat ini. Artinya, yang lebih urgen, mengatasi kemacetan Jakarta dulu," imbuhnya.
Dari sisi pembiayaan, lanjut dia, juga tak akan cocok. Sebab, dipastikan peran negara akan turun. Misalnya, jika tarif tak ekonomis, negara bisa saja memberikan subsidi. "Saya kira pemerintah tak melihat urgensinya dimana. Kecuali hanya karena pemerintah punya kereta cepat yang wah, demi menyenangkan investor," ujar Tulus.
Dia menambahkan bahwa, alasan pemerintah yang melihat pertimbangan ekonomis dinilai juga tak tepat. Sebab, yang namanya utang, tetap saja harus dikembalikan. "Kalau namanya utang, tetap saja utang dan suatu saat harus dikembalikan. Ini apalagi namanya, kalau bukan politik mercusuar," pungkasnya.
Baca juga:
Pengumuman Pemenang Proyek Kereta Cepet Molor
Realisasi Kereta Cepat RI seperti Kue Setengah Matang
Kereta Cepat Jepang versus China
Jepang Akui Bersaing Keras dengan China
China Pede Proposal Kereta Cepat Akan Diterima Jokowi
(dmd)