Banggar DPR Kesal Penyerapan APBN Lambat
Selasa, 08 September 2015 - 13:00 WIB
Banggar DPR Kesal Penyerapan APBN Lambat
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR (Banggar) DPR RI Ahmadi Noor Supit merasa tidak habis pikir soal lambatnya penyerapan APBN 2015 yang dilakukan kementerian dan lembaga kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi). Hampir Rp2.000 triliun dana tersebut belum terserap.
Bahkan untuk saat ini, rata-rata untuk Kementerian di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian baru 34,7% yang baru terserap.
"Ini uang rakyat lho. Dari setiap dana APBN yang disahkan setiap tahunnya ini adalah uang rakyat. Masa ya Rp2000 triliun enggak pengaruh ke kemiskinan dan pengangguran," kata dia heran saat Rapat Kerja RUU APBN 2016 di Gedung Banggar DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Keheranannya berubah menjadi kekesalan ketika menyampaikan data bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki kualitas buruk meski realisasinya menempati posisi kedua di dunia. Supit mengatakan, kondisi ini berbeda jauh dengan saat orde baru.
"Pertumbuhan ekonomi kita memang nomor dua di dunia, tapi kualitasnya jelek sekali. Saat Orde Baru, setiap 1% pertumbuhan, ada 400-700 ribu lapangan kerja. Tapi sekarang saat zaman Bu Armida (Kepala Bappenas sebelumnya) hanya 120 ribu, lalu ada perbaikan 220 ribu lapangan kerja," terangnya.
Dia menilai, kualitas pertumbuhan ekonomi buruk karena selama ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga, bukan investasi. Dia berharap, pemerintah Jokowi dapat memperbaiki sumber pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satunya memacu penyerapan anggaran, termasuk percepatan pencairan dan penggunaan dana desa.
"Padahal, belum pernah ada APBN membiayai provinsi dan kabupaten. Dan ini sebenarnya sangat bagus, tapi penyerapannya justru masih jelek, belum berdampak apa-apa ke rakyat. Uang desa harus cair dan jangan ribet pelaksanaannya," tegasnya.
Bahkan untuk saat ini, rata-rata untuk Kementerian di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian baru 34,7% yang baru terserap.
"Ini uang rakyat lho. Dari setiap dana APBN yang disahkan setiap tahunnya ini adalah uang rakyat. Masa ya Rp2000 triliun enggak pengaruh ke kemiskinan dan pengangguran," kata dia heran saat Rapat Kerja RUU APBN 2016 di Gedung Banggar DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Keheranannya berubah menjadi kekesalan ketika menyampaikan data bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki kualitas buruk meski realisasinya menempati posisi kedua di dunia. Supit mengatakan, kondisi ini berbeda jauh dengan saat orde baru.
"Pertumbuhan ekonomi kita memang nomor dua di dunia, tapi kualitasnya jelek sekali. Saat Orde Baru, setiap 1% pertumbuhan, ada 400-700 ribu lapangan kerja. Tapi sekarang saat zaman Bu Armida (Kepala Bappenas sebelumnya) hanya 120 ribu, lalu ada perbaikan 220 ribu lapangan kerja," terangnya.
Dia menilai, kualitas pertumbuhan ekonomi buruk karena selama ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga, bukan investasi. Dia berharap, pemerintah Jokowi dapat memperbaiki sumber pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satunya memacu penyerapan anggaran, termasuk percepatan pencairan dan penggunaan dana desa.
"Padahal, belum pernah ada APBN membiayai provinsi dan kabupaten. Dan ini sebenarnya sangat bagus, tapi penyerapannya justru masih jelek, belum berdampak apa-apa ke rakyat. Uang desa harus cair dan jangan ribet pelaksanaannya," tegasnya.
(izz)
Lihat Juga :
