2.700 Aturan Sebabkan Ekonomi Biaya Tinggi

JAKARTA - Pemerintah menemukan 2.700 peraturan di tingkat pusat, dari undangundang hingga peraturan pemerintah, yang dianggap membebani perekonomian.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan menderegulasi 154 peraturan yang menghambat ekonomi. Ini merupakan bagian dari proses deregulasi besar- besaran seiring dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi pemerintah yang diumumkan hari ini.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, deregulasi ribuan peraturan yang menghambat laju pembangunan itu umum dilakukan di negara-negara lain.

”Karena itu, kita bikin tim untuk restrukturisasi dan reformasi berbagai aturan. Yang dikerjakan oleh Menko (Bidang Perekonomian) deregulasi itu masih bagian kecil,” ujar Sofyan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (7/9) malam. Dia mencontohkan banyaknya peraturan terutama di bidang ekonomi salah satunya bisa ditemukan di Korea Selatan (Korsel).

Namun, Negeri Ginseng itu termasuk yang berhasil menyinkronisasi aturan yang tidak perlu hingga 47% dalam jangka waktu satu tahun. ”Kalau di sini targetnya nanti kita rumuskan,” ucapnya. Sofyan mengatakan, Bappenas akan membentuk sebuah komite tingkat tinggi yang akan mereviu ribuan aturan tersebut, termasuk bersama kementerian/- lembaga(K/L). Nantinya masingmasing K/L akan dibebani target untuk memangkas aturan yang menghambat.

”Nanti akan dilihat aturan yang berkonflik, redundant, yang enggak dipakai lagi, dan lain-lain,” ucapnya. Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket kebijakan ekonomi pemerintah akan dikeluarkan hari ini. Salah satu isi dari paket kebijakan tersebut adalah deregulasi terhadap 154 aturan yang menghambat ekonomi di sektor perdagangan dan industri.

Rahmat fiansyah