Firmanzah: Pengentasan Kemiskinan Harus Jadi Prioritas Nasional
Minggu, 27 September 2015 - 17:05 WIB
Firmanzah: Pengentasan Kemiskinan Harus Jadi Prioritas Nasional
A
A
A
JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi pemerintahan SBY, Firmanzah mengungkapkan bahwa program pengentasan kemiskinan sudah seharusnya menjadi prioritas nasional.
Dia mengatakan, selama ini program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah masih bersifat sporadis. Sejauh ini belum ada cetak biru (blue print) yang komprehensif untuk menjelaskan peran masing-masing kementerian dalam mengentaskan kemiskinan. (Baca: Jumlah Penduduk Miskin RI Naik Jadi 28,59 Juta Orang)
"Belum ada blue print yang komprehensif yang menjelaskan peran yang menjelaskan peran Kemenko Perekonomian itu tugasnya seperti apa, Kemenko PMK itu ada di mana, Kemensos ada di mana khususnya untuk pengentasan kemiskinan," katanya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (27/9/2015).
Mantan Dekan FEUI ini khawatir program pengentasan kemiskinan Jokowi tak akan efektif karena tidak dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif. Sebab pengentasan kemiskinan kuncinya hanyalah sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Baca: Pemerintah Dinilai Kesampingkan Kemiskinan Demi Infrastruktur)
"Kuncinya sinergi dan teamwork pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemda juga harus merangkul semua stakeholder, agar programnya tepat dan terukur," tutur dia.
Dalam menanggulangi kemiskinan, sambung Rektor Universitas Paramadina ini, mekanismenya berbeda antara masyarakat sangat miskin, rentan miskin, dan miskin. Misal, masyarakat yang sangat miskin penanggulangannya harus lewat injeksi langsung.
"Sementara mereka yang kerja tiap hari hampir 20 jam tapi tetap miskin (activly poor economy) maka programnya berbeda dengan yang sangat miskin. Bisa distimulus dengan KUR atau mekanisme dana desa," bebernya.
"Jadi program pengentasan kemiskinan harus jadi prioritas nasional. Karena kalau tidak, jumlah masyarakat miskin akan bertambah besar. Persoalan yang timbul setelahnya pun akan semakin kompleks," pungkas Firmanzah. (lly)
Baca juga:
Orang Miskin di Perkotaan Bertambah Jadi 10,65 Juta Orang
Orang Miskin Bertambah, DPR Sebut Pemerintah Gagal
Mantan Stafsus SBY Pesimis Angka Kemiskinan Dapat Ditekan
Dia mengatakan, selama ini program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah masih bersifat sporadis. Sejauh ini belum ada cetak biru (blue print) yang komprehensif untuk menjelaskan peran masing-masing kementerian dalam mengentaskan kemiskinan. (Baca: Jumlah Penduduk Miskin RI Naik Jadi 28,59 Juta Orang)
"Belum ada blue print yang komprehensif yang menjelaskan peran yang menjelaskan peran Kemenko Perekonomian itu tugasnya seperti apa, Kemenko PMK itu ada di mana, Kemensos ada di mana khususnya untuk pengentasan kemiskinan," katanya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (27/9/2015).
Mantan Dekan FEUI ini khawatir program pengentasan kemiskinan Jokowi tak akan efektif karena tidak dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif. Sebab pengentasan kemiskinan kuncinya hanyalah sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Baca: Pemerintah Dinilai Kesampingkan Kemiskinan Demi Infrastruktur)
"Kuncinya sinergi dan teamwork pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemda juga harus merangkul semua stakeholder, agar programnya tepat dan terukur," tutur dia.
Dalam menanggulangi kemiskinan, sambung Rektor Universitas Paramadina ini, mekanismenya berbeda antara masyarakat sangat miskin, rentan miskin, dan miskin. Misal, masyarakat yang sangat miskin penanggulangannya harus lewat injeksi langsung.
"Sementara mereka yang kerja tiap hari hampir 20 jam tapi tetap miskin (activly poor economy) maka programnya berbeda dengan yang sangat miskin. Bisa distimulus dengan KUR atau mekanisme dana desa," bebernya.
"Jadi program pengentasan kemiskinan harus jadi prioritas nasional. Karena kalau tidak, jumlah masyarakat miskin akan bertambah besar. Persoalan yang timbul setelahnya pun akan semakin kompleks," pungkas Firmanzah. (lly)
Baca juga:
Orang Miskin di Perkotaan Bertambah Jadi 10,65 Juta Orang
Orang Miskin Bertambah, DPR Sebut Pemerintah Gagal
Mantan Stafsus SBY Pesimis Angka Kemiskinan Dapat Ditekan
(dmd)
Lihat Juga :
