DPR Sepakati Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga Ini Rp165,6 T
Rabu, 30 September 2015 - 06:51 WIB
DPR Sepakati Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga Ini Rp165,6 T
A
A
A
JAKARTA - Komisi V DPR RI menyepakati pagu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016 untuk mitra kerjanya total sebesar Rp165,5 triliun. Pagu anggaran tersebut diperuntukkan bagi sejumlah kementerian/lembaga (K/L).
Masing-masing, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), serta Badan Pelaksana BPWS (Suramadu).
“Dengan menyetujui alokasi anggaran dan program Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar Rp165,6 triliun, dengan kebutuhan Rp314,6 triliun dan masih ada kekurangan sebesar Rp148,9 triliun,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis, di Gedung Senayan, Selasa (29/9/2015).
Rinciannya, Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp103,8 triliun, Kemenhub Rp50,160 triliun, Kementerian PDT Rp7,269 triliun, Basarnas Rp1,987 triliun, BMKG Rp1,607 triliun, BPLS Rp500,04 miliar serta BPWS Rp318,550 miliar.
Sementara, untuk pagu kebutuhan dari Kementerian PUPR dalam RAPBN 2016 adalah sebesar Rp178, 2 triliun atau masih kekurangan sebesar Rp74,410 triliun.
Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljoeno mengatakan, sesuai kesimpulan disepakati bahwa pagu anggaran tersebut mengkaji catatan strategis kementeriannya pada masa anggaran 2016.
“Kita sepakat bersama Komisi V, bahwa kekurangannya nanti masih bisa dianggarkan pada pertengahan tahun. Yang jelas pagunya sekitar Rp103 triliun yang merupakan proyek-proyek strategis di lingkup Kementerian PUUPR,” tandasnya.
Masing-masing, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), serta Badan Pelaksana BPWS (Suramadu).
“Dengan menyetujui alokasi anggaran dan program Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar Rp165,6 triliun, dengan kebutuhan Rp314,6 triliun dan masih ada kekurangan sebesar Rp148,9 triliun,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis, di Gedung Senayan, Selasa (29/9/2015).
Rinciannya, Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp103,8 triliun, Kemenhub Rp50,160 triliun, Kementerian PDT Rp7,269 triliun, Basarnas Rp1,987 triliun, BMKG Rp1,607 triliun, BPLS Rp500,04 miliar serta BPWS Rp318,550 miliar.
Sementara, untuk pagu kebutuhan dari Kementerian PUPR dalam RAPBN 2016 adalah sebesar Rp178, 2 triliun atau masih kekurangan sebesar Rp74,410 triliun.
Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljoeno mengatakan, sesuai kesimpulan disepakati bahwa pagu anggaran tersebut mengkaji catatan strategis kementeriannya pada masa anggaran 2016.
“Kita sepakat bersama Komisi V, bahwa kekurangannya nanti masih bisa dianggarkan pada pertengahan tahun. Yang jelas pagunya sekitar Rp103 triliun yang merupakan proyek-proyek strategis di lingkup Kementerian PUUPR,” tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
