Turunkan Harga BBM Premium, Pertamina Minta Ini

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengaku akan mengikuti keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan harga jual BBM premium, jika pemerintah bisa menunda pembayaran komponen pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dalam harga premium yang dijual perseroan.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, keinginan Jokowi untuk menurunkan harga premium memang sulit untuk perseroan. Lantaran saat ini saja perseroan menderita kerugian Rp15,2 triliun akibat menjual harga BBM berkadar RON 88 tersebut di bawah keekonomian.

Namun, jika penurunan harga premium tersebut berasal dari PPN dan PBBKB yang ditunda, maka beban kerugian perseroan tidak akan terkerek hingga akhir tahun. (Baca: Jokowi Minta Pertamina Turunkan Harga BBM Premium).

"Kalau turunnya dari PPN atau PBBKB yang ditunda, tidak pengaruh bagi Pertamina. Makanya, kalau bantu rakyat ya kurangi dulu pungutan atau pajaknya," tuturnya kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Sekadar diketahui, penurunan harga premium ini rencananya akan masuk dalam salah satu poin paket kebijakan ekonomi Jokowi jilid III yang akan diluncurkan pekan depan.

Atas dasar itu, pria yang akrab disapa Abe ini menegaskan, kebijakan ekonomi tersebut akan jauh lebih 'nendang' jika pemerintah menunda pungutan pajak tersebut. "Akan jauh lebih nendang jika pemerintah menunda PPN atau PBBKB nya," imbuh dia.

Kendati demikian, sambung Abe, perseroan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada pemerintah. Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya akan mengusulkan mekanisme yang diinginkan Pertamina terkait harga premium tersebut.

"Itu ranah pemerintah (keputusan harga premium). Minggu ini kami akan mengusulkan seperti apa, termasuk usulan untuk penundaan PPN dan PBBKB nya," pungkasnya.

Baca Juga:

Pertamina Galau Jokowi Minta Harga BBM Premium Turun