Darmin: Pemerintah Tanggung Kerugian Pertamina, Itu Subsidi!
Kamis, 01 Oktober 2015 - 20:02 WIB
Darmin: Pemerintah Tanggung Kerugian Pertamina, Itu Subsidi!
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, jika kerugian PT Pertamina (Persero) yang menjual harga bahan bakar minyak (BBM) premium di bawah harga keekonomian ditanggung pemerintah, maka itu sama halnya pemerintah kembali memberikan subsidi terhadap harga BBM berkadar research octane number (RON) 88 itu.
Hal tersebut menanggapi pernyataan Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I GN Wiratmaja Puja yang menyebutkan bahwa pemerintah akan menombok kerugian yang diderita perseroan dalam menjual harga premium di bawah harga keekonomian.
"Ya kalau dibayar pemerintah ya bisa dilihat sebagai subsidi. Saya enggak mau gambling mengenai itu lah. Spekulasi, nanti aja kita lihat," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Kendati demikian, lanjut Darmin, yang seharusnya pantas menanggung kerugian penjualan harga premium di bawah keekonomian adalah yang menentukan kebijakan harga, dalam hal ini pemerintah.
"Ya tergantung kita lihat itu pantas ditanggung pemerintah atau Pertamina. Itu tentu saja tergantung kepada siapa yang menentukan kebijakan harga," jelasnya.
Namun, saat dikonfirmasi apalah pemerintah akan menanggung kerugian tersebut? Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini masih menggantung jawabannya. "Ya makanya kita lihat bagaimana," tukas Darmin.
Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji untuk menutupi kerugian Pertamina dalam menjual BBM jenis premium. Kerugian yang dialami Pertamina hingga September 2015 sekitar Rp15,2 triliun.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I GN Wiratmaja Puja mengatakan, kerugian yang diklaim perseroan tersebut sejatinya bukan kerugian Pertamina. Karena, jika BUMN migas tersebut keuangannya masih negatif maka pemerintah yang akan membayar kerugiannya.
"Kalau misalnya negatif (keuangan Pertamina) kan dibayar pemerintah ke Pertamina. Sebenarnya beban pemerintah," tandasnya.
Baca juga:
Jokowi Minta Pertamina Turunkan Harga BBM Premium
Pemerintah Didesak Turunkan Harga BBM
BPS: Harga BBM Pengaruhi Kemiskinan dan Upah Buruh
Hal tersebut menanggapi pernyataan Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I GN Wiratmaja Puja yang menyebutkan bahwa pemerintah akan menombok kerugian yang diderita perseroan dalam menjual harga premium di bawah harga keekonomian.
"Ya kalau dibayar pemerintah ya bisa dilihat sebagai subsidi. Saya enggak mau gambling mengenai itu lah. Spekulasi, nanti aja kita lihat," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Kendati demikian, lanjut Darmin, yang seharusnya pantas menanggung kerugian penjualan harga premium di bawah keekonomian adalah yang menentukan kebijakan harga, dalam hal ini pemerintah.
"Ya tergantung kita lihat itu pantas ditanggung pemerintah atau Pertamina. Itu tentu saja tergantung kepada siapa yang menentukan kebijakan harga," jelasnya.
Namun, saat dikonfirmasi apalah pemerintah akan menanggung kerugian tersebut? Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini masih menggantung jawabannya. "Ya makanya kita lihat bagaimana," tukas Darmin.
Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji untuk menutupi kerugian Pertamina dalam menjual BBM jenis premium. Kerugian yang dialami Pertamina hingga September 2015 sekitar Rp15,2 triliun.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I GN Wiratmaja Puja mengatakan, kerugian yang diklaim perseroan tersebut sejatinya bukan kerugian Pertamina. Karena, jika BUMN migas tersebut keuangannya masih negatif maka pemerintah yang akan membayar kerugiannya.
"Kalau misalnya negatif (keuangan Pertamina) kan dibayar pemerintah ke Pertamina. Sebenarnya beban pemerintah," tandasnya.
Baca juga:
Jokowi Minta Pertamina Turunkan Harga BBM Premium
Pemerintah Didesak Turunkan Harga BBM
BPS: Harga BBM Pengaruhi Kemiskinan dan Upah Buruh
(dmd)
Lihat Juga :
