RUU Pengampunan Pajak Tanpa Penelitian Akademis

Jum'at, 09 Oktober 2015 - 03:32 WIB
RUU Pengampunan Pajak Tanpa Penelitian Akademis
RUU Pengampunan Pajak Tanpa Penelitian Akademis
A A A
JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, usulan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak Nasional dilakukan tanpa adanya penelitian akademis, filosofis, dan sosiologis.

"Pertanyaannya, kebutuhan masyarakat yang mana? Artinya daruratnya ada di DPR (yang mengusulkan). Ada enggak naskah akademik dari UU ini, kalau enggak ada UU ini hanya pragmatis," kata Fickar, Kamis (8/10/2015).

Dia menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu menjadi isi dan subtansi dari suatu UU. Pertama, amanat konstitusi. Isi UU itu menjadi amanat dari isi UU itu sendiri, isinya memuat pengesahan konvensi internasional, UU itu menjadi perintah Mahkamah Konstitusi (MK), dan satu lagi UU itu merupakan kebutuhan masyarakat.

"Saya tidak melihat adanya perintah konstitusi. Ketentuan ini kalau dicantolkan mungkin ada di UU Perpajakan. Apalagi kata Bang Desmond (Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa), istana saja kaget atas usulan RUU ini," imbuhnya. (Baca: Usulan RUU Pengampunan Pajak Tak Berdasar )

Menurut Fickar, keuntungan yang diambil dari pengampunan pajak tidak begitu banyak karena hanya dipotong 3-8% dari harta yang dilaporkan. Sementara dari aspek penegakan hukum, semua harta haram itu bisa diambil oleh negara. Terlebih, banyak aturan perundangan lain yang juga mengatur tentang recovery asset, seperti Konvensi Anti Korupsi, dan UU TPPU.

"Artinya ada mekanisme dalam hukum kita untuk mengambil aset hasil kejahatan," tegasnya. (Baca: Pengampunan Pajak Pengusaha Besar Dinilai Tidak Adil )

Selain itu, lanjut dia, ketentuan dalam RUU Pengampunan Pajak ini bertentangan dengan ketentuan dalam RUU KPK yang mana, pengambilan aset tidak menghilangkan pidananya. Karena itu, landasan usulan RUU ini perlu dipertanyakan. Jika karena kondisi ekonomi sedang krisis, maka itu bukan landasan yang tepat.

"Pemerintah sampai sekarang sedang mendorong paket kebijakan baru. Maka itu harus di-challenge oleh kebijakan-kebijakan yang bisa merangsang ekonomi," jelasnya.

Dia menambahkan, setiap masa krisis pasti ada penggelapnya, dan pastinya ada grand designer-nya. Seharusnya, yang perlu menjadi pertanyaan besar atas usulan RUU ini yakni kenapa mereka lebih senang menyimpan aset di luar sistem perbankan nasional? Artinya kalau ada tindakan, maka kebijakan harus sesuai.

"Misalnya, apakah karena sistem perpajakan kita terlalu mencekik? Itu yang perlu kita persoalkan agar orang tidak melarikan uangnya ke luar negeri," tandasnya.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.0927 seconds (10.55#12.26)