Soal Freeport, Pemerintah Dinilai Takut Tekanan Asing
Rabu, 14 Oktober 2015 - 16:57 WIB
Soal Freeport, Pemerintah Dinilai Takut Tekanan Asing
A
A
A
JAKARTA - Direktur Energy Watch Mamit Setiawan menilai, pemerintah terkesan takut asing karena sejak dini mengindikasikan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. (Baca: Melunak, Pemerintah Pastikan Kontrak Freeport Diperpanjang).
Bahkan, dia menilai pemerintah Indonesia tidak bisa lepas dari intervensi asing. Mengenai perpanjangan kontrak dengan Freeport, Indonesia seharusnya melakukannya seperti perpanjangan Blok Mahakam yang tempo hari sudah dilaksanakan dan saat ini diambil alih oleh PT Pertamina (Persero).
"Pemerintah kita tidak lepas dari intervensi Amerika Serikat. Karena kontrak tersebut dicetuskan waktu sekarang ini. Seharusnya, pemerintah melakukan seperti Blok Mahakam saja, diambil dulu 100%, nanti terserah pembagiannya akan seperti apa," kata Mamit kepada Sindonews di Jakarta, Rabu (14/10/2015).
Jika memang ingin diperpanjang, seharusnya pemerintah melihat terlebih dahulu kinerja Freeport hingga akhir kontrak. Pengamatan ini mencakup bagaimana Freeport melakukan ekspor, investasinya di Indonesia dan apa saja yang sudah dimanfaatkan dari Indonesia. (Baca: Pemerintah Dinilai Tak Kompak soal Kontrak Freeport).
"Jadi pemerintah harusnya menahan dulu sampai 2019, jangan takut ada intervensi asing baik Freeport ataupun Amerika Serikat, sehingga nanti kita punya posisi yg cukup kuat dalam lanjut tidaknya Freeport di Indonesia," tuturnya.
Dia menyarankan, jika kontrak tersebut diperpanjang dan ada kontrak baru, maka royalti dari Freeport ke Indonesia harusnya bisa lebih besar. Terlebih lagi jika Freeport ingin melakukan investasi besar.
"Angka royalti bisa diubah kalau mereka ingin membesarkan investasi di sini. Karena sekarang masalahnya di pembangunan smelter. Mereka dalam pembangunan smelter masih tidak jelas," kata dia.
Menurutnya, ketidakjelasan ini jangan sampai membuat publik menilai bahwa pemerintah dan Freeport ada niat terselubung dalam bisnis. Apalagi, Indonesia terkesan takut dengan asing. (Baca: Perpanjang Kontrak Freeport, RI Harus Dapat Royalti Besar).
"Jadi maksud saya, ini sebenarnya ada apa? Apakah pemerintahan yang sekarang punya kepentingan terselubung sendiri terhadap Freeport atau enggak, karena mereka mengatakan dari awal akan diperpanjang. Terus kelihatan sekali bahwa intervensi Amerika sangat nyantol di kita. Ini yang harus diperhatikan jangan sampai pemerintah lemah dan mengambil keputusan yang merugikan Indonesia," pungkas Mamit.
Baca Juga:
Rizal: Pejabat yang Perpanjang Kontrak Freeport Keblinger
ESDM: Tak Paham Kontrak Freeport, Hentikan Spekulasi!
DPR: Jangan Buru-buru Perpanjang Kontrak Freeport
Bahkan, dia menilai pemerintah Indonesia tidak bisa lepas dari intervensi asing. Mengenai perpanjangan kontrak dengan Freeport, Indonesia seharusnya melakukannya seperti perpanjangan Blok Mahakam yang tempo hari sudah dilaksanakan dan saat ini diambil alih oleh PT Pertamina (Persero).
"Pemerintah kita tidak lepas dari intervensi Amerika Serikat. Karena kontrak tersebut dicetuskan waktu sekarang ini. Seharusnya, pemerintah melakukan seperti Blok Mahakam saja, diambil dulu 100%, nanti terserah pembagiannya akan seperti apa," kata Mamit kepada Sindonews di Jakarta, Rabu (14/10/2015).
Jika memang ingin diperpanjang, seharusnya pemerintah melihat terlebih dahulu kinerja Freeport hingga akhir kontrak. Pengamatan ini mencakup bagaimana Freeport melakukan ekspor, investasinya di Indonesia dan apa saja yang sudah dimanfaatkan dari Indonesia. (Baca: Pemerintah Dinilai Tak Kompak soal Kontrak Freeport).
"Jadi pemerintah harusnya menahan dulu sampai 2019, jangan takut ada intervensi asing baik Freeport ataupun Amerika Serikat, sehingga nanti kita punya posisi yg cukup kuat dalam lanjut tidaknya Freeport di Indonesia," tuturnya.
Dia menyarankan, jika kontrak tersebut diperpanjang dan ada kontrak baru, maka royalti dari Freeport ke Indonesia harusnya bisa lebih besar. Terlebih lagi jika Freeport ingin melakukan investasi besar.
"Angka royalti bisa diubah kalau mereka ingin membesarkan investasi di sini. Karena sekarang masalahnya di pembangunan smelter. Mereka dalam pembangunan smelter masih tidak jelas," kata dia.
Menurutnya, ketidakjelasan ini jangan sampai membuat publik menilai bahwa pemerintah dan Freeport ada niat terselubung dalam bisnis. Apalagi, Indonesia terkesan takut dengan asing. (Baca: Perpanjang Kontrak Freeport, RI Harus Dapat Royalti Besar).
"Jadi maksud saya, ini sebenarnya ada apa? Apakah pemerintahan yang sekarang punya kepentingan terselubung sendiri terhadap Freeport atau enggak, karena mereka mengatakan dari awal akan diperpanjang. Terus kelihatan sekali bahwa intervensi Amerika sangat nyantol di kita. Ini yang harus diperhatikan jangan sampai pemerintah lemah dan mengambil keputusan yang merugikan Indonesia," pungkas Mamit.
Baca Juga:
Rizal: Pejabat yang Perpanjang Kontrak Freeport Keblinger
ESDM: Tak Paham Kontrak Freeport, Hentikan Spekulasi!
DPR: Jangan Buru-buru Perpanjang Kontrak Freeport
(izz)
Lihat Juga :
