Rizal Ramli Bocorkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli memberikan bocoran soal paket kebijakan ekonomi jilid V, yang rencananya akan dikeluarkan pemerintah sore hari ini. (Baca: Jokowi Siap Keluarkan Paket Kebijakan Jilid V Besok).
Dia mengatakan, paket kebijakan ini kemungkinan akan berisi tentang revaluasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sebelumnya sempat digembar-gemborkan pemerintah.
"(Paket kebijakan jilid V) Seperti yang pernah saya lakukan. Rapat evaluasi aset (BUMN)," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Menurutnya, revaluasi aset pernah dilakukannya terhadap PT PLN (Persero) saat dia menjabat dalam pemerintahan. Kala itu, BUMN kelistrikan tersebut hampir bangkrut lantaran modalnya minus Rp9 triliun dan dengan asetnya Rp50 triliun.
"Mereka minta uang ke negara, saya enggak mau. Saya minta rapat evaluasi aset. Sehingga asetnya naik dari Rp50 triliun jadi Rp200 triliun. Kemudian sebagian saya masukkan modal dari minus Rp9 triliun menjadi Rp104 triliun," terang dia.
Baca Juga:
Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi
Ini Isi Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid III
Ini Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Jokowi
Mantan Menko bidang Perekonomian ini mengklaim, belum pernah dalam sejarah perusahaan pelat merah bahwa BUMN diselamatkan tanpa uang. Untuk itu, revaluasi aset ini menjadi terobosan yang sekiranya dapat dilakukan lagi saat ini.
"Kedua dari segi negara kan harus bayar pajak 30% dari selisih revaluasi, 30% dikali Rp150 triliun itu kan Rp50 triliun. Dan juga walau dicicil dalam tujuh tahun negara punya sumber penerimaan aset baru di luar yang biasa. Syarat terobosan perlu dilakukan dalam jumlah lebih besar supaya bangsa Indonesia lebih cepat bangkit. Tidak bisa dengan cara tradisonal," tandasnya.
Dia mengatakan, paket kebijakan ini kemungkinan akan berisi tentang revaluasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sebelumnya sempat digembar-gemborkan pemerintah.
"(Paket kebijakan jilid V) Seperti yang pernah saya lakukan. Rapat evaluasi aset (BUMN)," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Menurutnya, revaluasi aset pernah dilakukannya terhadap PT PLN (Persero) saat dia menjabat dalam pemerintahan. Kala itu, BUMN kelistrikan tersebut hampir bangkrut lantaran modalnya minus Rp9 triliun dan dengan asetnya Rp50 triliun.
"Mereka minta uang ke negara, saya enggak mau. Saya minta rapat evaluasi aset. Sehingga asetnya naik dari Rp50 triliun jadi Rp200 triliun. Kemudian sebagian saya masukkan modal dari minus Rp9 triliun menjadi Rp104 triliun," terang dia.
Baca Juga:
Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi
Ini Isi Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid III
Ini Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Jokowi
Mantan Menko bidang Perekonomian ini mengklaim, belum pernah dalam sejarah perusahaan pelat merah bahwa BUMN diselamatkan tanpa uang. Untuk itu, revaluasi aset ini menjadi terobosan yang sekiranya dapat dilakukan lagi saat ini.
"Kedua dari segi negara kan harus bayar pajak 30% dari selisih revaluasi, 30% dikali Rp150 triliun itu kan Rp50 triliun. Dan juga walau dicicil dalam tujuh tahun negara punya sumber penerimaan aset baru di luar yang biasa. Syarat terobosan perlu dilakukan dalam jumlah lebih besar supaya bangsa Indonesia lebih cepat bangkit. Tidak bisa dengan cara tradisonal," tandasnya.
(izz)