Pengusaha Desak Perbaikan Infrastruktur Pelabuhan
Pengusaha Desak Perbaikan Infrastruktur Pelabuhan
A
A
A
JAKARTA - Pengusaha logistik mendesak pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan pelabuhan. Terlebih, saat ini biaya logistik Indonesia sudah mencapai presentase 24% dari total produk domestik bruto (PDB) senilai Rp1.820 triliun per tahun.
“Jika ketersediaan infrastruktur yang baik berupa jalan dan pelabuhan ditingkatkan kualitasnya, saya yakin biaya logistik bisa ditekan. Makanya, kami berharap pemerintah bisa merealisasikan itu. Ini penting, sebab bisa mendorong aktivitas perdagangan di Indonesia,” ujar Chief Executive Officer (CEO) PT Kamadjaja, Ivan Kamadjaja, Jumat (23/10/2015).
Menurut pengusaha yang bergerak di Industri logistik ini kunci utama penurunan logistik terletak pada ketersediaan dan inovasi infrastruktur yang berkualitas.
“Caranya padukan sektor transportasi yang paling efisien menunjang logistik. Kemudian pengelolaannya harus dilakukan profesional. Kalau itu semua dijalankan, saya optimis biaya logistik bisa ditekan,” katanya.
Dia menambahkan, pemerintah juga perlu melakukan inovasi-inovasi di sektor informasi dan teknologi dan dipadukan ke dalam sektor infrastruktur yang menunjang logistik nasional. Caranya, dengan melakukan sistem IT yang terintegrasi.
“Kalau IT dijalankan dan teritegrasi, saya optimis akan ada efisiensi yang pada akhirnya mampu meningkatkan volume perdagangan yang makin kompetitif,” pungkasnya.
Bikin Kinerja Pelabuhan Turun
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan meminta penyelesaian masalah perburuhan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) segera diselesaikan. Pasalnya, kinerja pelabuhan ikut terpengaruh aksi mogok buruh.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Capt Bobby R Mamahit mengatakan, jika penurunan kinerja terus terjadi maka akan memberi dampak buruk terhadap pelaku usaha pelabuhan di Indonesia.
"Aksi buruh membuat produktivitas JICT menurun. Dan ini pada akhirnya akan sangat merugikan kalangan pelaku usaha pelabuhan. Sudah banyak pelaku usaha terutama shipping lines yang mengeluhkan penurunan kinerja pelabuhan. Makanya, kami harapkan bisa selesai sesegera mungkin," ujarnya.
Bobby mengatakan, rata-rata para pengusaha pelabuhan mempertanyakan adanya keterlemabtan pada terminal peti kemas. Mereka, kata dia, meminta, supaya pemerintah bisa menjamin kelancara bongkar muat.
“Jika ketersediaan infrastruktur yang baik berupa jalan dan pelabuhan ditingkatkan kualitasnya, saya yakin biaya logistik bisa ditekan. Makanya, kami berharap pemerintah bisa merealisasikan itu. Ini penting, sebab bisa mendorong aktivitas perdagangan di Indonesia,” ujar Chief Executive Officer (CEO) PT Kamadjaja, Ivan Kamadjaja, Jumat (23/10/2015).
Menurut pengusaha yang bergerak di Industri logistik ini kunci utama penurunan logistik terletak pada ketersediaan dan inovasi infrastruktur yang berkualitas.
“Caranya padukan sektor transportasi yang paling efisien menunjang logistik. Kemudian pengelolaannya harus dilakukan profesional. Kalau itu semua dijalankan, saya optimis biaya logistik bisa ditekan,” katanya.
Dia menambahkan, pemerintah juga perlu melakukan inovasi-inovasi di sektor informasi dan teknologi dan dipadukan ke dalam sektor infrastruktur yang menunjang logistik nasional. Caranya, dengan melakukan sistem IT yang terintegrasi.
“Kalau IT dijalankan dan teritegrasi, saya optimis akan ada efisiensi yang pada akhirnya mampu meningkatkan volume perdagangan yang makin kompetitif,” pungkasnya.
Bikin Kinerja Pelabuhan Turun
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan meminta penyelesaian masalah perburuhan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) segera diselesaikan. Pasalnya, kinerja pelabuhan ikut terpengaruh aksi mogok buruh.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Capt Bobby R Mamahit mengatakan, jika penurunan kinerja terus terjadi maka akan memberi dampak buruk terhadap pelaku usaha pelabuhan di Indonesia.
"Aksi buruh membuat produktivitas JICT menurun. Dan ini pada akhirnya akan sangat merugikan kalangan pelaku usaha pelabuhan. Sudah banyak pelaku usaha terutama shipping lines yang mengeluhkan penurunan kinerja pelabuhan. Makanya, kami harapkan bisa selesai sesegera mungkin," ujarnya.
Bobby mengatakan, rata-rata para pengusaha pelabuhan mempertanyakan adanya keterlemabtan pada terminal peti kemas. Mereka, kata dia, meminta, supaya pemerintah bisa menjamin kelancara bongkar muat.
(dmd)
Explore More