Gerindra Beri Sinyal Tolak RUU RAPBN 2016

JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di DPR RI memberikan sinyal penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) RAPBN 2016. Hal tersebut akan disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DP, siang ini.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Fary Djemi Francis mengatakan, penolakan pihaknya terhdap RUU RAPBN 2016 didasarkan pada sejumlah alasan. Di antaranya terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun pertama sebesar Rp62 triliun dan ditambah sebanyak Rp38 triliun. Sementara serapannya baru sebesar Rp28 triliun.

"Kalau lihat tren di komisi penolakan pasti ada, kita akan lakukan secara kritis dan mungkin penolakan," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Dia mengatakan, pihaknya ingin tambahan untuk PMN dalam RUU APBN 2016 dialokasikan ke anggaran untuk dana desa. Tahun ini, serapan dana desa belum sampai 50% dari total anggaran Rp20,7 triliun, untuk satu desa Rp1,4 miliar.

"Kenyataannya dana desa tidak dilakukan sungguh-sungguh. Bahkan kita lihat setengah hati. Maka berkaitan PMN Rp38 triliun sekarang berikan pada program pro rakyat bukan PMN. Kita berikan dana itu untuk amanat UU Dana Desa," papar Fary.

Selain dialokasikan untuk dana desa, Fraksi Gerindra juga minta kelebihan anggaran PMN dialokasikan untuk dana-dana taktis seperti penanggulangan bencana, seperti asap, banjir dan lainnya. Meski akan menolak RAPBN 2016, Gerindra siap membahas dengan pemerintah.

"Kalau dalam pembahasan internal pikiran kita bisa disesuaikan berkaitan anggaran pro rakyat, kita sesuaikan. Kalau tetap dengan apa yang sekarang, Fraksi Gerindra akan menolak," tegas Ketua Komisi V DPR itu.