JK Lobi Pemimpin Parpol via Telepon Terkait RAPBN 2016
JK Lobi Pemimpin Parpol via Telepon Terkait RAPBN 2016
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku telah menelepon hampir semua pemimpin partai politik (parpol) yang memiliki wakil di DPR, agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini.
"Saya telepon hampir semua pimpinan parpol juga memahami, tidak apa-apa," ujar JK di kantornya, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
JK mengaku mengikuti keinginan sejumlah Fraksi di DPR yang menolak penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam RAPBN 2016.
Pemerintah, lanjut dia, menerima aspirasi yang ada di DPR. "Menerima aspirasi DPR, contohnya PMN itu dinilai tidak sesuai dengan aspirasi DPR, ya kita ikut," tuturnya.
Bahkan, sebenarnya PMN untuk BUMN sudah dicabut pemerintah. "Sudah, sudah tidak masuk (RAPBN 2016) sebenarnya, saya bicara dengan beberapa partai," ungkap dia.
Menurutnya, argumentasi sejumlah Fraksi di DPR mengenai penolakan PMN itu bagus. "(Pemerintah) Memahami argumentasi itu, bahwa (PMN) ini harus lebih banyak kepada program kerakyatan," imbuhnya.
JK menegaskan, dicabutnya PMN tidak akan menghambat BUMN ke depan. "Tidak, BUMN ini kan untuk menambah pendapatan pemerintah, memang pertama kali ini PMN itu diberikan banyak biasanya kalau ada masalah-masalah," tandas JK.
(Baca:JK Maklumi Gerindra Tolak RAPBN 2016)
"Saya telepon hampir semua pimpinan parpol juga memahami, tidak apa-apa," ujar JK di kantornya, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
JK mengaku mengikuti keinginan sejumlah Fraksi di DPR yang menolak penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam RAPBN 2016.
Pemerintah, lanjut dia, menerima aspirasi yang ada di DPR. "Menerima aspirasi DPR, contohnya PMN itu dinilai tidak sesuai dengan aspirasi DPR, ya kita ikut," tuturnya.
Bahkan, sebenarnya PMN untuk BUMN sudah dicabut pemerintah. "Sudah, sudah tidak masuk (RAPBN 2016) sebenarnya, saya bicara dengan beberapa partai," ungkap dia.
Menurutnya, argumentasi sejumlah Fraksi di DPR mengenai penolakan PMN itu bagus. "(Pemerintah) Memahami argumentasi itu, bahwa (PMN) ini harus lebih banyak kepada program kerakyatan," imbuhnya.
JK menegaskan, dicabutnya PMN tidak akan menghambat BUMN ke depan. "Tidak, BUMN ini kan untuk menambah pendapatan pemerintah, memang pertama kali ini PMN itu diberikan banyak biasanya kalau ada masalah-masalah," tandas JK.
(Baca:JK Maklumi Gerindra Tolak RAPBN 2016)
(izz)
Explore More