Ini Saran SBY Sebelum RI Gabung TPP
Ini Saran SBY Sebelum RI Gabung TPP
A
A
A
JAKARTA - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyarankan pemerintah meminta bisikan ekonom sebelum memutuskan bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP).
Selain itu, lanjut SBY, pemerintah juga perlu minta pendapat para pengusaha dan masyarakat. Ini mengingat dampak besar yang muncul dari perdagangan lintas pasifik tersebut.
"Mengingat dampak TPP besar bagi ekonomi kita, pemerintah perlu minta pendapat para ekonom, dunia usaha, dan masyarakat," katanya melalui akun twitternya @SBYudhoyono, Jumat (30/10/2015).
SBY mengatakan, adanya diskusi dengan ketiga elemen bangsa ini bisa membuat Indonesia lebih kuat dalam posisi tawar-menawar dengan para negara yang bergabung dalam TPP.
"Negosiasi kita harus kuat (tough), jangan sampai kita hanya dapat sedikit. Lagipula negosiasi, 12 negara TPP telah tuntas 5 Oktober 2015," jelas Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Selain itu, pemerintah harus memastikan siapapun bekerja sama, kepentingan nasional harus di atas segalanya. Sehingga, Indonesia harus mendapat keuntungan nyata, baik dalam pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.
"Mari kita bantu Presiden Jokowi untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat dan jernih, demi kepentingan bangsa dan negara tercinta," pungkasnya.
Selain itu, lanjut SBY, pemerintah juga perlu minta pendapat para pengusaha dan masyarakat. Ini mengingat dampak besar yang muncul dari perdagangan lintas pasifik tersebut.
"Mengingat dampak TPP besar bagi ekonomi kita, pemerintah perlu minta pendapat para ekonom, dunia usaha, dan masyarakat," katanya melalui akun twitternya @SBYudhoyono, Jumat (30/10/2015).
SBY mengatakan, adanya diskusi dengan ketiga elemen bangsa ini bisa membuat Indonesia lebih kuat dalam posisi tawar-menawar dengan para negara yang bergabung dalam TPP.
"Negosiasi kita harus kuat (tough), jangan sampai kita hanya dapat sedikit. Lagipula negosiasi, 12 negara TPP telah tuntas 5 Oktober 2015," jelas Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Selain itu, pemerintah harus memastikan siapapun bekerja sama, kepentingan nasional harus di atas segalanya. Sehingga, Indonesia harus mendapat keuntungan nyata, baik dalam pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.
"Mari kita bantu Presiden Jokowi untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat dan jernih, demi kepentingan bangsa dan negara tercinta," pungkasnya.
(izz)
Explore More