Rupiah Masih Rawan, Pemerintah Harus Ciptakan Ini

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) masih rawan jatuh, maka pemerintah harus menciptakan kepercayaan pasar dan melakukan tindakan konkret.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, nilai mata uang ditentukan dua faktor. Pertama, faktor fundamental, faktor ini merupakan peranan dari pemerintah dan Bank Indonesia (BI).
Masing-masing memiliki peranannya. BI untuk urusan moneter, sedangkan pemerintah memastikan devisa terpupuk dengan baik.

"Selama devisa tidak bisa dipupuk, ekspor kita tidak naik, sulit bagi Bank Indonesia untuk mengelola moneternya dengan baik," ungkap HT saat berkunjung ke redaksi media online Detik, di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, kemarin.

Menurutnya, tidak bisa keduanya saling menyalahkan, sebab memiliki peranan masing-masing. Faktor kedua, kata HT, nilai tukar ditentukan confident level atau tingkat kepercayaan pasar.

Dia mengatakan, jika kebijkan moneter dan fiskal tidak meyakinkan dan masyarakat tidak yakin devisa akan naik, maka timbul berbagai spekulan. Tugas BI adalah melakukan monitoring dengan baik. Begitu pula pemerintah, harus memastikan fiskal dan ekspor baik, sehingga devisa bisa meningkat.

"Kebijakan-kebijakan pemerintah harus firm, jangan ragu-ragu, dan dieksekusi dengan benar. Sehingga menciptakan confident market, sehingga kurs bisa membaik," terangnya.

Saat ini kebijakan pemerintah, lanjut HT, masih belum total. Misalnya saja untuk persoalan perizinan. "Bagus mengurus izin tiga jam, tapi yang penting bukan izinnya saja. Sampai investasi terjadi, sampai pabriknya beroperasi. Masih ada prosesnya," ujarnya.
Proses impor barang modal, proses tenaga kerja, proses regulasi, dan lain sebagainya. Semua proses tersebut seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah.

Likuiditas pasar di Indonesia terhitung kecil. Ketika dihantam spekulan dengan ratusan juta dolar akan berbahaya bagi Indonesia. Permasalahan lainnya adalah devisa Indonesia yang kecil, pemerintah harus memperhatikan aktivitas ekspor-impor karena impor dibiayai menggunakan devisa.

Selain itu, pemerintah harus melakukan langkah konkret. Salah satunya transfer pricing yang merugikan negara. Praktik transfer pricing dilakukan oknum eksportir untuk mengurangi pajak ekspor. Caranya dengan mengirimkan produk ke perusahaan yang sama di negara yang berpajak rendah.

Pengiriman dilakukan dengan harga yang sudah diturunkan terlebih dulu, sehingga pajak yang dikenakan jauh lebih kecil.

Dia mencontohkan, produk yang harga jualnya USD100, dikirim terlebih dulu ke Singapura dengan harga USD60. Setelah dari Singapura baru dikirimkan ke negara tujuan, dengan harga USD100.

Akibatnya, pajak yang dikenakan atas produk tersebut lebih kecil. Singapura mendapatkan keuntungan dari praktik tersebut. Cara seperti ini, kata HT, sudah terjadi sejak zaman Orde Baru. "Transfer pricing ini korupsi. Penegakan hukum harus ditegakkan," tegasnya.

Dalam dialog tersebut, HT juga menyampaikan perjuangan Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera. "Partai Perindo memperjuangkan masyarakat menengah ke bawah agar tumbuh lebih cepat daripada masyarakat menengah ke atas," katanya.

Menurutnya, jika hal tersebut terjadi maka Indonesia akan lebih cepat menjadi negara maju. Sebab, Indonesia akan memiliki lebih banyak penggerak ekonomi.

Pemimpin Redaksi Detikcom Arifin Asydad mengatakan, Partai Perindo memiliki visi dan misi sangat baik. "Memang masyarakat kita masalahnya ekonomi pak, terutama kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial," katanya.

Dia mengatakan, apa yang diperjuangkan HT adalah bagian dari perjuangan demokrasi. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Bidang Media dan Komunikasi Massa Arya Sinulingga, Ketua Bidang Litbang dan IT Sururi Alfaruq

Selain itu, juga Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Fathur Rahman, Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik M Yamin Tawary, Wasekjen Donny Ferdiansyah, Wasekjen Muhammad Amin, dan Wasekjen Muhammad Sopiyan.