Jokowi Minta DJP Siapkan Rencana Alternatif Capai Target Pajak
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Sigit Priadi Pramudito menyatakan pihaknya tak ingin kalang kabut di akhir tahun dalam menggenjot pajak. Harus ada plan yang lain (alternatif) untuk mengantisipasi skenario terburuk jika penerimaan pajak tak sesuai target.
Hal ini seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak memiliki plan dan rencana lain dalam mencapai target pajak. (Baca: Realisasi Pajak Baru Mencapai 59,84%)
"Pertama masalah pinjaman, kemarin Pak Jokowi menyampaikan jangan sampai Desember kita kalang kabut, harus ada plan b, c untuk meminimalisasi worst case. Dan, kita sudah banyak plan, dari menjual sukuk, menjual SUN, minjam duit, kan sudah ada yang stand by loan yang disiapkan dari World Bank, yang siap kita ambil," ujar Sigit di Jakarta, Kamis (5/11/2015)
Bila skenario terburuk mencapai 85% untuk tahun ini, diperkirakan angka untuk defisit anggaran hampir 3% . Angka tersebut merupakan batas defisit yang diperbolehkan oleh undang-undang. "Itu masih masuk UU lah, kan di UU keuangan dan APBN diperbolehkannya segitu," imbuhnya.
Meski Sigit menyatakan akan ada pinjaman, namun itu jumlahnya akan diminimalisasi, dan jangan sampai negara terikat terlalu dalam dengan pinjaman tersebut.
"Pinjaman kita minimalkan jangan sampai kita punya keterikatan yang terlalu dalam, kita lebih senang menjual sukuk atau bond ya. Itu juga sudah berjalan baik," katanya.
Saat ini, baik penjualan sukuk atau bond sudah mencapai 92% dari target hingga akhir Oktober 2015. (Baca: Diskon Pajak untuk Revaluasi Aset Hanya Berlaku hingga 2016)
Hal ini seperti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak memiliki plan dan rencana lain dalam mencapai target pajak. (Baca: Realisasi Pajak Baru Mencapai 59,84%)
"Pertama masalah pinjaman, kemarin Pak Jokowi menyampaikan jangan sampai Desember kita kalang kabut, harus ada plan b, c untuk meminimalisasi worst case. Dan, kita sudah banyak plan, dari menjual sukuk, menjual SUN, minjam duit, kan sudah ada yang stand by loan yang disiapkan dari World Bank, yang siap kita ambil," ujar Sigit di Jakarta, Kamis (5/11/2015)
Bila skenario terburuk mencapai 85% untuk tahun ini, diperkirakan angka untuk defisit anggaran hampir 3% . Angka tersebut merupakan batas defisit yang diperbolehkan oleh undang-undang. "Itu masih masuk UU lah, kan di UU keuangan dan APBN diperbolehkannya segitu," imbuhnya.
Meski Sigit menyatakan akan ada pinjaman, namun itu jumlahnya akan diminimalisasi, dan jangan sampai negara terikat terlalu dalam dengan pinjaman tersebut.
"Pinjaman kita minimalkan jangan sampai kita punya keterikatan yang terlalu dalam, kita lebih senang menjual sukuk atau bond ya. Itu juga sudah berjalan baik," katanya.
Saat ini, baik penjualan sukuk atau bond sudah mencapai 92% dari target hingga akhir Oktober 2015. (Baca: Diskon Pajak untuk Revaluasi Aset Hanya Berlaku hingga 2016)
(dmd)