BI Dorong Percepatan Kawasan KEK di Sulut

DENPASAR - Bank Indonesia (BI) mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sektor pariwista dan infrastruktur di Sulawesi Utara (Sulut). Sektor pariwisata dan sarana pendukungnya diharapkan dapat menjadi solusi cepat mendongkrak PDB daerah.

Kepala Perwakilan BI Sulut Peter Jacobs mengatakan, salah satu sektor yang memiliki potensi besar di Sulut adalah pariwisata. Sehingga seluruh pendukung wajib disiapkan, mulai dari sarana dan prasarana hingga transportasi dan aksesnya. Jika tidak melakukan perbaikan, maka ke depan dikhawatirkan menimbulkan masalah.

"Tujuan wisata seperti Bunaken itu untuk segmen menengah ke atas. Berarti harus dilayani betul dalam sarana dan prasarana. Supaya sosialisasi 'Mari jo ka Manado'berdampak optimum dan wisatawan kembali lagi," kata Peter, saat ditemui usai pelatihan jurnalis akhir pekan lalu di Manado, Sulut.

Sebagai Bank Sentral pihaknya tidak mempunyai kapasitas mendorong lebih jauh yang berkaitan dengan kebijakan. Namun, pihaknya bisa mengingatkan pemerintah daerah maupun masyarakat bahwa persoalan ini adalah penting. Pariwisata laut Bunaken sudah didukung potensi yang melimpah, namun masih perlu perbaikan dalam infrastruktur, terutama untuk pengelolaan sampah dan sumber air bersih.

"Ada dua hal yang saat ini bisa menggerakkan ekonomi di Sulut, yakni pariwisata dan hilirisasi industri. Hilirisasi dapat mendongkrak pendapatan produk produk UMKM di masyarakat," ujarnya.

Dia juga memproyeksikan pengembangan proyek KEK Bitung dari mulai pembangunan hingga beroperasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 3,75%. Namun besaran itu merupakan akumulasi dari pengembangan KEK Bitung setelah seluruh lahan selesai digarap. Bukan hanya itu, pembangunan dan beroperasinya tol Manado-Bitung juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. "Tol Manado-Bitung juga punya kontribusi sekitar 0,7% terhadap pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Dalam paket kebijakan ekonomi IV yang membahas tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terdapat fokus delapan wilayah, salah satunya Bitung, di Sulawesi Utara. Rencana tersebut sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian di daerah.

Peter menambahkan, pembangun KEK Bitung ini dijalankan secara berkelanjutan (multiyears), artinya untuk tahap pertama kontribusinya tidak akan terlalu besar untuk ekonomi regional."Terutama karena pembangunan KEK Bitung ini masih terkendala lahan, khususnya akses jalan menuju KEK,"jelasnya.

Sementara Plt Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Soni Sumarsono mengatakan, hingga saat ini proyek KEK Bitung masih terkendala pembebasan lahan seluas 92 hektare (ha). Banyak pihak yang mengklaim lahan tersebut, sehingga banyak lahan yang terpecah-pecah. Hingga saat ini sudah ada sekira 300 rumah yang telah dibangun di lahan tersebut, padahal lokasi tersebut seharusnya dijadikan jalan menuju KEK Bitung.

"Seluas 92 ha masih sengketa, kontrak terkait Hak Guna Usaha (HGU) sudah selesai. Seharusnya itu menjadi milik pemerintah, tapi masyarakat mengklaim bahwa itu milik rakyat. Namun, kami tengah menangani persoalan itu secara persuasif," jelas Soni.

Dia menambahkan, sebagai salah satu wilayah yang akan dijadikan KEK dalam paket kebijakan, pihaknya berharap pemerintah pusat bisa memberikan peran yang besar ke pemerintah daerah untuk mengelola KEK.

"Pemerintah diharapkan bisa memberikan peran dengan menyiapkan kelembagaaan, penanganan sengketa lahan, supporting fasilitas, termasuk pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Untuk jalan tol Manado-Bitung dikatakannya proyek tersebut tengah dalam tahap pembangunan. Hingga kini, Soni mengatakan, tol Manado-Bitung baru selesai sekitar 30%. Investasi asing untuk jalan tol ini berasal dari China sepanjang 7 km. Sisanya menggunakan anggaran negara.

Menurut Soni, transportasi dan sarana prasarana di KEK Bitung ditargetkan akan rampung pada 2016. Sedangkan tahun 2017, diharapkan bisa segera beroperasi.

Dia mengatakan, penanganan secara persuasif sengaja dilakukan Sulut karena waktu yang menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Desember nanti.

Menurut Soni, jika KEK Bitung sudah beroperasi potensi pertumbuhan ekonomi akan besar. Apalagi, Bitung yang masuk dalam delapan KEK di paket kebijakan ekonomi tahap VI memiliki sejumlah kemudahan untuk investor. Salah satunya adalah memberikan peran besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola kawasan tersebut.

“Sedang disiapkan kelembagaannya untuk pengelola Bitung. Pemda perannya sengketa lahan, supporting fasilitas, kendalikan tata ruang termasuk pembangunan infrastruktur,” tandasnya.