Pertamina Diminta Prioritaskan Pengusaha Lokal
A
A
A
JAKARTA - Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, PT Pertamina seharusnya lebih memprioritaskan pengusaha lokal dalam menggarap proyek-proyek perseroan.
Menurutnya, jika Pertamina benar mengabaikan pengusaha lokal, berarti sudah mengabaikan tugas utamanya sebagai bagian dari BUMN.
"Pertamina sebagai bagian dari BUMN penggerak ekonomi, partnernya harus memprioritaskan lokal anak bangsa, karena itu sebagai bentuk memajukan usaha nasional, sehingga harus dikerjakan pengusaha nasional, agar bangsa Indonesia maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya," kata dia dalam rilisnya, Selasa (10/11/2015).
Alasan lainnya, kata dia, karena modal Pertamina maupun BUMN lainnya didukung pemerintah, sehingga patrner harus lokal. "Ini harus berlaku di semua BUMN. Sebab BUMN itu memang mendapatkan penyertaan modal negara (PMN), sehingga dalam belanja dan usahanya sebaiknya tetap harus mengutamakan pengusaha lokal," jelasnya.
Meski demikian, Pertamina boleh saja menggunakan pengusaha asing jika memang pengusaha lokal tidak memenuhi syarat. Secara keseluruhan, kerja sama yang dilakukan Pertamina maupun BUMN harus dievaluasi, apakah partner-partner BUMN lebih banyak pengusaha nasional atau asing.
Hal tersebut sangat penting dilakukan, karena tugas BUMN adalah menyejahterakan rakyat. "Jangan-jangan partner BUMN-BUMN kita asing," ujar Salamuddin.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Revrisond Baswir mengatakan, Pertamina perlu mengedepankan pengusaha-pengusaha lokal untuk melaksanakan proyek-proyeknya.
"Tentu Pertamina perlu memprioritaskan pengusaha lokal. Tapi kalau Pertamina menyerahkan proyek ke asing, harus dilihat secara menyeluruh," katanya.
Namun, dia tetap menyarankan agar Pertamina profesional, dalam arti tetap mempertimbangkan persyaratan-persyaratan lain dalam pengerjaan proyek. Misalnya kesiapan teknologi hingga kalkulasi lainnya yang juga mesti dijadikan pertimbangan.
"Tidak masalah kalau Pertamina menyerahkan proyek ke asing, yang penting tetap mengikuti proses tender, dan tetap professional. Apabila ada anak bangsa yang mampu, seharusnya bisa diikutsertakan," tadnasnya.
Menurutnya, jika Pertamina benar mengabaikan pengusaha lokal, berarti sudah mengabaikan tugas utamanya sebagai bagian dari BUMN.
"Pertamina sebagai bagian dari BUMN penggerak ekonomi, partnernya harus memprioritaskan lokal anak bangsa, karena itu sebagai bentuk memajukan usaha nasional, sehingga harus dikerjakan pengusaha nasional, agar bangsa Indonesia maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya," kata dia dalam rilisnya, Selasa (10/11/2015).
Alasan lainnya, kata dia, karena modal Pertamina maupun BUMN lainnya didukung pemerintah, sehingga patrner harus lokal. "Ini harus berlaku di semua BUMN. Sebab BUMN itu memang mendapatkan penyertaan modal negara (PMN), sehingga dalam belanja dan usahanya sebaiknya tetap harus mengutamakan pengusaha lokal," jelasnya.
Meski demikian, Pertamina boleh saja menggunakan pengusaha asing jika memang pengusaha lokal tidak memenuhi syarat. Secara keseluruhan, kerja sama yang dilakukan Pertamina maupun BUMN harus dievaluasi, apakah partner-partner BUMN lebih banyak pengusaha nasional atau asing.
Hal tersebut sangat penting dilakukan, karena tugas BUMN adalah menyejahterakan rakyat. "Jangan-jangan partner BUMN-BUMN kita asing," ujar Salamuddin.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Revrisond Baswir mengatakan, Pertamina perlu mengedepankan pengusaha-pengusaha lokal untuk melaksanakan proyek-proyeknya.
"Tentu Pertamina perlu memprioritaskan pengusaha lokal. Tapi kalau Pertamina menyerahkan proyek ke asing, harus dilihat secara menyeluruh," katanya.
Namun, dia tetap menyarankan agar Pertamina profesional, dalam arti tetap mempertimbangkan persyaratan-persyaratan lain dalam pengerjaan proyek. Misalnya kesiapan teknologi hingga kalkulasi lainnya yang juga mesti dijadikan pertimbangan.
"Tidak masalah kalau Pertamina menyerahkan proyek ke asing, yang penting tetap mengikuti proses tender, dan tetap professional. Apabila ada anak bangsa yang mampu, seharusnya bisa diikutsertakan," tadnasnya.
(izz)