DPR Heran Menteri Rini Bangga Utang ke Luar Negeri
Selasa, 10 November 2015 - 22:23 WIB
DPR Heran Menteri Rini Bangga Utang ke Luar Negeri
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah heran dengan gaya Menteri BUMN Rini Soemarno yang bangga jika berhasil mendapatkan utang dari luar negeri. Menurutnya, Rini tidak paham jika utang, maka sang pemberi pinjaman meminta syarat agar BUMN dapat melakukan kerja sama ini, itu dan lainnya.
"Kok bangga BUMN bisa utang. Kalau enggak bisa bayar maka nilai BUMN kita akan terdelusi dan akhirnya BUMN itu dikuasai asing," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Kasus perpanjangan kontrak Pelindo menurutnya adalah contoh kasus lain, di mana Rini tidak memahami arti penting BUMN bagi negara. Rini yang tidak memahami hal tersebut membiarkan perpanjangan kontrak Pelindo hanya berdasarkan pertimbangan cash money.
Dia sama sekali tidak mempertimbangkan bangsa Indonesia yang sudah mampu mengelola pelabuhan sendiri, bahkan pelabuhan di negara lain.
"Kalau kita membaca sejarah BUMN itu kan penugasan negara. Makanya di awal-awal BUMN itu ditempel dengan kementerian teknis terkait. Saat itu para pebisnis Indonesia belum mampu mengolah apa yang ditugaskan BUMN," ucap Fahri.
Dia juga menyindir keputusan kereta cepat Jakarta-Bandung dari China. Setiap ditanya Rini selalu kembali menjawab ini urusan B to B (business ti business). Bagaimana bisa dikatakan seperti itu kalau BUMN-nya milik negara.
"Lagi pula untuk urusan Jakarta-Bandung sudah ada jalan tol, kereta api juga sudah ada. Kalau mau kembangkan dong di Papua atau di lintas Sumatera," tegasnya.
"Kalau pun mau mengembangkan di Jawa yah sebaiknya Merak-Banyuwangi sekalian supaya mobilitas di Pulau Jawa lebih tinggi. Lagipula lahan yang digunakan lahan siapa kok mau diletakkan rel China? Saya rasa BPK harus memeriska ini semua," lanjutnya.
Fahri mengingatkan idealisme Nawacita dan Tri Sakti yang kerap diucapkan Jokowi bahwa dirinya akan menasionalisasi lagi perusahaan-perusahaan yang dulu dimiliki negara dan kini dikuasai asing. Hal tersebut belum dilakukan, namun Rini memperlakukan BUMN seperti saat ini.
Menurutnya, Jokowi harus mengingatkan Rini yang tidak paham bahwa pemegang saham aset negara adalah menteri keuangan dan menteri BUMN hanya memiliki kuasa pada RUPS.
"BUMN adalah urusan menkeu sebagai bendahara negara. Buat saya kepentingannya bicara tentang reshuflle adalah dua, yaitu perlunya perombakan kabinet karena turbulensi ini soliditas harus tetap dipertahankan. Kedua adalah mengembalikan trisaksi dan nawacita," jelasnya.
Terakhir, Fahri mengingatkan jangan sampai negara kehilangan kontrol terhadap berbagai kegiatan ekonomi. Negara harus bisa mengkontrol mandat konstitusi untuk mengatur perekonomian.
Menurutnya, Indonesia adalah negara yang paling sedikt mengatur kegiatan ekonomi dalam konstitusi sehingga banyak yang tidak berani mengatur hal tersebut dan menyerahkan semua kepada pasar.
"Slogannya tidak ada urusan pemerintah di bidang ekonomi. Kita punya pendirian khususnya Pasal 33 (UUD 1945), di mana cabang produksi yang penting serta bumi air dan segala yang ada di dalamnya dikuasai negara," tandas Fahri.
"Kok bangga BUMN bisa utang. Kalau enggak bisa bayar maka nilai BUMN kita akan terdelusi dan akhirnya BUMN itu dikuasai asing," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Kasus perpanjangan kontrak Pelindo menurutnya adalah contoh kasus lain, di mana Rini tidak memahami arti penting BUMN bagi negara. Rini yang tidak memahami hal tersebut membiarkan perpanjangan kontrak Pelindo hanya berdasarkan pertimbangan cash money.
Dia sama sekali tidak mempertimbangkan bangsa Indonesia yang sudah mampu mengelola pelabuhan sendiri, bahkan pelabuhan di negara lain.
"Kalau kita membaca sejarah BUMN itu kan penugasan negara. Makanya di awal-awal BUMN itu ditempel dengan kementerian teknis terkait. Saat itu para pebisnis Indonesia belum mampu mengolah apa yang ditugaskan BUMN," ucap Fahri.
Dia juga menyindir keputusan kereta cepat Jakarta-Bandung dari China. Setiap ditanya Rini selalu kembali menjawab ini urusan B to B (business ti business). Bagaimana bisa dikatakan seperti itu kalau BUMN-nya milik negara.
"Lagi pula untuk urusan Jakarta-Bandung sudah ada jalan tol, kereta api juga sudah ada. Kalau mau kembangkan dong di Papua atau di lintas Sumatera," tegasnya.
"Kalau pun mau mengembangkan di Jawa yah sebaiknya Merak-Banyuwangi sekalian supaya mobilitas di Pulau Jawa lebih tinggi. Lagipula lahan yang digunakan lahan siapa kok mau diletakkan rel China? Saya rasa BPK harus memeriska ini semua," lanjutnya.
Fahri mengingatkan idealisme Nawacita dan Tri Sakti yang kerap diucapkan Jokowi bahwa dirinya akan menasionalisasi lagi perusahaan-perusahaan yang dulu dimiliki negara dan kini dikuasai asing. Hal tersebut belum dilakukan, namun Rini memperlakukan BUMN seperti saat ini.
Menurutnya, Jokowi harus mengingatkan Rini yang tidak paham bahwa pemegang saham aset negara adalah menteri keuangan dan menteri BUMN hanya memiliki kuasa pada RUPS.
"BUMN adalah urusan menkeu sebagai bendahara negara. Buat saya kepentingannya bicara tentang reshuflle adalah dua, yaitu perlunya perombakan kabinet karena turbulensi ini soliditas harus tetap dipertahankan. Kedua adalah mengembalikan trisaksi dan nawacita," jelasnya.
Terakhir, Fahri mengingatkan jangan sampai negara kehilangan kontrol terhadap berbagai kegiatan ekonomi. Negara harus bisa mengkontrol mandat konstitusi untuk mengatur perekonomian.
Menurutnya, Indonesia adalah negara yang paling sedikt mengatur kegiatan ekonomi dalam konstitusi sehingga banyak yang tidak berani mengatur hal tersebut dan menyerahkan semua kepada pasar.
"Slogannya tidak ada urusan pemerintah di bidang ekonomi. Kita punya pendirian khususnya Pasal 33 (UUD 1945), di mana cabang produksi yang penting serta bumi air dan segala yang ada di dalamnya dikuasai negara," tandas Fahri.
(dmd)
Lihat Juga :
