PNBP Terkendala Masalah Lifting dan Harga Minyak
Jum'at, 13 November 2015 - 18:29 WIB
PNBP Terkendala Masalah Lifting dan Harga Minyak
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, selain sektor pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga terkendala masalah lifting dan harga minyak yang turun.
Namun, hal ini juga disebabkan karena kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) beberapa waktu lalu hingga saat ini masih fluktuatif. Penurunan dan kenaikan rupiah selalu menjadi faktor PNBP.
"PNBP saat ini masalahnya di lifting minyak dan harganya yang turun. Tapi waktu itu kita juga sempat punya kurs melemah. Semua ini ada faktor yang menyeimbangkan. Ada faktor yang meningkatkan dan menurunkan," kata Suahasil di Jakarta, Jumat (13/11/2015)
Atas dasar itu, sektor belanja kementerian/lembaga (K/L) sebisa mungkin dilakukan penghematan. Salah satunya di penghematan operasional K/L. "Kalau penghematan operasional itu, yang enggak perlu enggak usah. Dan itu sudah diberitahukan ke K/L lainnya. Efisiensi harus dilakukan," jelas dia.
Sementara untuk anggaran proyek, kata Suahasil, tidak ada pemotongan. Namun jika anggaran tidak terserap 100% setiap tahun, maka itu dikarenakan pelebaran defisit.
"Semua masuk kedalam proses penyerapan setiap tahun kita mengalami yang namanya belanja tidak terserap 100%. Kita balance semuanya. Untuk membalance itu ada belanja yang tidak terserap karena ada pelebaran defisit. Nanti kita balance dengan berapa penerimaannya. Intinya, kalau untuk pajak kita kejar terus sampai akhir tahun," pungkasnya.
Namun, hal ini juga disebabkan karena kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) beberapa waktu lalu hingga saat ini masih fluktuatif. Penurunan dan kenaikan rupiah selalu menjadi faktor PNBP.
"PNBP saat ini masalahnya di lifting minyak dan harganya yang turun. Tapi waktu itu kita juga sempat punya kurs melemah. Semua ini ada faktor yang menyeimbangkan. Ada faktor yang meningkatkan dan menurunkan," kata Suahasil di Jakarta, Jumat (13/11/2015)
Atas dasar itu, sektor belanja kementerian/lembaga (K/L) sebisa mungkin dilakukan penghematan. Salah satunya di penghematan operasional K/L. "Kalau penghematan operasional itu, yang enggak perlu enggak usah. Dan itu sudah diberitahukan ke K/L lainnya. Efisiensi harus dilakukan," jelas dia.
Sementara untuk anggaran proyek, kata Suahasil, tidak ada pemotongan. Namun jika anggaran tidak terserap 100% setiap tahun, maka itu dikarenakan pelebaran defisit.
"Semua masuk kedalam proses penyerapan setiap tahun kita mengalami yang namanya belanja tidak terserap 100%. Kita balance semuanya. Untuk membalance itu ada belanja yang tidak terserap karena ada pelebaran defisit. Nanti kita balance dengan berapa penerimaannya. Intinya, kalau untuk pajak kita kejar terus sampai akhir tahun," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
