IRESS: Perpanjangan Kontrak Freeport Selalu Sarat KKN
Sabtu, 05 Desember 2015 - 09:59 WIB
IRESS: Perpanjangan Kontrak Freeport Selalu Sarat KKN
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Resources Studies (IRESS) mengungkapkan bahwa perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia sejak dulu memang telah sarat dengan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara mengungkapkan, bahwa setiap jelang perpanjangan kontrak raksasa tambang Amerika Serikat (AS) ini selalu muncul oknum pemburu rente yang memanfaatkan rencana perpanjangan kontrak tersebut.
"Sejak perpanjangan pertama pada 1967-1970 itu kontrak Freeport sarat KKN. Tidak bisa dipungkiri. Perpanjangan 1991-1994 sama juga. Bahkan yang melakukan KKN pada perpanjangan kedua itu masih hidup," katanya dalam Talkshow Polemik Radio Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu (5/12/2015).
Marwan mengungkapkan, pemerintah seharusnya tidak terlena dengan polemik dan ribut-ribut yang terjadi dalam rencana perpanjangan kontrak Freeport kali ini. Dia menganggap, bahwa yang penting saat ini adalah memenangkan renegosiasi kontrak dengan Freeport.
"Bahwa itu memang kita akui perlu dan kita apresiasi yang sudah diambil langkahnya oleh pemerintah. Saat bersamaan kita jangan lupa fokus utk renegosiasi kontrak," imbuh Marwan.
Menurutnya, langkah pemerintah memutus tradisi pemburu rente dalam kontrak Freeport memang patut diapresiasi. Namun, pemerintah tetap jangan menerima saja perpanjangan kontrak tanpa mengubah persyaratan-persyaratan yang menguntungkan bagi Tanah Air. Jika tidak, maka sama saja tradisi di masa lalu tetap berputar dalam perpanjangan tersebut.
"Kita putus tradisi yang jelek, tapi kita tetap saja menerima apa yang sudah ada di MoU. Divestasi ingin IPO, smelter tidak di Papua, ada kerusakan lingkungan tidak dibayar, ini saya khawatir tradisi masa lalu tetap ada," tandasnya.
Baca:
Empat Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII Diluncurkan
Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara mengungkapkan, bahwa setiap jelang perpanjangan kontrak raksasa tambang Amerika Serikat (AS) ini selalu muncul oknum pemburu rente yang memanfaatkan rencana perpanjangan kontrak tersebut.
"Sejak perpanjangan pertama pada 1967-1970 itu kontrak Freeport sarat KKN. Tidak bisa dipungkiri. Perpanjangan 1991-1994 sama juga. Bahkan yang melakukan KKN pada perpanjangan kedua itu masih hidup," katanya dalam Talkshow Polemik Radio Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu (5/12/2015).
Marwan mengungkapkan, pemerintah seharusnya tidak terlena dengan polemik dan ribut-ribut yang terjadi dalam rencana perpanjangan kontrak Freeport kali ini. Dia menganggap, bahwa yang penting saat ini adalah memenangkan renegosiasi kontrak dengan Freeport.
"Bahwa itu memang kita akui perlu dan kita apresiasi yang sudah diambil langkahnya oleh pemerintah. Saat bersamaan kita jangan lupa fokus utk renegosiasi kontrak," imbuh Marwan.
Menurutnya, langkah pemerintah memutus tradisi pemburu rente dalam kontrak Freeport memang patut diapresiasi. Namun, pemerintah tetap jangan menerima saja perpanjangan kontrak tanpa mengubah persyaratan-persyaratan yang menguntungkan bagi Tanah Air. Jika tidak, maka sama saja tradisi di masa lalu tetap berputar dalam perpanjangan tersebut.
"Kita putus tradisi yang jelek, tapi kita tetap saja menerima apa yang sudah ada di MoU. Divestasi ingin IPO, smelter tidak di Papua, ada kerusakan lingkungan tidak dibayar, ini saya khawatir tradisi masa lalu tetap ada," tandasnya.
Baca:
Empat Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII Diluncurkan
(dyt)
Lihat Juga :
