Pengusaha Belum Puas dengan Insentif Pajak Pemerintah

Senin, 14 Desember 2015 - 20:02 WIB
Pengusaha Belum Puas...
Pengusaha Belum Puas dengan Insentif Pajak Pemerintah
A A A
JAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku masih belum puas dengan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah dalam berbagai paket kebijakan. Padahal, hampir di setiap paket kebijakan selalu diperuntukan kepentingan pengusaha.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, insentif pajak yang diberikan pemerintah belum banyak terlihat praktiknya di lapangan. Misal, revaluasi aset yang tercantum dalam paket kebijakan ekonomi jilid V belum banyak dimanfaatkan oleh pengusaha. (Baca: Tarik Dana Rp30 Triliun, OJK Minta Menkeu Revisi Insentif Pajak)

"Insentifnya sendiri praktis belum banyak kita lihat di lapangan. Yang saya pantau, revaluasi aset bagus tapi kenyataan di lapangan yang memanfaatkan hanya sektor keuangan. Dari yang lain belum. Padahal programnya bagus," ujarnya dalam konferensi pers Apindo di Jakarta, Senin (14/12/2015).

Selain itu, Hariyadi menyayangkan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday yang sejatinya bagus namun hanya diperuntukkan bagi investasi baru. Sementara untuk investor lama yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia harus gigit jari lantaran tidak dapat insentif pajak tersebut.

"‎Banyak yang belum bisa dinikmati secara umum. Tax allowance dan tax holiday sangat bagus, tapi kan itu untuk industri baru. Industri lamanya enggak," imbuhnya.

Hariyadi menambahkan, pihaknya juga banyak menerima komplen dari pengusaha terkait tingginya target pajak yang dicanangkan pemerintah tahun ini. Bahkan, langkah pemerintah yang terlalu agresif menggenjot penerimaan pajak justru mengakibatkan permasalahan di lapangan.

"Jadi kalau fiskal ini terus terang kita melihat belum sesuai harapan. Karena kelihatannya dimulai dari target ketinggian tadi. Target ketinggian awal tahun sehingga mengakibatkan permasalahan di lapangan. Ada penurunan kepercayaan dari wajib pajak, dan banyak komplen dari pelaku usaha karena merasa pemerintah terlalu agresif," tandasnya.
(dmd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Dilema Tax Amnesty Jilid...
Dilema Tax Amnesty Jilid III di Mata Pengusaha, Bikin Polemik Tapi Dibutuhkan
Sistem Coretax Dikeluhkan...
Sistem Coretax Dikeluhkan Pengusaha: Usul Masa Transisi hingga 2026
Pengusaha Minta Pemerintah...
Pengusaha Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Kenaikan PPN Lari ke Politik
APINDO Dukung Kebijakan...
APINDO Dukung Kebijakan Pemerintah Soal Marketplace Jadi Pemungut Pajak lewat Sistem PMSE
Perkuat Sinergi Dunia...
Perkuat Sinergi Dunia Usaha dan Profesi Pajak, IKPI Gelar Partnership Gathering
Pengusaha Diminta Tak...
Pengusaha Diminta Tak Usah Was-was Soal Pemeriksaan WP Tax Amnesty Jilid II
Berita Terkini
Harga Emas Antam Hari...
Harga Emas Antam Hari Ini Mager di Rp2,73 Juta per Gram, Berikut Rinciannya
36 menit yang lalu
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Perkuat Ketahanan Pangan Melalui Program CID
1 jam yang lalu
BUMN Mulai Pangkas Anak...
BUMN Mulai Pangkas Anak Usaha, dari Pupuk Indonesia sampai PLN
1 jam yang lalu
WYCE Targetkan Penjualan...
WYCE Targetkan Penjualan 100.000 Boks pada Tahun Pertama
2 jam yang lalu
10 Negara Produsen Pertanian...
10 Negara Produsen Pertanian Terbesar di Dunia, Indonesia Urutan Berapa?
2 jam yang lalu
DPR Solid Tolak Aturan...
DPR Solid Tolak Aturan Kemasan Polos Produk Tembakau dari Kemenkes
3 jam yang lalu
Infografis
10 Jurusan dengan Pendaftar...
10 Jurusan dengan Pendaftar Terbanyak SNBP 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved