Pengusaha Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Kenaikan PPN Lari ke Politik

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Haryadi Sukamdani mengatakan, penerapan kenaikan pajak pertambahan nilai ( PPN ) menjadi 11% kurang tepat jika dilakukan saat ini.



"Memang kami salah satu yang menyetujui PPN pada saat pembahasan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tapi momentumnya yang kurang pas," ujar Haryadi pada diskusi publik secara virtual, Kamis (7/4/2022).

Menurutnya kenaikan PPN akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat masyarakat. Dikhawatirkan jika di tengah ekonomi yang sedang pulih dan adanya konflik global, dapat menambah beban inflasi dalam negeri.

Untuk itu dari sisi keterjangkauan harga, Apindo meminta pemerintah agar memberikan stimulus bantuan sosial dengan operasi pasar, kebijakan HET, dan harga acuan untuk bahan pangan, dilakukan secara merata, berkesinambungan, dan tepat sasaran.



"Memang kita tahu bahwa APBN kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tekanan yang besar, tapi ini akan menjadi permasalahan kalau harga tidak dikendalikan. Larinya ke masalah politik," sambungnya.

Haryadi menjelaskan pemerintah juga perlu untuk memenuhi ketersediaan pasokan melalui pemenuhan logistik di daerah konsentrasi dengan konsumsi tinggi. Misal sebagai contoh cadangan beras yang dimiliki oleh pemerintah. Meski beras melimpah pemerintah perlu mengawasi volume pembelian yang dilakukan masyarakat.

Selain itu untuk meredam dampak dari adanya kenaikan inflasi, maka pemerintah juga penting untuk memastikan kelancaran distribusi. Perlu ada pengawasan bersama aparat penegak hukum terkait ketersediaan stok bahan pokok yang ada di pasar.

"Kita kemarin melihat beberapa permasalah yang ada di minyak goreng, itu perlu monitor dengan baik," kata Haryadi.



Haryadi menambahkan pemerintah juga penting untuk melakukan komunikasi yang efektif, misalnya koordinasi antara pemerintah bersama tim pengendali inflasi daerah maupun pusat untuk melakukan monitoring stok bahan pokok.