Pengusaha Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Kenaikan PPN Lari ke Politik
Kamis, 07 April 2022 - 13:14 WIB
loading...
Haryadi Sukamdani meminta pemerintah mencegah dampak kenaikan PPN lari ke politik. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Haryadi Sukamdani mengatakan, penerapan kenaikan pajak pertambahan nilai ( PPN ) menjadi 11% kurang tepat jika dilakukan saat ini.
Baca juga: Catat, Pinjol dan Dompet Digital Kena Pajak Mulai Awal Mei 2022
"Memang kami salah satu yang menyetujui PPN pada saat pembahasan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tapi momentumnya yang kurang pas," ujar Haryadi pada diskusi publik secara virtual, Kamis (7/4/2022).
Menurutnya kenaikan PPN akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat masyarakat. Dikhawatirkan jika di tengah ekonomi yang sedang pulih dan adanya konflik global, dapat menambah beban inflasi dalam negeri.
Untuk itu dari sisi keterjangkauan harga, Apindo meminta pemerintah agar memberikan stimulus bantuan sosial dengan operasi pasar, kebijakan HET, dan harga acuan untuk bahan pangan, dilakukan secara merata, berkesinambungan, dan tepat sasaran.
"Memang kita tahu bahwa APBN kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tekanan yang besar, tapi ini akan menjadi permasalahan kalau harga tidak dikendalikan. Larinya ke masalah politik," sambungnya.
Baca juga: Catat, Pinjol dan Dompet Digital Kena Pajak Mulai Awal Mei 2022
"Memang kami salah satu yang menyetujui PPN pada saat pembahasan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tapi momentumnya yang kurang pas," ujar Haryadi pada diskusi publik secara virtual, Kamis (7/4/2022).
Menurutnya kenaikan PPN akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat masyarakat. Dikhawatirkan jika di tengah ekonomi yang sedang pulih dan adanya konflik global, dapat menambah beban inflasi dalam negeri.
Untuk itu dari sisi keterjangkauan harga, Apindo meminta pemerintah agar memberikan stimulus bantuan sosial dengan operasi pasar, kebijakan HET, dan harga acuan untuk bahan pangan, dilakukan secara merata, berkesinambungan, dan tepat sasaran.
"Memang kita tahu bahwa APBN kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tekanan yang besar, tapi ini akan menjadi permasalahan kalau harga tidak dikendalikan. Larinya ke masalah politik," sambungnya.
Lihat Juga :
