Butuh Pemimpin Cerdas Akselerasi Pembangunan Daerah
Rabu, 16 Desember 2015 - 21:28 WIB
Butuh Pemimpin Cerdas Akselerasi Pembangunan Daerah
A
A
A
BANDUNG - Chief of Economist BNI Ryan Kiryanto mengemukakan, dibutuhkan pemimpin yang cerdas untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Pola pendanaan pembangunan yang konvensional dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan cukup.
“Alternatifnya bisa melalui perbankan, tapi jauh lebih komersial. Ada opsi lain, yaitu penerbitan obligasi daerah dan kerja sama pemerintah-swasta (KPS),” ujarnya dalam Local Economic Forum yang diselenggarakan Koran SINDO dengan BNI di Hotel Panghegar, Bandung, Rabu (16/12/2015).
Pola pendanaan obligasi daerah, lanjut Ryan, bisa dalam jangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga 8% yang digunakan untuk mendanai pasar tradisional, membangun jembatan atau jalan raya.
“Dari mana mengembalikannya? Bisa dari PDRB yang naik hasil dorongan pembangunan infrastruktur yang didanai melalui pola obligasi daerah itu,” terangnya.
Berbeda dengan opsi lain, yaitu KPS dengan pola pemda menggandeng pihak swasta. Pemerintah menyediakan lahan, swasta hadir melalui dananya. Ada kompensasi dalam KPS, misalnya pemda bangun jalan tol, memberi konsesi pengelolaan jalan tol tersebut selama 20 tahun dengan berbagai perjanjian. “Selesai 20 tahun itu, perpindahan pengelolaan dari swasta ke pemerintah,” lanjut Ryan.
Namun, terang dia, perlu orang-orang di pemerintahan yang familiar dengan konsep ekonomi seperti itu. Paradigma pemerintah yang lebih punya pemikiran pengusaha agar terjadi harmoni antara keinginan pemerintah dengan pengusaha. “Pemerintah membuka diri dengan pengusaha untuk kolaborasi,” tambahnya.
Dia menegaskan, banyaknya opsi pendanaan tersebut memperlihatkan betapa keterbatasan dana bukan masalah dalam pembangunan. Para kepala daerah harus diajak berpikir kreatif, mencari terobosan. Pembangunan infrastruktur yang cepat akan membuka banyak lapangan kerja dan menumbuhkan perekonomian suatu daerah.
“Tapi harus diingat, pilih salah satu opsi. Jangan keduanya sesuai dengan kondisi daerah. Takutnya terjadi over financing. Lihat kemampuan financial daerah itu. Kalau terbatas pake KPS, kalau punya dana kuat pakai obligasi daerah,” tandasnya.
Baca juga:
Peluang Pengembangan Bisnis Perbankan di Jabar Besar
Ekonom Sayangkan Tingginya Ketergantungan Impor
Bangun Infrastruktur, Pemkot Bandung Terapkan Skema KPS
“Alternatifnya bisa melalui perbankan, tapi jauh lebih komersial. Ada opsi lain, yaitu penerbitan obligasi daerah dan kerja sama pemerintah-swasta (KPS),” ujarnya dalam Local Economic Forum yang diselenggarakan Koran SINDO dengan BNI di Hotel Panghegar, Bandung, Rabu (16/12/2015).
Pola pendanaan obligasi daerah, lanjut Ryan, bisa dalam jangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga 8% yang digunakan untuk mendanai pasar tradisional, membangun jembatan atau jalan raya.
“Dari mana mengembalikannya? Bisa dari PDRB yang naik hasil dorongan pembangunan infrastruktur yang didanai melalui pola obligasi daerah itu,” terangnya.
Berbeda dengan opsi lain, yaitu KPS dengan pola pemda menggandeng pihak swasta. Pemerintah menyediakan lahan, swasta hadir melalui dananya. Ada kompensasi dalam KPS, misalnya pemda bangun jalan tol, memberi konsesi pengelolaan jalan tol tersebut selama 20 tahun dengan berbagai perjanjian. “Selesai 20 tahun itu, perpindahan pengelolaan dari swasta ke pemerintah,” lanjut Ryan.
Namun, terang dia, perlu orang-orang di pemerintahan yang familiar dengan konsep ekonomi seperti itu. Paradigma pemerintah yang lebih punya pemikiran pengusaha agar terjadi harmoni antara keinginan pemerintah dengan pengusaha. “Pemerintah membuka diri dengan pengusaha untuk kolaborasi,” tambahnya.
Dia menegaskan, banyaknya opsi pendanaan tersebut memperlihatkan betapa keterbatasan dana bukan masalah dalam pembangunan. Para kepala daerah harus diajak berpikir kreatif, mencari terobosan. Pembangunan infrastruktur yang cepat akan membuka banyak lapangan kerja dan menumbuhkan perekonomian suatu daerah.
“Tapi harus diingat, pilih salah satu opsi. Jangan keduanya sesuai dengan kondisi daerah. Takutnya terjadi over financing. Lihat kemampuan financial daerah itu. Kalau terbatas pake KPS, kalau punya dana kuat pakai obligasi daerah,” tandasnya.
Baca juga:
Peluang Pengembangan Bisnis Perbankan di Jabar Besar
Ekonom Sayangkan Tingginya Ketergantungan Impor
Bangun Infrastruktur, Pemkot Bandung Terapkan Skema KPS
(dmd)
Lihat Juga :
