Pertamina-PGN Diminta Jaga Komitmen Bersinergi
Rabu, 23 Desember 2015 - 11:21 WIB
Pertamina-PGN Diminta Jaga Komitmen Bersinergi
A
A
A
JAKARTA - Pengamat gas M Kholid Syerazi mengapresiasi kesepakatan sinergi antara Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
Menurutnya, dengan adanya kesepakatan itu seharusnya kedua belah pihak menjaga komitmen untuk menuntaskan sinergi seperti tertuang dalam kesepakatan.
"Tidak ada jalan lain, kecuali kedua BUMN harus menjaga sinergi itu. Mereka harus komitmen," kata Kholid dalam rilisnya, Rabu (23/12/2015).
Dia mengatakan, sinergi merupakan jalan terbaik untuk mengatasi mahalnya harga gas di tanah air. Apalagi hingga saat ini, harga gas di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Jika terus dibiarkan, selain melemahkan daya saing, juga akan membuat kolaps banyak industri.
"Dampaknya sudah bisa dirasakan sekarang. Daya saing industri kita sangat lemah. Jika keduanya tidak komit untuk bersinergi, maka akan banyak industri yang kolaps karena tidak mendapat input bahan baku gas,” ujarnya.
Kesepakatan sinergi itu, sudah ditandatangani 20 November 2015 di KM Kelud, antara Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Dirut PGN Hendi Prio Santoso.
Dalam perjanjian tersebut tertulis, bahwa antara Pertamina dan PGN sepakat melakukan perencanaan pengembangan dan pengoperasian jaringan infrastruktur gas secara terpadu.
Pelaksanaannya dilakukan melalui sinergi operasi dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan sejak Januari 2016. Sedangkan evaluasi mekanisme aksi korporasi dituntaskan selambat-lambatnya Desember 2016 untuk diimplementasikan secepatnya.
Dalam konteks semangat sinergi itu pula, Kholid menyayangkan jika PGN kemudian 'menyerang' produk Pertamina, elpiji.
Kholid mengatakan, PGN tidak seharusnya bersikap demikian. Menurutnya, pemerintah harus memanggil Direksi PGN untuk diberi arahan agar sinergi berjalan, bukan saling mendiskreditkan.
Ketua Eksekutif Komite Indonesian Gas Society Achmad Widjaya, sinergi PGN-Pertagas memang tidak mudah diwujudkan. Pasalnya, kedua perusahaan itu berbeda, di mana PGN adalah perusahaan terbuka, kendati pemerintah punya saham. Di sisi lain, Pertamina Gas sepenuhnya milik negara.
Menurutnya, jika kerja sama itu direalisasikan, yaitu berupa pemanfatan aset bersama, praktis pendapatan PGN menjadi berkurang. Achmad tidak yakin investor dan pemegang saham PGN akan bersedia.
Menurutnya, dengan adanya kesepakatan itu seharusnya kedua belah pihak menjaga komitmen untuk menuntaskan sinergi seperti tertuang dalam kesepakatan.
"Tidak ada jalan lain, kecuali kedua BUMN harus menjaga sinergi itu. Mereka harus komitmen," kata Kholid dalam rilisnya, Rabu (23/12/2015).
Dia mengatakan, sinergi merupakan jalan terbaik untuk mengatasi mahalnya harga gas di tanah air. Apalagi hingga saat ini, harga gas di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Jika terus dibiarkan, selain melemahkan daya saing, juga akan membuat kolaps banyak industri.
"Dampaknya sudah bisa dirasakan sekarang. Daya saing industri kita sangat lemah. Jika keduanya tidak komit untuk bersinergi, maka akan banyak industri yang kolaps karena tidak mendapat input bahan baku gas,” ujarnya.
Kesepakatan sinergi itu, sudah ditandatangani 20 November 2015 di KM Kelud, antara Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Dirut PGN Hendi Prio Santoso.
Dalam perjanjian tersebut tertulis, bahwa antara Pertamina dan PGN sepakat melakukan perencanaan pengembangan dan pengoperasian jaringan infrastruktur gas secara terpadu.
Pelaksanaannya dilakukan melalui sinergi operasi dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan sejak Januari 2016. Sedangkan evaluasi mekanisme aksi korporasi dituntaskan selambat-lambatnya Desember 2016 untuk diimplementasikan secepatnya.
Dalam konteks semangat sinergi itu pula, Kholid menyayangkan jika PGN kemudian 'menyerang' produk Pertamina, elpiji.
Kholid mengatakan, PGN tidak seharusnya bersikap demikian. Menurutnya, pemerintah harus memanggil Direksi PGN untuk diberi arahan agar sinergi berjalan, bukan saling mendiskreditkan.
Ketua Eksekutif Komite Indonesian Gas Society Achmad Widjaya, sinergi PGN-Pertagas memang tidak mudah diwujudkan. Pasalnya, kedua perusahaan itu berbeda, di mana PGN adalah perusahaan terbuka, kendati pemerintah punya saham. Di sisi lain, Pertamina Gas sepenuhnya milik negara.
Menurutnya, jika kerja sama itu direalisasikan, yaitu berupa pemanfatan aset bersama, praktis pendapatan PGN menjadi berkurang. Achmad tidak yakin investor dan pemegang saham PGN akan bersedia.
(izz)
Lihat Juga :
