Sudirman Said Klaim Sudah Komunikasi dengan DPR
Sudirman Said Klaim Sudah Komunikasi dengan DPR
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengklaim telah berkomunikasi dengan Komisi VII DPR RI terkait pungutan dana ketahanan energi yang diambil dari penjualan harga BBM jenis premium dan solar.
Dia menegaskan, kendati saat ini parlemen sedang dalam masa reses namun telah ada komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan DPR. Dipastikan tidak ada hal yang ditutupi terkait kebijakan pungutan dana 'celengan' tersebut.
"Kebetulan lagi reses, jadi kami sudah komunikasi dan nanti begitu persidangan pertama kita akan ketemu dan konsultasi. Saya kira tidak ada hal yang ditutupi, semua terbuka," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Mantan Bos Pindad ini menuturkan, pada dasarnya dalam kesempatan rapat dengan DPR sebelumnya pernah dipresentasikan terkait rencana pemerintah memungut dana ketahanan energi. (Baca: Yusril: Pungutan Dana Ketahanan Energi Langgar Aturan)
Bahkan, pada saat itu disepakati jika harga minyak begitu rendah maka Rp1.000 per liter dapat dialihkan untuk pungutan tersebut.
"Itu sudah pernah dipresentasikan di Komisi VII, bahkan disepakati waktu itu, apabila harga minyak begitu rendah Rp1.000 bisa dialihkan ke dana ini, jadi sebetulnya bukan hal baru," kata dia.
Sudirman mengakui masih ada pihak-pihak yang curiga terkait penarikan dana tersebut. Hal itu dianggap wajar, sehingga pemerintah akan lebih hati-hati untuk menarik dana tersebut. (Baca: Harga Premium Resmi Turun Jadi Rp7.150/Liter, Solar Rp5.950).
"Memang banyak orang yang belum paham jadi ragu-ragu, tanda tanya dan curiga, itu wajar. Saya berterima kasih pemerintah berterima kasih atas seluruh masukan dan makin banyak masukan makin bagus. Dengan itu, kita akan lebih berhati-hati menjalankan suatu policy," tandasnya.
Baca Juga:
Sudirman Said: Dana Ketahanan Energi untuk Generasi Mendatang
Pungutan Dana Ketahanan Energi Harus Transparan
Harga Baru BBM Dipotong demi Jalankan Dana Ketahanan Energi
Dia menegaskan, kendati saat ini parlemen sedang dalam masa reses namun telah ada komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan DPR. Dipastikan tidak ada hal yang ditutupi terkait kebijakan pungutan dana 'celengan' tersebut.
"Kebetulan lagi reses, jadi kami sudah komunikasi dan nanti begitu persidangan pertama kita akan ketemu dan konsultasi. Saya kira tidak ada hal yang ditutupi, semua terbuka," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Mantan Bos Pindad ini menuturkan, pada dasarnya dalam kesempatan rapat dengan DPR sebelumnya pernah dipresentasikan terkait rencana pemerintah memungut dana ketahanan energi. (Baca: Yusril: Pungutan Dana Ketahanan Energi Langgar Aturan)
Bahkan, pada saat itu disepakati jika harga minyak begitu rendah maka Rp1.000 per liter dapat dialihkan untuk pungutan tersebut.
"Itu sudah pernah dipresentasikan di Komisi VII, bahkan disepakati waktu itu, apabila harga minyak begitu rendah Rp1.000 bisa dialihkan ke dana ini, jadi sebetulnya bukan hal baru," kata dia.
Sudirman mengakui masih ada pihak-pihak yang curiga terkait penarikan dana tersebut. Hal itu dianggap wajar, sehingga pemerintah akan lebih hati-hati untuk menarik dana tersebut. (Baca: Harga Premium Resmi Turun Jadi Rp7.150/Liter, Solar Rp5.950).
"Memang banyak orang yang belum paham jadi ragu-ragu, tanda tanya dan curiga, itu wajar. Saya berterima kasih pemerintah berterima kasih atas seluruh masukan dan makin banyak masukan makin bagus. Dengan itu, kita akan lebih berhati-hati menjalankan suatu policy," tandasnya.
Baca Juga:
Sudirman Said: Dana Ketahanan Energi untuk Generasi Mendatang
Pungutan Dana Ketahanan Energi Harus Transparan
Harga Baru BBM Dipotong demi Jalankan Dana Ketahanan Energi
(izz)
Explore More