Jokowi Didesak Segera Tunjuk Dirjen Pajak Definitif
Minggu, 10 Januari 2016 - 20:42 WIB
Jokowi Didesak Segera Tunjuk Dirjen Pajak Definitif
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera menunjuk direktur jenderal (Dirjen) Pajak (DJP) definitif yang saat ini masih diisi Ken Dwijugiasteadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pajak.
"Mengharapkan Presiden segera menunjuk dirjen pajak definitif agar jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat segera bekerja memenuhi target 2016," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo dalam rilisnya, Minggu (10/1/2016).
Dia mengimbau semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan politisasi dan intrik yang justru akan merugikan kepentingan organisasi terkait pemilihan Dirjen Pajak definitif.
"Kami mempercayakan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan untuk mengusulkan kandidat-kandidat terbaik dari internal Kementerian Keuangan yang setidaknya memenuhi kriteria berkinerja baik, memiliki kepemimpinan teruji, dan berintegritas," tuturnya.
Menurutnya, pajak akan menjadi isu yang semakin penting dan sektor yang diandalkan pemerintah. Untuk itu diperlukan paradigma baru yang lebih jelas agar reformasi perpajakan mencakup kebijakan pajak, peraturan perpajakan, dan administrasi perpajakan dapat mendukung pencapaian target pemerintah 2014-2019.
"2016 adalah momentum untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi fiskal yang tidak boleh disia-siakan dan diharapkan meningkatkan partisipasi publik yang semakin besar," jelasnya.
Perumusan visi dan arah kebijakan perpajakan seyogianya menciptakan kepastian bagi masyarakat, khususnya mengenai beberapa isu penting seperti transformasi kelembagaan (otonomi Otoritas Perpajakan), revisi UU Perpajakan (khususnya UU KUP dan UU PPh).
Selain itu, pelaksanaan pengampunan pajak, Tahun Penegakan Hukum, dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan. Kejelasan visi dan arah ini penting bagi peningkatan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.
Kemudian, rapat pimpinan (rapim) DJP yang akan digelar pada 11-12 Januari 2016, dapat menyentuh dimensi terdalam dan substansial yaitu evaluasi, koordinasi dan konsolidasi internal agar lebih solid, memiliki kesamaan visi, perumusan misi yang jelas.
"Termasuk peneguhan kepemimpinan yang mengayomi dan bertanggung jawab, kepastian kebijakan kepegawaian dan remunerasi pegawai, serta penyusunan peta jalan kebijakan dan strategi 2016 yang baik," ujar Yustinus.
Sementara, terkait polemik kebenaran data penerimaan pajak 2015, pihaknya menyayangkan tindakan pihak tak bertanggung jawab yang menyebarluaskan informasi sesat.
Dia mengimbau semua pihak menahan diri untuk tidak memperkeruh situasi dan menghentikan penyebarluaskan informasi spekulatif yang tidak didukung data akurat dan pemahaman teknis-administratif yang memadai.
"Kami mempercayai pernyataan resmi Menteri Keuangan terkait data realisasi penerimaan perpajakan yang didukung Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang andal dan akuntabel, yang dikelola Ditjen Perbendaharaan Negara," pungkasnya.
"Mengharapkan Presiden segera menunjuk dirjen pajak definitif agar jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat segera bekerja memenuhi target 2016," kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo dalam rilisnya, Minggu (10/1/2016).
Dia mengimbau semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan politisasi dan intrik yang justru akan merugikan kepentingan organisasi terkait pemilihan Dirjen Pajak definitif.
"Kami mempercayakan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan untuk mengusulkan kandidat-kandidat terbaik dari internal Kementerian Keuangan yang setidaknya memenuhi kriteria berkinerja baik, memiliki kepemimpinan teruji, dan berintegritas," tuturnya.
Menurutnya, pajak akan menjadi isu yang semakin penting dan sektor yang diandalkan pemerintah. Untuk itu diperlukan paradigma baru yang lebih jelas agar reformasi perpajakan mencakup kebijakan pajak, peraturan perpajakan, dan administrasi perpajakan dapat mendukung pencapaian target pemerintah 2014-2019.
"2016 adalah momentum untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi fiskal yang tidak boleh disia-siakan dan diharapkan meningkatkan partisipasi publik yang semakin besar," jelasnya.
Perumusan visi dan arah kebijakan perpajakan seyogianya menciptakan kepastian bagi masyarakat, khususnya mengenai beberapa isu penting seperti transformasi kelembagaan (otonomi Otoritas Perpajakan), revisi UU Perpajakan (khususnya UU KUP dan UU PPh).
Selain itu, pelaksanaan pengampunan pajak, Tahun Penegakan Hukum, dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan. Kejelasan visi dan arah ini penting bagi peningkatan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.
Kemudian, rapat pimpinan (rapim) DJP yang akan digelar pada 11-12 Januari 2016, dapat menyentuh dimensi terdalam dan substansial yaitu evaluasi, koordinasi dan konsolidasi internal agar lebih solid, memiliki kesamaan visi, perumusan misi yang jelas.
"Termasuk peneguhan kepemimpinan yang mengayomi dan bertanggung jawab, kepastian kebijakan kepegawaian dan remunerasi pegawai, serta penyusunan peta jalan kebijakan dan strategi 2016 yang baik," ujar Yustinus.
Sementara, terkait polemik kebenaran data penerimaan pajak 2015, pihaknya menyayangkan tindakan pihak tak bertanggung jawab yang menyebarluaskan informasi sesat.
Dia mengimbau semua pihak menahan diri untuk tidak memperkeruh situasi dan menghentikan penyebarluaskan informasi spekulatif yang tidak didukung data akurat dan pemahaman teknis-administratif yang memadai.
"Kami mempercayai pernyataan resmi Menteri Keuangan terkait data realisasi penerimaan perpajakan yang didukung Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang andal dan akuntabel, yang dikelola Ditjen Perbendaharaan Negara," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
