Freeport Bongkar Perhitungan Harga Penawaran Saham ke Pemerintah
Freeport Bongkar Perhitungan Harga Penawaran Saham ke Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - PT Freeport Indonesia membeberkan apa yang menjadi dasar perhitungan dalam menentukan harga penawaran saham kepada pemerintah dengan nilai USD1,7 miliar atau setara Rp23,5 triliun (kurs rupiah Rp13.800/USD) untuk porsi 10,64%. Sebelumnya beberapa kalangan menilai harga yang ditawarkan Freeport dalam melaksanakan kewajiban divestasi (pengurangan saham) tidak realistis dan terlalu mahal.
Director and Executive Vice President Freeport Indonesia Clementino Lamury mengemukakan bahwa, penawaran harga yang diajukan pihaknya berdasarkan asumsi perpanjangan operasi yang akan didapat Freeport setelah 2021. Padahal, saat ini pemerintah belum menyatakan bahwa perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan mendapatkan perpanjangan operasi setelah 2021
"Jadi memang harga saham yang kami tawarkan itu mengasumsikan perpanjangan operasi setelah 2021," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (20/1/2016).
(Baca Juga: BPK Nilai Harga Divestasi Saham Freeport Tak Wajar)
Selain itu, yang menjadi landasan harga saham tersebut adalah investasi yang telah dikeluarkan Freeport sebesar USD4,3 miliar untuk tambang bawah tanah (underground mining), serta rencana investasi yang akan dikeluarkan dari saat ini hingga berakhir kontrak pada 2021.
"Investasi kami di tambang bawah tanah USD4,3 miliar, dan rencana investasi USD15 miliar dari sekarang sampai 2021," tandasnya.
Sebelumnya, Energy Watch Indonesia (EWI) menilai harga saham yang ditawarkan Freeport tidak masuk akal. Pasalnya harga sebesar USD1,7 miliar itu dianggap terlalu tinggi untuk harga saham perusahaan asal Negeri Paman Sam itu yang sedang jatuh di bursa saham dunia.
(Baca Juga: Menteri Rini Nilai Harga Saham Freeport Terlalu Mahal)
Direktur Eksekutif EWI Ferdinand Hutahaean mengatakan, saham Freeport McMoran di bursa saham global turun lebih dari 20% hingga menjadi USD4 per saham. Sehingga, untuk 10,64% saham tersebut seharusnya harganya hanya sekitar USD500 juta.
"Kita minta pada pemerintah mengevaluasi dan kalau perlu menolak. Karena terlalu enggak masuk akal bahkan terlalu tinggi. Saham Freeport itu turun 20% lebih ke USD4 per saham," jelas Ferdinand.
Director and Executive Vice President Freeport Indonesia Clementino Lamury mengemukakan bahwa, penawaran harga yang diajukan pihaknya berdasarkan asumsi perpanjangan operasi yang akan didapat Freeport setelah 2021. Padahal, saat ini pemerintah belum menyatakan bahwa perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu akan mendapatkan perpanjangan operasi setelah 2021
"Jadi memang harga saham yang kami tawarkan itu mengasumsikan perpanjangan operasi setelah 2021," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (20/1/2016).
(Baca Juga: BPK Nilai Harga Divestasi Saham Freeport Tak Wajar)
Selain itu, yang menjadi landasan harga saham tersebut adalah investasi yang telah dikeluarkan Freeport sebesar USD4,3 miliar untuk tambang bawah tanah (underground mining), serta rencana investasi yang akan dikeluarkan dari saat ini hingga berakhir kontrak pada 2021.
"Investasi kami di tambang bawah tanah USD4,3 miliar, dan rencana investasi USD15 miliar dari sekarang sampai 2021," tandasnya.
Sebelumnya, Energy Watch Indonesia (EWI) menilai harga saham yang ditawarkan Freeport tidak masuk akal. Pasalnya harga sebesar USD1,7 miliar itu dianggap terlalu tinggi untuk harga saham perusahaan asal Negeri Paman Sam itu yang sedang jatuh di bursa saham dunia.
(Baca Juga: Menteri Rini Nilai Harga Saham Freeport Terlalu Mahal)
Direktur Eksekutif EWI Ferdinand Hutahaean mengatakan, saham Freeport McMoran di bursa saham global turun lebih dari 20% hingga menjadi USD4 per saham. Sehingga, untuk 10,64% saham tersebut seharusnya harganya hanya sekitar USD500 juta.
"Kita minta pada pemerintah mengevaluasi dan kalau perlu menolak. Karena terlalu enggak masuk akal bahkan terlalu tinggi. Saham Freeport itu turun 20% lebih ke USD4 per saham," jelas Ferdinand.
(akr)
Explore More