Tolak Perpanjang Kontrak, RI Bakal Terhindar Ampas Freeport
Jum'at, 22 Januari 2016 - 20:28 WIB
Tolak Perpanjang Kontrak, RI Bakal Terhindar Ampas Freeport
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan tidak rela apabila Indonesia hanya mendapatkan ampas dari ladang tambang di Grasberg, Papua yang selama ini dikeruk PT Freeport Indonesia. Menurutnya pemerintah perlahan harus mengambil alih tambang Papua dari Freeport.
(Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Tak Akan Ambil Divestasi Freeport)
Dia menambahkan pemerintah sebaiknya tidak lagi memperpanjang izin operasi Freeport yang akan habis pada 2021. Mulai saat ini, menurutnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT Aneka Tambang (Persero) Tbk harus dipersiapkan untuk mengambil alih dari perusahaan raksasa tambang Paman Sam tersebut.
"Kalau saya tidak ada lagi perpanjangan di masa yang akan datang. Tapi kita mulai siapkan dari 2021 Antam masuk sebagai operator bersama. Jadi jangan asing sudah nikmati banyak, baru ampas-ampasnya BUMN suruh masuk. Ini kacau," ujarnya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (22/1/2016).
Secara bertahap, sambung mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini, Antam harus memiliki kepemilikan saham mayoritas dari tambang Grasberg yang selama ini dikelola Freeport. "Antam mulai 2021 dengan 30% dan berikutnya lagi sampai 20 tahun Hingga Antam mayoritas 60%. Tidak ada lagi istilah diperpanjang," sambungnya
Sementara terkait izin ekspor Freeport yang berakhir pada 28 Januari 2016, menurutnya sudah semakin semrawut dan bakal menyulitkan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Betapa tidak, Freeport diminta untuk menyerahkan uang jaminan pembangunan pabrik pengolahan pemurnian konsentrat (smelter) sebesar USD530 juta agar dapat memperoleh izin ekspor.
Namun, Freeport belum mendapat kepastian perpanjangan izin operasi pasca 2021. Ekonom senior Indef ini menilai, perusahaan tambang kelas kakap ini tidak akan membangun smelter jika belum ada kejelasan mengenai perpanjangan izin operasi.
"Jadi sesuatu yang sangat mustahil orang bangun smelter kalau belum ada kejelasan diperpanjang. Sederhananya seperti itu. Ini sudah macet semua. Izin ekspor konsentrat dikeluarkan kalau dibangun smelter. Dia bangun smelter kalau diperpanjang. Kenapa susah sih," pungkasnya.
(Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Tak Akan Ambil Divestasi Freeport)
Dia menambahkan pemerintah sebaiknya tidak lagi memperpanjang izin operasi Freeport yang akan habis pada 2021. Mulai saat ini, menurutnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT Aneka Tambang (Persero) Tbk harus dipersiapkan untuk mengambil alih dari perusahaan raksasa tambang Paman Sam tersebut.
"Kalau saya tidak ada lagi perpanjangan di masa yang akan datang. Tapi kita mulai siapkan dari 2021 Antam masuk sebagai operator bersama. Jadi jangan asing sudah nikmati banyak, baru ampas-ampasnya BUMN suruh masuk. Ini kacau," ujarnya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (22/1/2016).
Secara bertahap, sambung mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini, Antam harus memiliki kepemilikan saham mayoritas dari tambang Grasberg yang selama ini dikelola Freeport. "Antam mulai 2021 dengan 30% dan berikutnya lagi sampai 20 tahun Hingga Antam mayoritas 60%. Tidak ada lagi istilah diperpanjang," sambungnya
Sementara terkait izin ekspor Freeport yang berakhir pada 28 Januari 2016, menurutnya sudah semakin semrawut dan bakal menyulitkan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Betapa tidak, Freeport diminta untuk menyerahkan uang jaminan pembangunan pabrik pengolahan pemurnian konsentrat (smelter) sebesar USD530 juta agar dapat memperoleh izin ekspor.
Namun, Freeport belum mendapat kepastian perpanjangan izin operasi pasca 2021. Ekonom senior Indef ini menilai, perusahaan tambang kelas kakap ini tidak akan membangun smelter jika belum ada kejelasan mengenai perpanjangan izin operasi.
"Jadi sesuatu yang sangat mustahil orang bangun smelter kalau belum ada kejelasan diperpanjang. Sederhananya seperti itu. Ini sudah macet semua. Izin ekspor konsentrat dikeluarkan kalau dibangun smelter. Dia bangun smelter kalau diperpanjang. Kenapa susah sih," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
