Ekonom: Proyek Kereta Cepat Jokowi Perlu Dievaluasi

JAKARTA - Proyek kereta cepat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk jalur Jakarta-Bandung yang telah dilakukan groundbreaking pekan lalu perlu dievaluasi. (Baca: Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung).

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan, berbagai pertanyaan muncul terkait azas manfaat sebenarnya dari kereta cepat tersebut.

Jika dibanding negara maju seperti China dan Jepang, sebetulnya kereta cepat ini belum mumpuni jika harus dibangun di Indonesia. Karena perekonomian di Indonesia masih melambat dan infrastruktur Indonesia belum cukup baik.

"Saya sebetulnya tidak paham, kenapa Pak Jokowi terlihat sangat getol membangun kereta cepat ini. Ekonomi kita belum membaik, infrastruktur kita juga. Jadi, kalau menurut pandangan saya, itu belum layak kita bangun kereta cepat," tuturnya di Kuningan, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Menurutnya, jika berkaca dari negara Jepang, yang memiliki kereta Shinkanzen, yang menghubungkan banyak kota besar di Jepang jarak tempuh sangat panjang. Sementara, jarak kereta cepat yang dibangun di Indonsia sangat pendek.

"Kalau diadopsi di Indonesia dari Bandung ke Jakarta berhenti di mana saja? Di Walini, tuh kebun-kebun teh di sana, masak mau berhenti di kebun teh? Purwakarta, Cikarang, Bekasi? Tidak sesuai, dari situ saja saya rasa tidak match," imbuhnya.

Tony melihat, argumen Presiden Jokowi yang mengatakan kereta cepat Jakarta-Bandung akan memunculkan kota-kota baru yang dilalui rel kereta cepat tersebut. Namun dia tidak setuju dengan hal itu.

"Pak Jokowi punya argumen kereta cepat ini akan ciptakan kota-kota dan pusat ekonomi baru di sekitar Bandung. Pertanyaan saya, apakah perlu antara Jakarta dan Bandung dibangun kota baru lagi? Tidak usah dibangun swasta juga akan bangun itu seperti Cikarang," pungkasnya.