Program Biodiesel Jalan Terus Tanpa Tambahan Subsidi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menekankan pemerintah akan tetap meneruskan program subsidi biodiesel B20 yaitu pencampuran 20% minyak nabati dengan solar dipastikan tetap berjalan kendati harga minyak dunia terus merosot. Bukan hanya itu Dia juga menekankan tidak menambah besaran subsidi.
"Tidak, kita tidak bilang kurang. Angka dan dananya cukup. Mau sampai setahun tidak ada masalah. Jadi kita tidak melihat ada kesulitan dari dana kecuali dipergunakan hal lain non biodiesel seperti peremajaan, riset dan sebagainya," jelasnya saat meresmikan program B20 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Sementara itu Dia juga menerangkan sudah membuat kalkulasi peremajaan kebun sawit di Indonesia. "Jadi dalam rapat kemarin sudah mulai buat kalkulasi bahwa untuk peremajaan sudah mulai. Bukan persoalan produktivitas tanaman yang penting, tapi juga pengorganisasian mereka harus bagus," sambungnya.
Menurutnya sektor industri sawit tidak hanya berpotensi memberikan pendapatan besar buat negara, tapi juga mensejahterakan banyak orang. Dia menambahkan sekitar 4,4 juta hektar perkebunan sawit merupakan milik rakyay yang hasilnya kembali ke rakyat dengan harapan dapat menaikkan taraf hidup petani sawit Indonesia.
"Besar sekali. Namanya kelapa sawit tidak hanya devisanya yang besar, tapi juga menyangkut rakyat banyak. 4,4 juta hektar adalah perkebunan rakyat," tandasnya.
(Baca Juga: Menko Darmin Klaim RI Negara Pertama Terapkan Biodiesel 20%)
Sebelumnya Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan, semakin besar perbedaan harga minyak sawit mentah dunia (crude palm oil/ CPO) dan harga minyak fosil maka akan semakin besar pula dana yang dibutuhkan agar program biodiesel tetap berjalan.
”Program biodiesel sawit saat ini memang tergantung pada ketersediaan dan kecukupan dana sawit untuk menopang perbedaan harga antara CPO dan kenyataan harga minyak fosil yang sangat rendah,” ungkapnya.
"Tidak, kita tidak bilang kurang. Angka dan dananya cukup. Mau sampai setahun tidak ada masalah. Jadi kita tidak melihat ada kesulitan dari dana kecuali dipergunakan hal lain non biodiesel seperti peremajaan, riset dan sebagainya," jelasnya saat meresmikan program B20 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Sementara itu Dia juga menerangkan sudah membuat kalkulasi peremajaan kebun sawit di Indonesia. "Jadi dalam rapat kemarin sudah mulai buat kalkulasi bahwa untuk peremajaan sudah mulai. Bukan persoalan produktivitas tanaman yang penting, tapi juga pengorganisasian mereka harus bagus," sambungnya.
Menurutnya sektor industri sawit tidak hanya berpotensi memberikan pendapatan besar buat negara, tapi juga mensejahterakan banyak orang. Dia menambahkan sekitar 4,4 juta hektar perkebunan sawit merupakan milik rakyay yang hasilnya kembali ke rakyat dengan harapan dapat menaikkan taraf hidup petani sawit Indonesia.
"Besar sekali. Namanya kelapa sawit tidak hanya devisanya yang besar, tapi juga menyangkut rakyat banyak. 4,4 juta hektar adalah perkebunan rakyat," tandasnya.
(Baca Juga: Menko Darmin Klaim RI Negara Pertama Terapkan Biodiesel 20%)
Sebelumnya Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan, semakin besar perbedaan harga minyak sawit mentah dunia (crude palm oil/ CPO) dan harga minyak fosil maka akan semakin besar pula dana yang dibutuhkan agar program biodiesel tetap berjalan.
”Program biodiesel sawit saat ini memang tergantung pada ketersediaan dan kecukupan dana sawit untuk menopang perbedaan harga antara CPO dan kenyataan harga minyak fosil yang sangat rendah,” ungkapnya.
(akr)