Jonan: Dokumen Tak Lengkap, Jangan Harap Kereta Cepat Dibangun
Kamis, 28 Januari 2016 - 14:46 WIB
Jonan: Dokumen Tak Lengkap, Jangan Harap Kereta Cepat Dibangun
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Igansius Jonan menegaskan pihak China Railway International Co Ltd. harus melengkapi beberapa dokumen agar izin pembangunan keluar sehingga pemerintah bisa mulai membangun kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini. Jika itu tak terpenuhi dia menegaskan, sampai kapanpun kereta cepat tidak akan pernah bisa dilanjutkan.
Dia menambahkan ada beberapa perjanjian yang masih kurang lengkap dan belum dipenuhi oleh pihak China. "Kalau dokumen tidak terpenuhi, ya jangan harap bisa membangun," ucapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/1/2016).
(Baca Juga: JK Tegaskan Proyek Kereta Cepat Kantongi Semua Izin)
"Paling penting ada 2 hal yang kurang dari mereka. Satu perjanjian konsesi, dimana lagi diproses dan negosiasi. Banyak detailnya. Kedua, izin pembangunan. Izin pembangunan yakni bukan izin administratif, yang cuma analisa teknis tapi adalah laporan analisis hidgrologi dan hidrolika itu harus ada. Termasuk mekanika tanah," sambungnya.
Menurutnya batas waktu yang diberikan pemerintah Indonesia untuk China melengkapi dokumen tersebut, tidak ditentukan. China pun, diterangkan belum memberikan jawaban apapun atas permintaan kelengkapan dokumen tersebut.
"Belum ada tanggapan. Dan penyerahannya tidak ada batas waktu, pokoknya kalau lengkap ya kita kasih. Kalau tidak memenuhi, tidak akan kita kasih izin sampai kapanpun. Karena ini menyangkut keselamatan," sambungnya
Meskipun beberapa waktu lalu sudah melakukan groundbreaking, namun, Jonan menekankan belum tentu proyek kereta cepat bakal berlanjut. Semua diterangkan bergantung pada dokumen yang belum memenuhi kelengkapan. "Oh kalau pembangunan tidak bisa. Kalau groundbreaking ya groundbreaking saja. Karena izin trasenya sudah ada," pungkasnya.
Dia menambahkan ada beberapa perjanjian yang masih kurang lengkap dan belum dipenuhi oleh pihak China. "Kalau dokumen tidak terpenuhi, ya jangan harap bisa membangun," ucapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/1/2016).
(Baca Juga: JK Tegaskan Proyek Kereta Cepat Kantongi Semua Izin)
"Paling penting ada 2 hal yang kurang dari mereka. Satu perjanjian konsesi, dimana lagi diproses dan negosiasi. Banyak detailnya. Kedua, izin pembangunan. Izin pembangunan yakni bukan izin administratif, yang cuma analisa teknis tapi adalah laporan analisis hidgrologi dan hidrolika itu harus ada. Termasuk mekanika tanah," sambungnya.
Menurutnya batas waktu yang diberikan pemerintah Indonesia untuk China melengkapi dokumen tersebut, tidak ditentukan. China pun, diterangkan belum memberikan jawaban apapun atas permintaan kelengkapan dokumen tersebut.
"Belum ada tanggapan. Dan penyerahannya tidak ada batas waktu, pokoknya kalau lengkap ya kita kasih. Kalau tidak memenuhi, tidak akan kita kasih izin sampai kapanpun. Karena ini menyangkut keselamatan," sambungnya
Meskipun beberapa waktu lalu sudah melakukan groundbreaking, namun, Jonan menekankan belum tentu proyek kereta cepat bakal berlanjut. Semua diterangkan bergantung pada dokumen yang belum memenuhi kelengkapan. "Oh kalau pembangunan tidak bisa. Kalau groundbreaking ya groundbreaking saja. Karena izin trasenya sudah ada," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
