DPR Singgung Ada Mafia Proyek Pembangkit Listrik PLN

JAKARTA - Komisi VII DPR RI menyinggung adanya mafia atau pemburu rente dalam proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang tengah dikerjakan PT PLN (Persero).‎ Modusnya, mereka mengikuti tender lelang proyek pembangkit listrik, namun setelah menang, kontraknya dijual.

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengungkapkan, meski saat ini proses lelang PLN dilakukan secara online namun tetap masih bisa dipermainkan. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan pemerintah dan direksi PLN.

"‎‎Yang saya dengar di PLN itu semua lelang online. Tapi yang terjadi di bawah banyak mafia di bawah. Karena lelang online masih bisa dipermainkan," kata dia di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Politisi Partai Demokrat ini mendesak agar Direktur Utama PLN Sofyan Basir dapat membeberkan para pemenang lelang proyek pembangkit listrik. Dia tidak menginginkan, para pemenang lelang tersebut kemudian hanya menjadi calo proyek dan merugikan Indonesia.

"Karena pernah terjadi, misalnya saya pemenang, sama saya masih dilelang lagi di bawah. Itu kan lucu, kalau sudah menang terus dilelang lagi di bawah. Karena saya tahu PLN enggak mau ambil pusing yang penting proposalnya jelas, lengkap. Kadang mereka hanya jadi calo. Itu yang terjadi," tutur dia.

Senada dengan Nasir, anggota Komisi VII DPR RI Harry Purnomo meminta agar BUMN kelistrikan tersebut dapat memberikan data investor yang menjadi pemenang lelang proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

"‎Kalau ada kejanggalan kinerja investor itu yang rugi kita juga‎. Tadi Dirut PLN banyak mengulas produktivitas investor. Tapi kami enggak pernah tahu yang terpilih siapa investornya," tandasnya.‎