China Minta Jaminan Konsesi Pemerintah untuk Proyek Kereta Cepat
Sabtu, 30 Januari 2016 - 22:54 WIB
China Minta Jaminan Konsesi Pemerintah untuk Proyek Kereta Cepat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui, China meminta jaminan dari pemerintah dalam proyek kereta api cepat (high speed train/HST). Namun, jaminan yang diminta China tersebut bukan untung-rugi.
Dia mengatakan, jaminan yang diminta China adalah kepastian agar investasi yang mereka tanamkan tersebut dapat berjalan dengan baik. Karena, mereka takut hak pengelolaan (konsesi) yang diberikan selama 50 tahun tiba-tiba berganti pemerintahan diubah menjadi 30 tahun.
"Sebagai investor mereka minta kepastian kalau berinvestasi itu mereka tetap bisa menjalankannya dengan baik. Jadi yang diminta adalah jaminan kalau kita dikasih hak konsesi 50 tahun. Kalau tiba-tiba pemerintah ubah, enggak, kita kasih 30 tahun bagaimana," katanya di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Sabtu (30/1/2016).
Sebab, mereka telah menghitung balik modal dari proyek tersebut baru akan terjadi setelah 50 tahun pengoperasian. Jika tiba-tiba dipangkas menjadi 30 tahun, maka Negeri Tirai Bambu akan rugi menggarap proyek tersebut.
"Sebagai investor mereka minta harus ada jaminan donk. Dia tadinya menghitung 50 tahun sehingga pengembalian utangnya bisa terjadi kemudian tiba-tiba pemerintah mengubah menjadi 30 tahun. Hanya ingin itu jaminan," imbuh dia.
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini menekankan, proyek prestisius tersebut tidak akan ada jaminan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Dan itu kita komit. Saya sebagai Menteri BUMN keterlaluan kalau tidak bisa menjaga perusahaan BUMN tetap komit terhadap itu," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan China meminta jaminan dari pemerintah jika proyek tersebut gagal, maka pemerintah diminta untuk membelinya. Padahal, sejak awal dinyatakan bahwa proyek tersebut bebas dari APBN dan jaminan pemerintah.
Dia mengatakan, jaminan yang diminta China adalah kepastian agar investasi yang mereka tanamkan tersebut dapat berjalan dengan baik. Karena, mereka takut hak pengelolaan (konsesi) yang diberikan selama 50 tahun tiba-tiba berganti pemerintahan diubah menjadi 30 tahun.
"Sebagai investor mereka minta kepastian kalau berinvestasi itu mereka tetap bisa menjalankannya dengan baik. Jadi yang diminta adalah jaminan kalau kita dikasih hak konsesi 50 tahun. Kalau tiba-tiba pemerintah ubah, enggak, kita kasih 30 tahun bagaimana," katanya di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Sabtu (30/1/2016).
Sebab, mereka telah menghitung balik modal dari proyek tersebut baru akan terjadi setelah 50 tahun pengoperasian. Jika tiba-tiba dipangkas menjadi 30 tahun, maka Negeri Tirai Bambu akan rugi menggarap proyek tersebut.
"Sebagai investor mereka minta harus ada jaminan donk. Dia tadinya menghitung 50 tahun sehingga pengembalian utangnya bisa terjadi kemudian tiba-tiba pemerintah mengubah menjadi 30 tahun. Hanya ingin itu jaminan," imbuh dia.
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini menekankan, proyek prestisius tersebut tidak akan ada jaminan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Dan itu kita komit. Saya sebagai Menteri BUMN keterlaluan kalau tidak bisa menjaga perusahaan BUMN tetap komit terhadap itu," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan China meminta jaminan dari pemerintah jika proyek tersebut gagal, maka pemerintah diminta untuk membelinya. Padahal, sejak awal dinyatakan bahwa proyek tersebut bebas dari APBN dan jaminan pemerintah.
(dol)
Lihat Juga :
