Kereta Cepat Pakai APBN, Menteri Rini Bisa Kena Pidana
Senin, 01 Februari 2016 - 15:56 WIB
Kereta Cepat Pakai APBN, Menteri Rini Bisa Kena Pidana
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan dirinya bisa kena pidana jika dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sudah diatur dalam Perpres Nomor 107 tahun 2015 terkait pendanaan proyek tersebut.
Rini menjelaskan, dalam proyek ini PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) hanya meminta kepastian hukum terkait pengoperasian kereta cepat. (Baca: Soal Kereta Cepat, Jokowi dan Rini Dinilai Salah Pahami UU).
Berdasarkan Perpres tersebut telah ditegaskan bahwa proyek kereta cepat tidak akan menggunakan jaminan pemerintah dan APBN.
"Kan Perpresnya sudah jelas (enggak ada APBN). Kalau saya melanggar, saya kena pidana lho. BUMN yang terlibat kena pidana lho. Perpresnya jelas, tidak ada jaminan pemerintah sehubungan dengan pinjaman maupun anggaran pemerintah, tidak ada dalam APBN," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (1/2/2016).
Bahkan, Rini menantang beberapa pihak yang menuding adanya jaminan pemerintah dalam proyek ini untuk mengaudit empat perusahaan pelat merah yang menggarap proyek kereta cepat.
"Silakan saja diaudit kalau itu mau diaudit. Kami terbuka saja. Yang saya sedihkan, bahwa sering kali orang berbicara tanpa data yang jelas, tanpa fakta yang jelas," imbuh dia.
Menurutnya, proyek prestisius tersebut memang murni business to business (B to B), baik dalam pengerjaan ataupun kalkulasi anggaran. Sementara terkait kepastian hukum yang diminta KCIC, Rini menilai bahwa hal tersebut wajar.
"Kalau Anda lihat, jaminan proyek jangka panjang itu selalu ada komitmen dari pemberi lisensi, pemberi izin. Itu kita minta jaminan bahwa jangan di pertengahan jalan tahu-tahu izin ini ditarik. Matilah kita," tandasnya.
Diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China, dengan saham dimiliki PT Pilar Sinergi BUMN, yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). (Baca: Kereta Cepat Rugi, Aset BUMN Bisa Pindah ke Tangan China).
Adapun komposisi penyertaan saham dalam PT Pilar Sinergi BUMN adalah WIKA sebesar 38% atau senilai Rp1,71 miliar, PTPN VIII sebesar 25% atau senilai Rp1,12 miliar, KAI sebesar 25% atau senilai Rp1,12 miliar, dan Jasa Marga sebesar 12% atau senilai Rp540 juta.
Baca:
Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Lebih Mahal dari China dan Iran
Dibilang Biaya Kereta Cepat Lebih Mahal, Rini Soemarno Geram
Soal Kereta Cepat, KCIC Minta Jaminan Hukum Bukan Finansial
Rini menjelaskan, dalam proyek ini PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) hanya meminta kepastian hukum terkait pengoperasian kereta cepat. (Baca: Soal Kereta Cepat, Jokowi dan Rini Dinilai Salah Pahami UU).
Berdasarkan Perpres tersebut telah ditegaskan bahwa proyek kereta cepat tidak akan menggunakan jaminan pemerintah dan APBN.
"Kan Perpresnya sudah jelas (enggak ada APBN). Kalau saya melanggar, saya kena pidana lho. BUMN yang terlibat kena pidana lho. Perpresnya jelas, tidak ada jaminan pemerintah sehubungan dengan pinjaman maupun anggaran pemerintah, tidak ada dalam APBN," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (1/2/2016).
Bahkan, Rini menantang beberapa pihak yang menuding adanya jaminan pemerintah dalam proyek ini untuk mengaudit empat perusahaan pelat merah yang menggarap proyek kereta cepat.
"Silakan saja diaudit kalau itu mau diaudit. Kami terbuka saja. Yang saya sedihkan, bahwa sering kali orang berbicara tanpa data yang jelas, tanpa fakta yang jelas," imbuh dia.
Menurutnya, proyek prestisius tersebut memang murni business to business (B to B), baik dalam pengerjaan ataupun kalkulasi anggaran. Sementara terkait kepastian hukum yang diminta KCIC, Rini menilai bahwa hal tersebut wajar.
"Kalau Anda lihat, jaminan proyek jangka panjang itu selalu ada komitmen dari pemberi lisensi, pemberi izin. Itu kita minta jaminan bahwa jangan di pertengahan jalan tahu-tahu izin ini ditarik. Matilah kita," tandasnya.
Diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China, dengan saham dimiliki PT Pilar Sinergi BUMN, yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). (Baca: Kereta Cepat Rugi, Aset BUMN Bisa Pindah ke Tangan China).
Adapun komposisi penyertaan saham dalam PT Pilar Sinergi BUMN adalah WIKA sebesar 38% atau senilai Rp1,71 miliar, PTPN VIII sebesar 25% atau senilai Rp1,12 miliar, KAI sebesar 25% atau senilai Rp1,12 miliar, dan Jasa Marga sebesar 12% atau senilai Rp540 juta.
Baca:
Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Lebih Mahal dari China dan Iran
Dibilang Biaya Kereta Cepat Lebih Mahal, Rini Soemarno Geram
Soal Kereta Cepat, KCIC Minta Jaminan Hukum Bukan Finansial
(izz)
Lihat Juga :
