Iwapi Tegaskan Tak Lakukan PHK
Rabu, 10 Februari 2016 - 14:58 WIB
Iwapi Tegaskan Tak Lakukan PHK
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi menegaskan, anggotanya tidak ada yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Meskipun Iwapi sudah merasakan efek dari PHK massal yang terjadi di beberapa perusahaan besar di awal tahun ini.
Dia mengatakan, meski perusahaan kecil tidak sampai melakukan PHK, namun harga beberapa bahan dasar seperti bahan makan mengalami kenaikan dan menyebabkan biaya operasional tinggi. Hal ini mengakibatkan mengurangi konsumen.
"Pasti ada (dampak PHK). Rasanya terjadi dari pengusaha besar sampai pengusaha kecil terkena dampaknya. Mungkin kalau pengusaha kecil, bahan makanan lebih mahal, jadi biaya operasionalnya lebih tinggi. Jadi daya jualnya lebih tinggi dan berdampak buat pengusaha kecil. Kalau pengusaha besar, terimbas dengan PHK tadi," jelasnya di Jakarta, Rabu (10/2/2016).
Untuk mengtasi hal tersebut, perlu adanya antisipasi khusus. Karena sebagian besar dari anggota Iwapi adalah usaha mikro dan kecil. "Kita usahakan jangan sampai ada yang namanya PHK," kata Nita.
Untuk itu, Iwapi berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas SDM dan bersama Kadin, meminta agar bunga KUR turun menjadi satu digit. Sehingga waktu itu, pemerintah telah menurunkan bunga KUR menjadi 9%.
Namun, lanjut Nita, hal itu masih belum realistis karena bercermin dari negara lain, bunga KUR untuk pengusaha di bawah 5%.
"Kami masih nego dengan pemerintah. Di Thailand, perempuan pengusahanya diberi bunga 2,2% untuk KUR. Ini jomplang sekali. At least kami meminta kepada pemerintah agar 7% bunganya. Itu realistis," pungkasnya.
Dia mengatakan, meski perusahaan kecil tidak sampai melakukan PHK, namun harga beberapa bahan dasar seperti bahan makan mengalami kenaikan dan menyebabkan biaya operasional tinggi. Hal ini mengakibatkan mengurangi konsumen.
"Pasti ada (dampak PHK). Rasanya terjadi dari pengusaha besar sampai pengusaha kecil terkena dampaknya. Mungkin kalau pengusaha kecil, bahan makanan lebih mahal, jadi biaya operasionalnya lebih tinggi. Jadi daya jualnya lebih tinggi dan berdampak buat pengusaha kecil. Kalau pengusaha besar, terimbas dengan PHK tadi," jelasnya di Jakarta, Rabu (10/2/2016).
Untuk mengtasi hal tersebut, perlu adanya antisipasi khusus. Karena sebagian besar dari anggota Iwapi adalah usaha mikro dan kecil. "Kita usahakan jangan sampai ada yang namanya PHK," kata Nita.
Untuk itu, Iwapi berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas SDM dan bersama Kadin, meminta agar bunga KUR turun menjadi satu digit. Sehingga waktu itu, pemerintah telah menurunkan bunga KUR menjadi 9%.
Namun, lanjut Nita, hal itu masih belum realistis karena bercermin dari negara lain, bunga KUR untuk pengusaha di bawah 5%.
"Kami masih nego dengan pemerintah. Di Thailand, perempuan pengusahanya diberi bunga 2,2% untuk KUR. Ini jomplang sekali. At least kami meminta kepada pemerintah agar 7% bunganya. Itu realistis," pungkasnya.
(izz)
