Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Transmisi Proyek Listrik 35.000 MW Gunakan Pinjaman ADB
Transmisi Proyek Listrik 35.000 MW Gunakan Pinjaman ADB
A
A
A
JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengungkapkan, pembangunan transmisi listrik oleh PT PLN (Persero) untuk proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW) bakal menggunakan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB).
Untuk tahun ini, ADB menggelontorkan pinjaman kepada Indonesia sebesar USD2 miliar atau sekitar Rp27 triliun (kurs Rp13.500/USD) untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur yang tengah dikebut Indonesia.
Dia menuturkan, dana pinjaman yang diberikan ADB tersebut memang untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Salah satu prioritasnya adalah infrastruktur energi. (Baca: Kebut Infrastruktur, ADB Kucuri RI Pinjaman USD2 Miliar)
"Sektornya ya nanti kita yang akan menentukan, tapi yang paling penting adalah sektor power terutama kan, sektor energi. Itu yang paling penting. Tapi juga sektor-sektor lain," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Mantan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian ini menekankan, dalam kaitannya dengan pembangunan proyek kelistrikan 35.000 MW, suntikan pinjaman dari ADB tersebut hanya digunakan untuk pembangunan transmisi listrik.
Sebab, proyek listrik akan menggunakan skema swasta-pemerintah (public private partnership/PPP).
"Kalau proyek 35.000 MW itu terutama untuk transmisi. Karena kalau proyek listriknya sendiri kan sebagian besar PPP, dikerjakan oleh swasta," imbuh dia.
Nantinya, PLN selaku pihak yang diminta membangun transmisi listrik tersebut akan dikucurkan dana dari ADB tersebut. "Tapi kalau transmisi itu harus disediakan PLN, sebab itu pinjaman dari ADB bisa disalurkan langsung ke PLN untuk transmisi itu," tutur Sofyan.
Mantan Menteri BUMN ini menambahkan, meski ADB memberikan pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur, namun lembaga pembiayaan multilateral tersebut tidak akan ikut campur dalam proses tender yang ada.
"Proyeknya akan kita lihat, karena mereka juga membiayai apa yang disebut result based landing. Kalau sudah jadi kemudian mereka biayai. Dengan demikian mereka tidak terkait sistem tender, ikut tender kita saja. Karena dianggap sistem tender di Indonesia sudah cukup baik," tandasnya.
Untuk tahun ini, ADB menggelontorkan pinjaman kepada Indonesia sebesar USD2 miliar atau sekitar Rp27 triliun (kurs Rp13.500/USD) untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur yang tengah dikebut Indonesia.
Dia menuturkan, dana pinjaman yang diberikan ADB tersebut memang untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Salah satu prioritasnya adalah infrastruktur energi. (Baca: Kebut Infrastruktur, ADB Kucuri RI Pinjaman USD2 Miliar)
"Sektornya ya nanti kita yang akan menentukan, tapi yang paling penting adalah sektor power terutama kan, sektor energi. Itu yang paling penting. Tapi juga sektor-sektor lain," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Mantan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian ini menekankan, dalam kaitannya dengan pembangunan proyek kelistrikan 35.000 MW, suntikan pinjaman dari ADB tersebut hanya digunakan untuk pembangunan transmisi listrik.
Sebab, proyek listrik akan menggunakan skema swasta-pemerintah (public private partnership/PPP).
"Kalau proyek 35.000 MW itu terutama untuk transmisi. Karena kalau proyek listriknya sendiri kan sebagian besar PPP, dikerjakan oleh swasta," imbuh dia.
Nantinya, PLN selaku pihak yang diminta membangun transmisi listrik tersebut akan dikucurkan dana dari ADB tersebut. "Tapi kalau transmisi itu harus disediakan PLN, sebab itu pinjaman dari ADB bisa disalurkan langsung ke PLN untuk transmisi itu," tutur Sofyan.
Mantan Menteri BUMN ini menambahkan, meski ADB memberikan pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur, namun lembaga pembiayaan multilateral tersebut tidak akan ikut campur dalam proses tender yang ada.
"Proyeknya akan kita lihat, karena mereka juga membiayai apa yang disebut result based landing. Kalau sudah jadi kemudian mereka biayai. Dengan demikian mereka tidak terkait sistem tender, ikut tender kita saja. Karena dianggap sistem tender di Indonesia sudah cukup baik," tandasnya.
(izz)
Explore More