BI-Pemerintah Sepakat Perbaiki Sistem Logistik dan Ketahanan Pangan
Sabtu, 13 Februari 2016 - 14:33 WIB
BI-Pemerintah Sepakat Perbaiki Sistem Logistik dan Ketahanan Pangan
A
A
A
KUPANG - Bank Indonesia (BI) dan pemerintah sepakat memperbaiki sistem logistik dan ketahanan pangan dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi daerah. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal serta kualitas sistem logistik khususnya infrastruktur yang belum baik diprediksi dapat mendorong angka inflasi di daerah.
Apalagi, saat ini gejolak harga pangan dan perbedaan harga barang antar daerah menjadi persoalaan dalam pengendalian inflasi.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut perbankan bersama pemerintah terkait melakukan rapat koordinasi yang menghasilkan beberapa kesepakatan untuk stabilisasi harga dan pengembangan ekonomi daerah.
Agus menyebut, BI bersama pemerintah harus lebih memfokuskan koordinasi pengendalian inflasi daerah dengan memastikan ketersediaaan pasokan pangan pokok bagi masyarakat.
"Apalagi penyaluran pasokan dari pengadaan luar negeri perlu dikoordinasikan dengan pemda terutama untuk daerah yang defisit produksi pangan," kata Agus, usai Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (13/2/2016).
Selain itu, harus memperkuat intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan melalui upaya khusus seperti pendampingan kelompok tani, serta modernisasi sarana pertanian.
Lebih lanjut, Agus menuturkan, kita harus bersama sama untuk menetapkan lembaga yang bertanggung jawab terhadap manajemen logistik pangan.
"Kita juga harus mempercepat perbaikan sistem logistik dan infrastruktur pangan untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi perdagangan daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur penunjang produksi pangan sebagai bagian dari proyek strategis nasional untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi pertanian," jelas Agus.
Kesepakatan selanjutnya, yakni mendorong pembenahan rantai tata niaga komoditas pertanian dengan memotong rantai distribusi. Kemudian mendorong berkembangnya diversifikasi pangan, memperkuat komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi daerah, serta mengoptimalkan penyerapan belanja kementerian dan penyerapan belanja daerah.
Apalagi, saat ini gejolak harga pangan dan perbedaan harga barang antar daerah menjadi persoalaan dalam pengendalian inflasi.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut perbankan bersama pemerintah terkait melakukan rapat koordinasi yang menghasilkan beberapa kesepakatan untuk stabilisasi harga dan pengembangan ekonomi daerah.
Agus menyebut, BI bersama pemerintah harus lebih memfokuskan koordinasi pengendalian inflasi daerah dengan memastikan ketersediaaan pasokan pangan pokok bagi masyarakat.
"Apalagi penyaluran pasokan dari pengadaan luar negeri perlu dikoordinasikan dengan pemda terutama untuk daerah yang defisit produksi pangan," kata Agus, usai Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (13/2/2016).
Selain itu, harus memperkuat intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan melalui upaya khusus seperti pendampingan kelompok tani, serta modernisasi sarana pertanian.
Lebih lanjut, Agus menuturkan, kita harus bersama sama untuk menetapkan lembaga yang bertanggung jawab terhadap manajemen logistik pangan.
"Kita juga harus mempercepat perbaikan sistem logistik dan infrastruktur pangan untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi perdagangan daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur penunjang produksi pangan sebagai bagian dari proyek strategis nasional untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi pertanian," jelas Agus.
Kesepakatan selanjutnya, yakni mendorong pembenahan rantai tata niaga komoditas pertanian dengan memotong rantai distribusi. Kemudian mendorong berkembangnya diversifikasi pangan, memperkuat komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi daerah, serta mengoptimalkan penyerapan belanja kementerian dan penyerapan belanja daerah.
(dmd)
Lihat Juga :
