E-Commerce Dibuka 100% Asing, Ekonomi RI Tak Bisa Gerak
Sabtu, 13 Februari 2016 - 18:09 WIB
E-Commerce Dibuka 100% Asing, Ekonomi RI Tak Bisa Gerak
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah membuka bebas asing masuk 100% dalam bidang usaha penyelenggaraan transaksi perdagangan elektronik alias e-commerce senilai Rp100 miliar ke atas. Pelonggaran yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X tersebut dinilai dapat membuat ekonomi Indonesia tidak bergerak.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijaya mengatakan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan landasan hukum sebelum memberikan kesempatan investasi asing masuk 100%, sehingga tidak ada pertentangan. (Baca: 35 Bidang Usaha Dibuka 100% untuk Asing)
"Pemerintah berikan kesempatan itu tidak gerak ekonomi di dalam negeri. Jangan sampai berbenturan dengan Undang-undang (UU) penanaman modal dan perdagangan, jangan ada pertentangan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/2/2016).
Azam menjelaskan, keterkaitan antara satu UU dengan lainnya perlu dilihat terlebih dahulu. Sebab, jika tidak diteliti bisa membuat usaha kecil dan menengah (UKM) dalam negeri tertekan.(Baca: Pemerintah Bebaskan Asing Kuasai Bioskop di Tanah Air)
"UKM bisa tertekan. Jadi pertama, pemerintah harus mempertimbangkan pengaruh terhadap pajak dan usaha e-commerce yang kecil dengan menggandeng UKM. Dalam demokrasi ekonomi harus diperhitungkan," katanya.
Kendati demikian, politisi Partai Demokrat tersebut mengakui jika bisnis e-commerce asing masuk ada dampak positifnya. Salah satunya, meningkatkan perkembangan teknologi.
"Kemarin contoh beli di Amazon komponen buat animasi. Tidak ada di dalam negeri, hanya disediakan di sana, itu penting untuk meningkatkan pengetahuan," tandasnya.
Baca juga:
Restoran Dibuka 100% Asing, Nasib Rumah Makan Padang Jadi Taruhan
Ketua DPR: Paket Kebijakan Ekonomi Harus Sesuai Porsi
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X Ancam UMKM
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijaya mengatakan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan landasan hukum sebelum memberikan kesempatan investasi asing masuk 100%, sehingga tidak ada pertentangan. (Baca: 35 Bidang Usaha Dibuka 100% untuk Asing)
"Pemerintah berikan kesempatan itu tidak gerak ekonomi di dalam negeri. Jangan sampai berbenturan dengan Undang-undang (UU) penanaman modal dan perdagangan, jangan ada pertentangan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/2/2016).
Azam menjelaskan, keterkaitan antara satu UU dengan lainnya perlu dilihat terlebih dahulu. Sebab, jika tidak diteliti bisa membuat usaha kecil dan menengah (UKM) dalam negeri tertekan.(Baca: Pemerintah Bebaskan Asing Kuasai Bioskop di Tanah Air)
"UKM bisa tertekan. Jadi pertama, pemerintah harus mempertimbangkan pengaruh terhadap pajak dan usaha e-commerce yang kecil dengan menggandeng UKM. Dalam demokrasi ekonomi harus diperhitungkan," katanya.
Kendati demikian, politisi Partai Demokrat tersebut mengakui jika bisnis e-commerce asing masuk ada dampak positifnya. Salah satunya, meningkatkan perkembangan teknologi.
"Kemarin contoh beli di Amazon komponen buat animasi. Tidak ada di dalam negeri, hanya disediakan di sana, itu penting untuk meningkatkan pengetahuan," tandasnya.
Baca juga:
Restoran Dibuka 100% Asing, Nasib Rumah Makan Padang Jadi Taruhan
Ketua DPR: Paket Kebijakan Ekonomi Harus Sesuai Porsi
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X Ancam UMKM
(dmd)
Lihat Juga :
