Pengusaha Protes Revisi DNI, Ini Jawaban Menko Darmin

Selasa, 16 Februari 2016 - 16:03 WIB
Pengusaha Protes Revisi...
Pengusaha Protes Revisi DNI, Ini Jawaban Menko Darmin
A A A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menanggapi protes dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait revisi daftar negatif investasi (DNI) yang dilakukan pemerintah. Darmin mengaku akan memberikan pengertian ke Apindo.

"Ini harus diberikan pengertian, saya tadi sudah ceritakan, kita perlu mengembangkan pariwisata di banyak tempat, di Tanjung Lesung, Mandalika, Toba dan masih akan ada 7-8 lagi. Jadi, akan ada 10 lokasi yang akan dikembangkan," kata Darmin di Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Pemerintah, kata Darmin memandang perlunya investasi ini karena di sektor tersebut banyak yang bisa digarap dari investasi tersebut di antaranya hotel, restoran, dan resort.

"Jadi, jangan takut pengusaha kita kehabisan lapangan untuk investasi. Enggak akan habis, malah jauh lebih banyak yang tersedia, dibanding yang bisa mereka lakukan," ujarnya.

Darmin meminta pengusaha jangan hanya melihat dari satu sisi, namun harus dilihat dari kepentingan ekonomi nasional lantaran sektor industri belum bisa menopang secara penuh.

"Ini kepentingan nasional. Kita perlu karena ekonomi industrinya belum bisa menopang menghasilkan devisa, kenapa? Karena selama belasan tahun tidak berkembang. Terpaksa kita coba dorong yang agak cepat waktunya, pariwisata. Ya apa boleh buat," jelas dia.

Darmin juga mengingatkan para pengusaha dan investor Indonesia agar tidak khawatir menghadapi situasi ini, lantaran lahan untuk Indonesia tidak akan mati karena dimakan lahan asing.

"Jadi melihatnya begitu, jangan kemudian kenapa dibuka. Memang kalau dibuka mati yang Indonesia? Ya enggak lah, masa kalah bersaing buka restoran, ya kan. Restoran orang barat bisannya bikin restoran makanan barat. Kalau kita punya makanan khas banyak," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengaku telah berbicara dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dia meminta agar pemerintah merevisi beberapa persyaratan DNI untuk memperketat batasan modal bagi investasi asing.

Pasalnya, ada kekhawatiran investasi asing yang semakin bebas dapat memukul pengusaha lokal di sejumlah sektor seperti restoran dan hotel.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Survive Saat Pandemi,...
Survive Saat Pandemi, Ini yang Dilakukan DNI Skin Centre Surabaya
PPKM Sudah Keluar dari...
PPKM Sudah Keluar dari Daftar Negatif buat IHSG
Daftar 14 Investasi...
Daftar 14 Investasi Ilegal yang Distop Satgas Waspada Investasi
Jaga Ruang Digital,...
Jaga Ruang Digital, Kominfo ingin Masyarakat Aman dan Bebas dari Konten Negatif
Cek Ricek, Daftar Potensi...
Cek Ricek, Daftar Potensi Penyakit yang Timbul karena Pikiran Negatif
Bareskrim Tangkap DPO...
Bareskrim Tangkap DPO Kasus Investasi Bodong Putra Wibowo
Berita Terkini
Perkuat Daya Saing Industri...
Perkuat Daya Saing Industri Wellness dan Beauty Nasional Mendunia, BRI Dukung BWB Expo 2026 di Bali
15 menit yang lalu
Menkeu Purbaya Tegaskan...
Menkeu Purbaya Tegaskan Fiskal Bukan Tumbal Agar Ekonomi RI Tumbuh Cepat
1 jam yang lalu
Bunga Mulai 1,75%! BRI...
Bunga Mulai 1,75%! BRI KPR Hadirkan Solusi Paling Ringan untuk Miliki Rumah Impian
1 jam yang lalu
Danantara Bantah Isu...
Danantara Bantah Isu Pemilik Tabungan Rp3 Miliar Wajib Beli Patriot Bond
1 jam yang lalu
Pertamina Akselerasi...
Pertamina Akselerasi Transisi Energi Melalui Program Dekarbonisasi dan Bisnis Rendah Karbon
2 jam yang lalu
IFG Life Beri Proteksi...
IFG Life Beri Proteksi 10 Ribu Pelari di Ajang Yellow Run 2026
2 jam yang lalu
Infografis
Ini Beda Spek dan Harga...
Ini Beda Spek dan Harga Motor Listrik Mahal BGN Emmo JVX GT vs JVH Max
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved