Pengusaha Protes Revisi DNI, Ini Jawaban Menko Darmin
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menanggapi protes dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait revisi daftar negatif investasi (DNI) yang dilakukan pemerintah. Darmin mengaku akan memberikan pengertian ke Apindo.
"Ini harus diberikan pengertian, saya tadi sudah ceritakan, kita perlu mengembangkan pariwisata di banyak tempat, di Tanjung Lesung, Mandalika, Toba dan masih akan ada 7-8 lagi. Jadi, akan ada 10 lokasi yang akan dikembangkan," kata Darmin di Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Pemerintah, kata Darmin memandang perlunya investasi ini karena di sektor tersebut banyak yang bisa digarap dari investasi tersebut di antaranya hotel, restoran, dan resort.
"Jadi, jangan takut pengusaha kita kehabisan lapangan untuk investasi. Enggak akan habis, malah jauh lebih banyak yang tersedia, dibanding yang bisa mereka lakukan," ujarnya.
Darmin meminta pengusaha jangan hanya melihat dari satu sisi, namun harus dilihat dari kepentingan ekonomi nasional lantaran sektor industri belum bisa menopang secara penuh.
"Ini kepentingan nasional. Kita perlu karena ekonomi industrinya belum bisa menopang menghasilkan devisa, kenapa? Karena selama belasan tahun tidak berkembang. Terpaksa kita coba dorong yang agak cepat waktunya, pariwisata. Ya apa boleh buat," jelas dia.
Darmin juga mengingatkan para pengusaha dan investor Indonesia agar tidak khawatir menghadapi situasi ini, lantaran lahan untuk Indonesia tidak akan mati karena dimakan lahan asing.
"Jadi melihatnya begitu, jangan kemudian kenapa dibuka. Memang kalau dibuka mati yang Indonesia? Ya enggak lah, masa kalah bersaing buka restoran, ya kan. Restoran orang barat bisannya bikin restoran makanan barat. Kalau kita punya makanan khas banyak," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengaku telah berbicara dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dia meminta agar pemerintah merevisi beberapa persyaratan DNI untuk memperketat batasan modal bagi investasi asing.
Pasalnya, ada kekhawatiran investasi asing yang semakin bebas dapat memukul pengusaha lokal di sejumlah sektor seperti restoran dan hotel.
"Ini harus diberikan pengertian, saya tadi sudah ceritakan, kita perlu mengembangkan pariwisata di banyak tempat, di Tanjung Lesung, Mandalika, Toba dan masih akan ada 7-8 lagi. Jadi, akan ada 10 lokasi yang akan dikembangkan," kata Darmin di Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Pemerintah, kata Darmin memandang perlunya investasi ini karena di sektor tersebut banyak yang bisa digarap dari investasi tersebut di antaranya hotel, restoran, dan resort.
"Jadi, jangan takut pengusaha kita kehabisan lapangan untuk investasi. Enggak akan habis, malah jauh lebih banyak yang tersedia, dibanding yang bisa mereka lakukan," ujarnya.
Darmin meminta pengusaha jangan hanya melihat dari satu sisi, namun harus dilihat dari kepentingan ekonomi nasional lantaran sektor industri belum bisa menopang secara penuh.
"Ini kepentingan nasional. Kita perlu karena ekonomi industrinya belum bisa menopang menghasilkan devisa, kenapa? Karena selama belasan tahun tidak berkembang. Terpaksa kita coba dorong yang agak cepat waktunya, pariwisata. Ya apa boleh buat," jelas dia.
Darmin juga mengingatkan para pengusaha dan investor Indonesia agar tidak khawatir menghadapi situasi ini, lantaran lahan untuk Indonesia tidak akan mati karena dimakan lahan asing.
"Jadi melihatnya begitu, jangan kemudian kenapa dibuka. Memang kalau dibuka mati yang Indonesia? Ya enggak lah, masa kalah bersaing buka restoran, ya kan. Restoran orang barat bisannya bikin restoran makanan barat. Kalau kita punya makanan khas banyak," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengaku telah berbicara dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dia meminta agar pemerintah merevisi beberapa persyaratan DNI untuk memperketat batasan modal bagi investasi asing.
Pasalnya, ada kekhawatiran investasi asing yang semakin bebas dapat memukul pengusaha lokal di sejumlah sektor seperti restoran dan hotel.
(izz)