BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Dana Kelolaan Rp246 Triliun
Jum'at, 19 Februari 2016 - 03:37 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Dana Kelolaan Rp246 Triliun
A
A
A
JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pencapaian dana kelolaan tahun ini sebesar Rp246,52 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 20% dibandingkan perolehan dana kelolaan tahun lalu sebesar Rp206,06 triliun.
“Kami optimistis tahun ini kinerja akan lebih baik. Apalagi perekonomian sudah mulai pulih dibandingkan tahun lalu yang masih terkena dampak akibat perlambatan ekonomi. Kami akan bekerja keras untuk mencapai target dan memberikan manfaat lebih besar kepada pekerja,” jelas Kepala Urusan Komunikasi Eksternal BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja di Jakarta, Kamis (18/2/2015).
Utoh mengungkapkan, dengan target tersebut maka tahun ini hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa menembus angka Rp21,2 triliun. Jumlah tersebut meningkat 24% dibandingkan perolehan hasil investasi tahun 2015 yang hanya mencapai Rp17,7 triliun.
Sementara untuk kepesertaan aktif ditargetkan bisa mencapai 21,9 juta atau naik 15% dibandingkan jumlah kepesertaan tahun lalu sebanyak 19,1 juta. Dengan target kepesertaan tersebut, maka iuran tahun ini bisa mencapai Rp42,6 triliun atau tumbuh 17% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp36 triliun
“Dengan target pencapaian optimistis tersebut, manajemen BPJS Ketenagakerjaan langsung mengimplementasi strategi kerja untuk mendukung kinerja dan layanan yang lebih baik bagi pekerja,” tegas Utoh.
Menurut Utoh, perlambatan ekonomi dunia yang turut berimbas kepada perekonomian Indonesia sepanjang 2015 membuat instrumen investasi sulit berkembang. Sejumlah instrumen investasi bergerak negatif di tengah tekanan pasar global sepanjang tahun lalu, namun BPJS Ketenagakerjaan mampu mendapatkan hasil investasi sebesar 9,09% di atas rata-rata industri.
Sebagai informasi, sepanjang tahun lalu kondisi perekonomian nasional masih belum kondusif sehingga menyebabkan pasar saham dan obligasi turut memburuk. Hal ini tercermin dari data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun cukup dalam sebesar 12%-13%.
“Dengan melihat kondisi pasar pada 2015 yang menurun, BPJS Ketenagakerjaan tetap mampu mencatatkan perolehan dana investasi sebesar Rp206,06 triliun atau meningkat 19% dibandingkan periode yang sama pada 2014 sebesar Rp187,021 triliun. Sedangkan jika di rata-rata selama periode 2010-2015 (CAGR), dana investasi tumbuh 15,79% per tahun,” tegasnya.
Menurut Utoh, sepanjang 2015, pencapaian total hasil investasi tercatat Rp17,69 triliun dengan Yield on Investment (YOI) sebesar 9,09%, tumbuh positif dibanding hasil intrumen investasi lainnya. “Jadi, di tengah kondisi market yang menurun, BPJS Ketenagakerjaan masih meraih hasil investasi 9,09% atau cukup tinggi dibandingkan benchmark industry,” jelasnya.
Tahun 2015, lanjut Utoh, hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai 9,14%, sementara program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 8,38% dan Jaminan Kematian (JKM) 8,04%. “Hasil pengembangan ini merupakan cerminan dari portofolio investasi yang sesuai dengan kebutuhan setiap program (Asset Matching Liabilities/ALMA) dan mengacu pada regulasi pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu PP No. 99 Tahun 2013 dan PP No. 55 Tahun 2015,” paparnya.
Dalam regulasi tersebut mengatur dengan jelas semua aspek terkait pengelolaan dana investasi, termasuk pemilihan instrumen investasi yang sesuai untuk setiap program, mitra investasi dan beban investasi. “Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan pada regulasi ini yang memastikan pengelolaan dana investasi dilakukan secara prudent dan governanceserta pengawasan dari auditor eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP),” jelasnya.
Utoh menambahkan, dari hasil pengembangan program JHT tersebut, setelah dikurangi pencairan klaim JHT, dana operasional dan beban investasi, BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan imbal hasil sebesar 6,89% yang lebih besar dari rata-rata suku bunga deposito Bank Pemerintah.
“Pencairan klaim JHT merupakan salah satu hal yang berdampak pada besaran imbal hasil kepada peserta karena pemberlakuan regulasi baru, yaitu PP No. 60 Tahun 2015 yang menyebabkan peningkatan klaim JHT secara signifikan,” kata Utoh.
Jalankan Operational Excellence
Dalam meningkatkan kinerja dan layanan operasional kepada peserta, BPJS Ketenagakerjaan juga siap menjalankan Operational Excellence sebagai tema besar perusahaan untuk memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Indonesia. Penguatan organisasi tersebut penting dilakukan untuk mempercepat akselerasi Operational Excellence pada tahun ini.
“Operational Excellence membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah, karyawan BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga-lembaga terkait di tengah perubahan regulasi dan tantangan yang berkembang di masyarakat,” ujar Utoh.
Pada awal tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan melakukan penataan organisasi rutin dengan mengisi jabatan yang kosong dengan menempatkan karyawan terbaik. Hal ini dilakukan untuk mendukung layanan operasional perusahaan untuk kebutuhan peserta. “Pada bulan ini ada sekitar 5 (lima) Kantor Cabang telah diisi oleh pejabat Kepala Kantor Cabang baru dan jabatan lainnya untuk mengganti karyawan yang memasuki usia pensiun,” jelasnya.
Pengisian posisi tersebut untuk memastikan pelayanan Kantor Cabang berjalan lancar sesuai dengan kebijakan pelayanan prima yang telah ditetapkan. “Jadi, ini program rutin yang memang harus dilaksanakan agar peserta tetap terlayani dengan baik. Pengisian posisi ini berdampak pada bergeraknya posisi jabatan lain sampai level di bawahnya,” tandas Utoh.
“Kami optimistis tahun ini kinerja akan lebih baik. Apalagi perekonomian sudah mulai pulih dibandingkan tahun lalu yang masih terkena dampak akibat perlambatan ekonomi. Kami akan bekerja keras untuk mencapai target dan memberikan manfaat lebih besar kepada pekerja,” jelas Kepala Urusan Komunikasi Eksternal BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja di Jakarta, Kamis (18/2/2015).
Utoh mengungkapkan, dengan target tersebut maka tahun ini hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa menembus angka Rp21,2 triliun. Jumlah tersebut meningkat 24% dibandingkan perolehan hasil investasi tahun 2015 yang hanya mencapai Rp17,7 triliun.
Sementara untuk kepesertaan aktif ditargetkan bisa mencapai 21,9 juta atau naik 15% dibandingkan jumlah kepesertaan tahun lalu sebanyak 19,1 juta. Dengan target kepesertaan tersebut, maka iuran tahun ini bisa mencapai Rp42,6 triliun atau tumbuh 17% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp36 triliun
“Dengan target pencapaian optimistis tersebut, manajemen BPJS Ketenagakerjaan langsung mengimplementasi strategi kerja untuk mendukung kinerja dan layanan yang lebih baik bagi pekerja,” tegas Utoh.
Menurut Utoh, perlambatan ekonomi dunia yang turut berimbas kepada perekonomian Indonesia sepanjang 2015 membuat instrumen investasi sulit berkembang. Sejumlah instrumen investasi bergerak negatif di tengah tekanan pasar global sepanjang tahun lalu, namun BPJS Ketenagakerjaan mampu mendapatkan hasil investasi sebesar 9,09% di atas rata-rata industri.
Sebagai informasi, sepanjang tahun lalu kondisi perekonomian nasional masih belum kondusif sehingga menyebabkan pasar saham dan obligasi turut memburuk. Hal ini tercermin dari data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun cukup dalam sebesar 12%-13%.
“Dengan melihat kondisi pasar pada 2015 yang menurun, BPJS Ketenagakerjaan tetap mampu mencatatkan perolehan dana investasi sebesar Rp206,06 triliun atau meningkat 19% dibandingkan periode yang sama pada 2014 sebesar Rp187,021 triliun. Sedangkan jika di rata-rata selama periode 2010-2015 (CAGR), dana investasi tumbuh 15,79% per tahun,” tegasnya.
Menurut Utoh, sepanjang 2015, pencapaian total hasil investasi tercatat Rp17,69 triliun dengan Yield on Investment (YOI) sebesar 9,09%, tumbuh positif dibanding hasil intrumen investasi lainnya. “Jadi, di tengah kondisi market yang menurun, BPJS Ketenagakerjaan masih meraih hasil investasi 9,09% atau cukup tinggi dibandingkan benchmark industry,” jelasnya.
Tahun 2015, lanjut Utoh, hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai 9,14%, sementara program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 8,38% dan Jaminan Kematian (JKM) 8,04%. “Hasil pengembangan ini merupakan cerminan dari portofolio investasi yang sesuai dengan kebutuhan setiap program (Asset Matching Liabilities/ALMA) dan mengacu pada regulasi pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu PP No. 99 Tahun 2013 dan PP No. 55 Tahun 2015,” paparnya.
Dalam regulasi tersebut mengatur dengan jelas semua aspek terkait pengelolaan dana investasi, termasuk pemilihan instrumen investasi yang sesuai untuk setiap program, mitra investasi dan beban investasi. “Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan pada regulasi ini yang memastikan pengelolaan dana investasi dilakukan secara prudent dan governanceserta pengawasan dari auditor eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP),” jelasnya.
Utoh menambahkan, dari hasil pengembangan program JHT tersebut, setelah dikurangi pencairan klaim JHT, dana operasional dan beban investasi, BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan imbal hasil sebesar 6,89% yang lebih besar dari rata-rata suku bunga deposito Bank Pemerintah.
“Pencairan klaim JHT merupakan salah satu hal yang berdampak pada besaran imbal hasil kepada peserta karena pemberlakuan regulasi baru, yaitu PP No. 60 Tahun 2015 yang menyebabkan peningkatan klaim JHT secara signifikan,” kata Utoh.
Jalankan Operational Excellence
Dalam meningkatkan kinerja dan layanan operasional kepada peserta, BPJS Ketenagakerjaan juga siap menjalankan Operational Excellence sebagai tema besar perusahaan untuk memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Indonesia. Penguatan organisasi tersebut penting dilakukan untuk mempercepat akselerasi Operational Excellence pada tahun ini.
“Operational Excellence membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah, karyawan BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga-lembaga terkait di tengah perubahan regulasi dan tantangan yang berkembang di masyarakat,” ujar Utoh.
Pada awal tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan melakukan penataan organisasi rutin dengan mengisi jabatan yang kosong dengan menempatkan karyawan terbaik. Hal ini dilakukan untuk mendukung layanan operasional perusahaan untuk kebutuhan peserta. “Pada bulan ini ada sekitar 5 (lima) Kantor Cabang telah diisi oleh pejabat Kepala Kantor Cabang baru dan jabatan lainnya untuk mengganti karyawan yang memasuki usia pensiun,” jelasnya.
Pengisian posisi tersebut untuk memastikan pelayanan Kantor Cabang berjalan lancar sesuai dengan kebijakan pelayanan prima yang telah ditetapkan. “Jadi, ini program rutin yang memang harus dilaksanakan agar peserta tetap terlayani dengan baik. Pengisian posisi ini berdampak pada bergeraknya posisi jabatan lain sampai level di bawahnya,” tandas Utoh.
(dmd)
Lihat Juga :
