Alasan Jokowi Indonesia Harus Masuk TPP
Alasan Jokowi Indonesia Harus Masuk TPP
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku saat ini pemerintah sedang mengkalkulasi untung dan rugi Indonesia masuk dalam blok perdagangan seperti Trans-Pacific Partnership (TPP) ataupun free trade agreement (FTA) Uni Eropa. Menurutnya, mau tidak mau Indonesia harus masuk dalam blok perdagangan tersebut.
Dia mengatakan, hal ini lantaran Indonesia sudah masuk era persaingan dan keterbukaan. Jika Indonesia tidak masuk dalam perjanjian lintas negara tersebut maka produk dari Indonesia akan dikenakan pajak tinggi sekitar 15%-20% untuk masuk ke negara-negara anggota blok tersebut.
"Perlu saya sampaikan, mau tidak mau kita harus masuk (TPP). Hanya kapannya saja, entah besok, bulan depan atau tahun depan. Begitu kita enggak masuk blok perdagangan itu, produksi dari sini dikenakan pajak 15% atau 20%. Mau apa kita? Pasti kalah bersaing," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2/2016).
Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menampik jika masuknya Indonesia sebagai anggota blok perdagangan tersebut bukan bentuk liberalisasi melainkan keterbukaan.
"Ini bukan liberalisasi. Ini keterbukaan yang tidak bisa kita cegah. Apa bisa kita bilang enggak mau sama MEA. Enggak bisa," imbuh dia.
Jokowi menekankan, jika Indonesia tidak mau berubah dan mengikuti arus keterbukaan tersebut maka akan rugi dan tergilas oleh zaman yang serba cepat. Sebab, semua berlomba menarik arus uang masuk ke negaranya.
"Karena semakin banyak investasi masuk, itu yang akan memberikan peluang lapangan pekerjaan, kesejahteraan dan lain-lain," tegasnya.
Meski dalam pertemuan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN seluruh negara bergandengan tangan dan berkomitmen untuk bekerja sama, namun Jokowi berpandangan bahwa seluruh negara tetap kompetitor dan pesaing Indonesia yang harus dikalahkan.
"Itu harus dipahami. Kalau mereka cepat, kita harus lebih cepat lagi. Kalau enggak ya ditinggal," tandas Jokowi.
Baca Juga:
Jokowi Tegaskan Proses RI Masuk TPP Masih Panjang
Perjanjian Dagang 'Kontroversi' Kemitraan Trans-Pasifik Diteken
Dia mengatakan, hal ini lantaran Indonesia sudah masuk era persaingan dan keterbukaan. Jika Indonesia tidak masuk dalam perjanjian lintas negara tersebut maka produk dari Indonesia akan dikenakan pajak tinggi sekitar 15%-20% untuk masuk ke negara-negara anggota blok tersebut.
"Perlu saya sampaikan, mau tidak mau kita harus masuk (TPP). Hanya kapannya saja, entah besok, bulan depan atau tahun depan. Begitu kita enggak masuk blok perdagangan itu, produksi dari sini dikenakan pajak 15% atau 20%. Mau apa kita? Pasti kalah bersaing," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2/2016).
Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menampik jika masuknya Indonesia sebagai anggota blok perdagangan tersebut bukan bentuk liberalisasi melainkan keterbukaan.
"Ini bukan liberalisasi. Ini keterbukaan yang tidak bisa kita cegah. Apa bisa kita bilang enggak mau sama MEA. Enggak bisa," imbuh dia.
Jokowi menekankan, jika Indonesia tidak mau berubah dan mengikuti arus keterbukaan tersebut maka akan rugi dan tergilas oleh zaman yang serba cepat. Sebab, semua berlomba menarik arus uang masuk ke negaranya.
"Karena semakin banyak investasi masuk, itu yang akan memberikan peluang lapangan pekerjaan, kesejahteraan dan lain-lain," tegasnya.
Meski dalam pertemuan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN seluruh negara bergandengan tangan dan berkomitmen untuk bekerja sama, namun Jokowi berpandangan bahwa seluruh negara tetap kompetitor dan pesaing Indonesia yang harus dikalahkan.
"Itu harus dipahami. Kalau mereka cepat, kita harus lebih cepat lagi. Kalau enggak ya ditinggal," tandas Jokowi.
Baca Juga:
Jokowi Tegaskan Proses RI Masuk TPP Masih Panjang
Perjanjian Dagang 'Kontroversi' Kemitraan Trans-Pasifik Diteken
(izz)
Explore More