Perizinan Investasi Lamban, Jokowi Bakal Turun Langsung
Senin, 22 Februari 2016 - 18:37 WIB
Perizinan Investasi Lamban, Jokowi Bakal Turun Langsung
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) saat ini tengah gencar melakukan proses deregulasi dan memangkas berbagai perizinan yang menghambat investasi masuk di Tanah Air. Mengingat saat ini Indonesia telah masuk dalam era persaingan yang menuntut pemerintah harus serba cepat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bakal mengecek langsung satu per satu pemerintah daerah (pemda) yang dinilai masih lamban dalam perizinan investasi karena menggunakan pola-pola lama dalam proses birokrasi.
"Saya mau cek satu per satu dan saya mau kontrol satu per satu, mana yang masih lama, mana yang menghambat, mana yang tukang palak, mana yang tukang hambat, akan saya cari semuanya. Sudah tidak ada waktu. Kalau ada tukang palak, laporkan Kapolda. Tidak ada jalan yang lain," jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2/2016).
(Baca Juga: 14 Kawasan Industri Implementasikan Fasilitas KLIK)
Menurutnya selama ini yang kerap dikeluhkan calon investor adalah lamanya proses perizinan dan pembebasan lahan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pun menggandeng kepolisian agar proses pembebasan lahan dapat selesai dengan cepat.
"Kalau ada masalah berkaitan dengan misalnya, keamanan, pembebasan lahan yang memerlukan hadirnya kepolisian, ya harus hadir agar cepat prosesnya. Sekali lagi, kita sudah masuk ke era persaingan," tandasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bakal mengecek langsung satu per satu pemerintah daerah (pemda) yang dinilai masih lamban dalam perizinan investasi karena menggunakan pola-pola lama dalam proses birokrasi.
"Saya mau cek satu per satu dan saya mau kontrol satu per satu, mana yang masih lama, mana yang menghambat, mana yang tukang palak, mana yang tukang hambat, akan saya cari semuanya. Sudah tidak ada waktu. Kalau ada tukang palak, laporkan Kapolda. Tidak ada jalan yang lain," jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2/2016).
(Baca Juga: 14 Kawasan Industri Implementasikan Fasilitas KLIK)
Menurutnya selama ini yang kerap dikeluhkan calon investor adalah lamanya proses perizinan dan pembebasan lahan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pun menggandeng kepolisian agar proses pembebasan lahan dapat selesai dengan cepat.
"Kalau ada masalah berkaitan dengan misalnya, keamanan, pembebasan lahan yang memerlukan hadirnya kepolisian, ya harus hadir agar cepat prosesnya. Sekali lagi, kita sudah masuk ke era persaingan," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
